Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 12 Juli 2020
INDEX BERITA

Terkait Dana Publikasi Media, DPW MOI Riau Akan Surati DPRD Kota Pekabaru
DPW MOI Riau: Minta Wako Dan DPRD Pekanbaru Copot Badria Rikasari Dari Plt Sekwan
Miliaran Dana Publikasi Media Di DPRD Kota Pekanbaru Diduga Ajang Korupsi
Menkuham Yasona Laoly Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline Ke Indonesia
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kampar Sesali Sikap Pemda Kampar
Yan Prana Jaya, Mantan Kepala Bappeda Siak Yang Kini Menjabat Sekdaprov Riau Diperiksa Di Kejati Ria
LSM IPPH, Minta Pihak Dinas Terkait Dan Sekolah Transparan
Gampangnya Pihak Disdik Dan Sekolah Merespon Surat Keterangan Domisili Dan Miskin
Masrianto Muis: Minta Kepada Pihak PT. Indomarco Agar Diterima Pekerja Bongkar Muat
Bagian Betis VL Memar Dan Membiru Dan RM Luka Di Luntut
Muflihun, Devenitif Sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau
Bupati Kampar Tabur 100.000 Ekor Benih Ikan
RDP Komisi II DPRD Kampar Bersama Lima Puluh Kepala Desa
Pesawat Tempur TNI AU Jatuh Di Pemukiman Warga
Gubri: Mengajak Pejabat Yang Baru Dilantik Untuk Sama-sama Bekerja Keras
Pemangkasan Dana Publikasi Mengundang Kekecewaan Madia
Terkait Kerjasama Media, Kadis Kominfo Kampar Tidak Jawab Konfirmasi Wartawan
EM Penganiayaan DH Resmi Di Tetapkan Sebagai Tersangka
A. Nazara, Anggota DPRD Kampar Kunjungi Korban Dampak Ledakan Tungku PT. RPS
Keberadaan Green Hotel Perawang Diduga Tanpa IMB Dan Izin Lainnya
Raja Adnan: Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Yang Paling Bertanggung Jawab
Diduga Akibat Pabrik Meledak, Beberapa Karyawan Cidera Dan Rumah Warga Rusak
Nias Peduli Covid-19 Riau Kembali Berbagi Kasih Dan Berkat Tahap II
Kapolres Pelalawan AKBP Indra W, S.IK Berikan Penghargaan Beprestasi
Anggota DPRD Pekanbaru Berjanji Mengusut Persoalan Bantuan Covid
DPRD Pekanbaru Kota
Sejumlah RW Tolak Bantuan Vovid
Anggota DPRD Pekanbaru Berjanji Mengusut Persoalan Bantuan Covid

Kamis, 04/06/2020 - 11:06:25 WIB
Kelurahan Padang Terubuk. Mereka menolak bantuan tersebut karena nilai barangnya tidak sesuai dengan ketentenuan atau harapan mereka***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) – Bantuan Pemprov Riau yang dialokasikan melalui Pemko Pekanbaru yang kemudian menunjuk masing-masing lurah sebagai pengguna anggaran yang ditolak oleh sejumlah RW di Kelurahan Padang Terubuk. Mereka menolak bantuan tersebut karena nilai barangnya tidak sesuai dengan ketentenuan atau harapan mereka.

Hal ini disampaikan salah seorang Ketua RW, Buchari Abdullah saat pertemuan dengan Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra dan anggota Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti di Pekanbaru, pada selasa (02/06/2020).

Menurut Buchari, awalnya sejumlah Ketua RW di Kelurahan Padang Terubuk diundang Lurah Padang Terubuk, Raymond rapat sekitar Bulan Februari lalu.

Saat itu Lurah meminta seluruh RW untuk membuka posko penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya sekitar akhir Bulan Mei 2020 datang bantuan Covid-19 yang dialokasikan ke masing-masing kelurahan sebesar Rp100 juta.

Bantuan tersebut berupa alat penyemprotan desinfektan, cairan desinfektan, masker dan spanduk dua unit. Lurah kemudian meminta masing-masing Ketua RW untuk mengambil bantuan tersebut. Namun hingga, Selasa (02/06/2020) masih ada tiga RW yang belum mengambil bantuan tersebut karena mereka menilai bantuan tidak sesuai dengan nilainya.

Salah seorang Ketua RW lainnya Pusdi saat itu meminta anggaran operasional untuk pelaksanaan penyemprotan. Namun permintaan tersebut ditolak Lurah Padang Terubuk karena memang anggaran untuk itu tidak ada, kata Pusdi.

Konsekuensinya, bantuan tersebut kemudian ditolak oleh tiga RW setempat dan hingga saat ini masih menumpuk di Kantor Lurah Padang Terubuk.

Tiga Ketua RW tersebut secara tegas mengatakan nilai bantuan yang semestinya mereka terima tak sesuai dengan informasi yang ada.

“Masa uang Rp 100 juta cuma dapat yang begituan. Tak mau lah kami,” katanya lagi.

Sementara anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti berjanji akan mengusut secara tuntas persoalan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra bersama anggota Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru, Ida Yulita Susanti dan anggota Fraksi PKS Muhammad Isa Lahamid

“Kita akan panggil sejumlah Lurah yang bermasalah ke Kantor DPRD Pekanbaru untuk menjelaskan persoalan ini,” katanya saat pertemuan di Pekanbaru, Selasa (02/06/2020).

Menurutnya lagi, anggaran bantuan tersebut mencapai Rp8,3 miliar dan dialokasikan masing-masing kelurahan mendapat Rp100 juta.

“Jumlah kelurahan di Pekanbaru kan ada 83 kelurahan dan masing-masing menerima bantuan Rp100 juta melalui RW Siaga,”.

Pihaknya juga mempertanyakan kapasitas RW Siaga terkait penyaluran bantuan tersebut. “Setahu saya, RW Siaga itu tidak ada. Kok sekarang ujuk-ujuk namanya tiba-tiba muncul,” katanya mempertanyakan.

Pihaknya menilai proporsional anggaran harus jelas peruntukannya. Nilai bantuan Rp100 juta harus jelas alokasinya.

“Saya akan minta alokasi anggaran terkait dana Rp100 juta dari masing-masing lurah. Jika perlu nanti semua lurah akan kita panggil ke DPRD Pekanbaru untuk menjelaskan secara detail,” tegasnya Doni.

Selain itu dirinya juga mempertanyakan belanja anggaran berupa hand sanitizer dan alat penyemprotan desinfektan di masa sekarang.

“Peruntukan bantuan sudah tidak tepat lagi di kondisi saat sekarang,” kata Doni (Rls)***





Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved