Rakernas Di Istana Negara

Gubri Hadiri Rakernas Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman saat jumpai langsung Menkeu***
MEDIATRANSNEWS, JAKARTA - Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau H Doni Aprialdi, SH menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2016 di Istana Negara.
Rakernas tersebut dibuka lansung Presiden Joko Widodo.

Pembukaan dihadiri oleh beberapa pimpinan Kementerian Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Selain itu, juga tampak hadir ketua MPR RI  Zulkifli Hasan dan Ketua DPR RI Ade Komarudin.

Gubernur Riau Andi Rachman yang akrab disapa mengatakan Presiden meminta pemerintah untuk tidak banyak menghabiskan waktu membuat laporan pertanggungjawaban.

Presiden juga menekankan pentingnya orientasi hasil bukan SPJ. Presiden menekankan pentingnya orientasi hasil dalam pelaksanaan kegiataan kementerian maupun pemerintah daerah, kata Gubri Andi Rachman usai menghadiri acara pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2016 di Istana Negara, Selasa (20/9/2016).
 
Lebih lanjut Gubri menjelaskan, Menteri Keuangan juga  meminta seluruh Menteri, pimpinan lembaga dan Gubernur, bupati/walikota untuk tidak sekedar mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menkeu juga mengingatkan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir. Kendati dia juga meminta kita untuk berlomba mencapai WTP, ungkap Gubri.
 
Sebelum acara tersebut dimulai, Gubri juga sempat menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam kesempatan tersebut Gubri melaporkan kondisi Riau saat ini. Bukan hanya itu, Gubri juga minta Menkeu untuk berkunjung ke Provinsi Riau.
 
Tadi saya juga sempat bertemu sama Bu Menteri sebelum acara dimulai untuk melaporkan kondisi Riau saat ini. Saya mengundang Bu Menteri untuk berkunjung ke Provinsi Riau, jelas Gubri.
 
Setelah acara pembukaan di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, rapat dilanjutkan di Kementerian Keuangan sekaligus pemberian penghargaan opini WTP kepada Kementerian Lembaga (K/L) dan pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.(Hms)***
TERKAIT