Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 12 Juli 2020
INDEX BERITA

Terkait Dana Publikasi Media, DPW MOI Riau Akan Surati DPRD Kota Pekabaru
DPW MOI Riau: Minta Wako Dan DPRD Pekanbaru Copot Badria Rikasari Dari Plt Sekwan
Miliaran Dana Publikasi Media Di DPRD Kota Pekanbaru Diduga Ajang Korupsi
Menkuham Yasona Laoly Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline Ke Indonesia
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kampar Sesali Sikap Pemda Kampar
Yan Prana Jaya, Mantan Kepala Bappeda Siak Yang Kini Menjabat Sekdaprov Riau Diperiksa Di Kejati Ria
LSM IPPH, Minta Pihak Dinas Terkait Dan Sekolah Transparan
Gampangnya Pihak Disdik Dan Sekolah Merespon Surat Keterangan Domisili Dan Miskin
Masrianto Muis: Minta Kepada Pihak PT. Indomarco Agar Diterima Pekerja Bongkar Muat
Bagian Betis VL Memar Dan Membiru Dan RM Luka Di Luntut
Muflihun, Devenitif Sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau
Bupati Kampar Tabur 100.000 Ekor Benih Ikan
RDP Komisi II DPRD Kampar Bersama Lima Puluh Kepala Desa
Pesawat Tempur TNI AU Jatuh Di Pemukiman Warga
Gubri: Mengajak Pejabat Yang Baru Dilantik Untuk Sama-sama Bekerja Keras
Pemangkasan Dana Publikasi Mengundang Kekecewaan Madia
Terkait Kerjasama Media, Kadis Kominfo Kampar Tidak Jawab Konfirmasi Wartawan
EM Penganiayaan DH Resmi Di Tetapkan Sebagai Tersangka
A. Nazara, Anggota DPRD Kampar Kunjungi Korban Dampak Ledakan Tungku PT. RPS
Keberadaan Green Hotel Perawang Diduga Tanpa IMB Dan Izin Lainnya
Raja Adnan: Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Yang Paling Bertanggung Jawab
Diduga Akibat Pabrik Meledak, Beberapa Karyawan Cidera Dan Rumah Warga Rusak
Nias Peduli Covid-19 Riau Kembali Berbagi Kasih Dan Berkat Tahap II
Kapolres Pelalawan AKBP Indra W, S.IK Berikan Penghargaan Beprestasi
Anggota DPRD Pekanbaru Berjanji Mengusut Persoalan Bantuan Covid
Pekanbaru
Premanisme Terhadap Wartawan Kembali Terjadi
Hamdani Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Minta Usut Kasus Pengusiran Wartawan

Jumat, 15/05/2020 - 12:10:30 WIB
Saat usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Pekanbaru***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) - Terkait dugaan premanisme yang dilakukan ajudan, T.  Azwendi Fajri Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, terhadap wartawan, pada jumat lalu. Hal ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani. Dengan tegas ia mengecam tindakan premanisme di gedung milik rakyat tersebut.

Ketua DPRD Pekanbaru sangat menyayangkan pengusiran wartawan dengan tindakan premanisme. Apalagi dikatakannya bahwa sidang saat itu (Jumat, 08/05) bersifat terbuka, yakni membahas masalah anggaran penanganan Covid 19.

Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani menegaskan di depan Kapolres Pekanbaru, AKBP Nandang Mu'min Wijaya, Jumat pagi (15/05) agar penegak hukum mengusut tuntas tindakan premanisme pada wartawan ini.

"Saya mendukung penuh laporan ini, usut tuntas kasus premanisme terhadap wartawan di gedung rakyat," pintanya. Dirinya sangat mengecam dan menyayangkan kejadian pada pekan lalu tersebut.

Sementara itu, Kapolres Pekanbaru, AKBP Nandang Mu'min Wijaya di depan Ketua DPRD Pekanbaru mengaku telah menerima laporan tersebut. Dikatakan bahwa saat ini pihak Kepolisian sedang menindaklanjuti penyelidikan.

Sebagaimana diketahui, peristiwa premanisme dan pengusiran wartawan di gedung DPRD Kota Pekanbaru tersebut menjadi viral akibat dilakukan oleh ajudan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Demokrat, T. Azwendi Fajri. Dugaan muncul berkembang pada tindak tanduk wakil rakyat itu selama ini. Jangankan terhadap rakyat, pada wartawan pun masih sempat mereka lakukan aksi premanisme.

Untuk diketahui,  tindakan kekerasan aksi premanisme pengusiran dan penghinaan pada profesi wartawan ini diduga dilakukan oleh oknum Ade Marton dan Raden Marwan (Staf protokol Sekwan DPRD Kota Pekanbaru). Sebagaimana diketahui, Ade Marton merupakan ajudan T. Aswendi Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru.

Kekerasan itu dilakukan pada saat Fadila Saputra sedang melakukan peliputan di DPRD Kota Pekanbaru dalam agenda Rapat Kerja Gabungan Komisi terkait refocusing anggaran APBD Kota Pekanbaru pada Jumat, (08/05) pukul 11.00 WIB di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru. Rapat itu bersifat terbuka, yakni dalam artian jangankan insan pers, masyarakat pun boleh menghadiri dan memantau rapat yang membahas anggaran Covid 19.

Mengenai aksi premanisme di gedung rakyat tersebut, sudah dilaporkan dengan No Laporan STPL : B/STPL/43/V/2020/RIAU/RESTA PEKANBARU/SEKTOR PBR KOTA.

Selain dugaan penghinaan saja dan pengusiran, tersangka dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (Tim)***




Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved