PEKANBARU - Berbekal akses di tingkat dan nasional dan pengalaman selama 10 tahun lebih di Dewan Perwakilan Daerah (DPD, Edwin Pratama Putra optimis bisa terpilih menjadi anggota DPD RI. Selain itu beberàpa Kepala daerah dan teman temannya di 12 kabupaten/kota di Riau sudah merekomendasikannya.

Hal itu disampaikan bakal calon anggota DPD RI Edwin Pratama Putra usai mendaftar di KPU Riau Jalan Gajahmada Pekanbaru, Senin  (23/04/18).

Staf ahli khusus di Dirjen Agro Kementerian Perindustrian ini mengatakan, majunya dia di DPD RI merupakan pinangan dari teman teman komunitas Riau yang terbilang.

"Saya sendiri sibuk di Jateng dan Jabar usai bertugas sebagai staf ahli anggota DPD RI Instiawaty Ayus selama 3 periode. Tiba tiba teman teman nelpon ke saya kenapa maju di DPD. Awalnya saya mau maju di DPR RI, sudah ada partai yang merekomendasikan saya sebagai Caleg. Atas pinangan teman teman, akhirnya saya memutuskan maju di DPD", ujar pria lajang yang masih berusia 28 tahun tersebut.

Terkait persaingan di DPD terutama incumbent ucap Edwin, tidak persoalan. Karena masing masing calon punya massa sendiri. Ia yakin berkat pengalamannya selama 10 tahun lebih mendampingi anggota DPD RI Instiawaty Ayus sebagai staf ahli, dirinya sudah berkeliling di 12 kabupaten/kota di Riau.

"Alhamdulillah selama 10 tahun lebih keliling di kabupaten/kota saya sudah komunikasi dan sudah direkomendasikan oleh teman teman", ujarnya didampingi kerabatnya usai mengantar 2500 lebih copyan KTP ke KPU Riau sebagai syarat pendaftaran.

Menurutnya, membangun Riau tak bisa dengan cara lama tapi harus dengan gaya yang baru. Ia mencontohkan APBD Provinsi, kabupaten/kota tak cukup untuk mengcover pembangunan di Riau.

Tahun 2016  dan 2017 lalu misalnya. Ada salah satu kabupaten di Riau yang APBD nya dipotong sebesar Rp 600 miliar oleh pusat. Nah, ini yang diperjuangkan. Bukan berarti anggota DPD RI dan DPR RI asal Riau tak bekerja tapi belum maksimal, ujarnya.

Edwin mengatakan, pembangunan harus ditunjang dengan anggaran yang bagus. Seperti DAU dan DBH, itu sudah ada rumusnya. Jadi kenapa kita ndak mengurus dana insentif daerah (DID), katanya.

Ia membeberkan pada tahun 2017 silam cuma 3 kabupaten/kota yang dapat WTP.

"DID itu nilainya Rp 50 miliar pertahun. DAK 2018 ada Rp 19 triliun dibagi untuk seluruh daerah di 560 kabupaten/kota di Indonesia. Dan itu saya tahu persis karena saya memegang itu", sebut Edwin.

Sementara itu ketika ditanya Daerah Pemilihan (Dapil) DPD yang akan menjadi modal untuk meraup suara pada pemilihan 2019 mendatang, dijawab Edwin ada 7 kabupaten/kota. Diantaranya, Pekanbaru, Kampar, Kuansing, Rohul, Rohil dan Pelalawan.

"Basis suara yang terbesar sejauh ini ada di Kampar, Pekanbaru dan Kuansing", ucapnya. (Aw/Mtnc)***