Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 02 April 2020
INDEX BERITA

DPRD Riau Bagi-Bagi Hand Sanitizer Gratis Kepada Masyarakat Khususnya GO-JEK
DPRD Riau Bagi-Bagi Hand Sanitizer Gratis Kepada Masyarakat Khususnya GO-JEK
LSM: Desak Kapolres Kampar Tangkap Penampung Illegal Logging Serta Pemilik Somel
Tekait Pengadaan Genset Di RSUD Rohul, LSM Suratin Bupati Rohul
Upika Siak Hulu Laksanakan Upaya Pencegahan Virus Covid -19 Di 12 Desa
Minta Uang Sejumlah Rp90Jt, Ust Haryono Resmi Di Polisikan Oleh Ripo Rizki
Resmi Laporkan SPBU No 14.284.655 Ke Pertamina Pemasaran Cabang Pekanbaru
M. Haris Ch: Seluruh Pemilik Tempat Warung Tuak Agar Ditutup Untuk Sementara
Ismail Somasi Pimpinan Borgolnews.Com dan Nuansadunia.Com
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tinjau Lokasi Jembatan
Kepala Desa Baru Lakukan Kegiatan Penyimprotan
Terkait Maraknya Illegal Loging, Lembaga IPSPK3 RI Telah Melaporkan Ke Polda Riau

Komisi IV DPRD Riau Kunker Ke Kab. Rohul
Direktur RSUD AA Abaikan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU KIP No.14 2008
Kapolda Riau Gelar Apel Operasi Kontijensi Aman Nusa II
Polsek Sungkai Selatan Ringkus Satu Pelaku Yang Diduga Bandar Narkoba
Eet Ketua DPRD Riau Minta Pemerintah Segera Menutup Tempat Hiburan Malam
LSM Akan Segera Laporkan Pihak Dinas ESDM Dan Rekanan
Polda Riau Siap Menjalankan Perintah Dalam Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19
LSM Minta Kepada Instansi Terkait Di Berikan Sanksi Atau Cabut Izin SPBU 14.284.655
Terkait Pengadaan Genset Di RSUD Rohul, dr. Novil Reykel Pengumuman Dari LPSE Itu Tidak Banar
MKKS Tingkat SMP SE Lampura Di Pusatkan Di SMPN 03 Kotabumi
Harapkan Rekom Plt.Bupati Untuk Membangun Jembatan Alternatif Dari Anggaran DD 2020
Kapolsek Bukit Kemuning Saksikan Personilnya Beri Tutorial Buat Antiseptik Sendiri
Politik
Diduga MS Cemarkan Nama Baik Partai
PDI Perjuangan Akan Segera Tempuh Jalur Hukum

Selasa, 11/02/2020 - 23:17:08 WIB
PDIP  Akan Segera Tempuh Jalur Hukum***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews) - Tudingan permintaan sejumlah uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagaimana dilontarkan Kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak, bakal berbuntut panjang. PDIP memastikan akan menempuh jalur hukum.

"Bahwa Sekjen kami dituding dan difitnah oleh saudara Morlan Simanjuntak meminta uang agar dia tidak dipecat, DPC Kampar menegaskan bahwa itu tidak benar", ucap Ketua DPC PDIP Kampar Hanafiah didampingi Badan Kehormatan Taufik Aldini, Sekretaris Triska Feli SH dan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Anotona Nazara SE, Selasa (11/02/20).

Hanafiah menceritakan, begitu berita permintaan uang tersebut ia baca di sejumlah media online dirinya langsung menghubungi Sekjen Hasto Kristianto.

"Tadi saya langsung telepon pak Sekjen sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum Morlan Simanjuntak itu. Dan tudingan itu dipastikan tidak ada dan tidak benar. Selama ini bahkan DPP terus membantu DPD dan DPC seluruh Indonesia untuk membesarkan partai", ucapnya.

Hanafiah menduga isu ini sengaja dihembuskan oleh lawan politik yang tidak senang dengan kemenangan PDIP 2 kali berturut-turut baik di legislatif tingkat nasional, maupun eksekutif yaitu Presiden.

Ia pun menantang kuasa hukum Morlan untuk membuktikan tudingannya, jangan hanya berani bicara di media.

Sedangkan menyikapi tudingan yang dinilai mencemarkan nama baik partai PDIP, Hanafiah memastikan akan menempuh jalur hukum.

Sementara Sekretaris DPC PDIP Kampar Triska Feli SH menjelaskan, pemecatan Morlan berkaitan dengan manipulasi data saat mencalonkan.

"Saudara Morlan itu menipulasi data terkait pencalonannya.  Bahwasanya beliau sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai terpidana, menjadi dasar DPP memecat saudara Morlan", ujarnya.

Triska mengatakan, sesuai PKPU Nomor 5, Morlan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD.

Ia mengatakan, dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dijabarkan dalam pasal 32 ayat 2 huruf b peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, yakni calon-calon yang berstatus sebagai terpidana.

"Saat pelantikan anggota DPRD Kampar 27 Agustus 2019 lalu, Morlan ditahan di LP Siak karena terlibat kasus pencurian di daerah Siak. Jadi artinya sebagai bawahan dari DPP, segala sesuatu yang ditetapkan kami tetap dukung dan pertahankan", katanya.

Sebagaimana ditulis oleh salah satu media, kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak menjelaskan alasan pemecatan kliennya bukanlah politik uang, melainkan terkait dengan permintaan uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Perkara ini, kata Morlan, diduga bermula saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta sejumlah uang kepada kliennya. (Fin)***



() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved