Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 14 08 2020
INDEX BERITA

DH: Minta Tersangka EM Pelaku Penganiayaan Untuk Di Tahan
EVI MAULISSA, SPd Terpilih Ketua Umum Percasi Kota Tebing Tinggi
Sparing Persahabatan PB.IKNR Riau Dengan PB.IKNR DPD Kab. Siak
Ada Pun 7 Perwira Menengah Polda Riau Di Mutasi Sebagai Berikut
Plt. Sekwan: Kalau Tidak Saya Anggarkan Dana Publikasi Media Kalian Mau Bilang Apa
Muscab III DPC HIMNI Kab. Siak Akan Di Gelar September 2020
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru
Polsek Siak Hulu Kampar Amankan Pelaku Penggelapan Sepeda Motor
Ketum IKNR Apresiasi Kinerja Polsek Bukit Raya Pekanbaru
Pengeroyoan Sadis Terhadap FR Bu,ulölö, Anton Lepok Menyerahkan Diri Melalui Ketum IKNR
IKNR: Minta Aparat Kepolisian Tangkap Pelaku Pengeroyokan Secara Brutal
Tak Terima Istrinya Di Beritakan, Syamsurizal Caci Maki Oknum Wartawan
PT. Agro Abadi Abaikan Perbup Terkait Upah Bongkar TBS
Istri AM Bupati Bengkalis Non Aktif Diduga Terima Uang Gratifikasi Rp23,6 M
Warga Meminta Pemilik Warung Remang -Remang Ditutup
Hendra Oknum PNS Di Kab. Siak Diduga Tipu BRM Senilai Rp124 Juta
DPW MOI Riau Resmi Serahkan Surat Audenci Di DPRD Kota Pekanbaru
Terkait Dana Publikasi Media, DPW MOI Riau Akan Surati DPRD Kota Pekabaru
DPW MOI Riau: Minta Wako Dan DPRD Pekanbaru Copot Badria Rikasari Dari Plt Sekwan
Miliaran Dana Publikasi Media Di DPRD Kota Pekanbaru Diduga Ajang Korupsi
Menkuham Yasona Laoly Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline Ke Indonesia
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kampar Sesali Sikap Pemda Kampar
Yan Prana Jaya, Mantan Kepala Bappeda Siak Yang Kini Menjabat Sekdaprov Riau Diperiksa Di Kejati Ria
LSM IPPH, Minta Pihak Dinas Terkait Dan Sekolah Transparan
Gampangnya Pihak Disdik Dan Sekolah Merespon Surat Keterangan Domisili Dan Miskin
Pelalawan
Media Massa Salah Satu Akses Utama Memberikan Informasi-informasi Terkini
Pemangkasan Dana Publikasi Mengundang Kekecewaan Madia

Minggu, 14/06/2020 - 13:50:22 WIB
Prasenda S, SH Penerima Mandat yang terpilih sebagai Ketua DPC PPWI kabupaten Pelalawan***
 
PELALAWAN, (Mediatransnews.com) - Ketua dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Pelalawan terpilih, Pranseda Simanjutak SH, sangay menyayangkan Pemerintah Daerah yang memangkas Anggaran kerjasama Publikasi Media di tengah Pandemi Covid-19.

 "Peran media Massa dalam memberikan informasi perkembangan dan penanganan wabah yang mematikan ini, baik dari pemerintah Pusat mapun dari pemerintah daerah misalnya. Wartawan menjadi tuntutan utama masyarakat untuk mendapat berbagai informasi yang benar dan akurat," kata Pranseda S penerima Mandat DPC PPWI Pelalawan ini, Sabtu (13/6/2020).

Pranseda Simanjuntak, SH mengatakan. Media Massa, menjadi sebuah akses utama yang dibutuhkan dalam memberikan informasi-informasi terkini, baik keberhasilan pelaksanaan program pembangunan SDM, Ekonomi masyarakat, pembangunan Infrastruktur, SDA, Hukum, Politik, Wirausahaan dan terlebih penanganan Covid-19. Dengan demikian, sejatinya Perusahaan Pers Indonesia akan mendapat perhatian serius pemerintah di berbagai daerah.

"Semestinya pemerintah daerah akan memberikan perhatian serius sesuai arahan Dewan Pers yang meminta pemerintah daerah agar memberikan perhatian kepada media massa dan wartawannya, karena media dan pelaku Jurnalistik menjadi kelompok yang terdampak Covid-19 juga," ujarnya.

Selain itu juga, kata Sekretaris DPC LSM KPKN pelalawan ini, wartawan merupakan profesi yang rentan terpapar Covid-19. Kendatipun ditengah pandemi Covid-19 namun wartawan tetap menjalankan tugas dan fungsinya diberbagai medan peliputan yang berpotensi resiko tinggi.

Hal ini di katakan Pranseda Simanjuntak SH, karena menyinggung anggaran Kerjasama Publikasi Media di DPRD Kabupaten Pelalawan yang sampai detik ini belum dilaksanakan.

Selain kerjasama publikasi tersebut belum dimulai di Bidang Sekretriat Dewan (Sekwan) dan bahan ada angin-angin informasi bahwa anggran kerjasama publikasi di Lembaga Parlementaria itu telah dipangkas untuk dana penanggulangan Covid-19.

Jikan benar hal itu, tentunya dianggap bahwa pemangkasan Anggaran dana kerjasama publikasi media massa itu di DPRD Pelalawan dinilai merupakan kebijakan yang akan menuai protes dari para Perusahan Pers dan Wartawan terhadap Dewan.

"Seyogianya anggaran publikasi media di DPRD tersebut ditambah agar sosialisasi perkembangan Covid-19 lebih masif sampai ke masyarakat," kata Pranseda, kesalnya.

Memang betul, Pemda (Kominfo) memiliki media sosial dan situs resmi. Walaupun sedemikian dan tidak mencukupi kebutuhan informasi masyarakat tanpa adanya sport kontrol sosial yang lebih besar dalam menentukan informasi perkembangan penanganan Covid-19 ini.

"Tidaklah bijak jika anggaran publikasi itu dipangkas, seharusnya ditambah agar media mendapat porsi anggaran tambahan di tengah pandemi Covid-19 ini," ungkapnya.

Pranseda berharap kepada pemerintah untuk menyadari bahwa penyebarluasan berbagai informasi pembangunan daerah termasuk informasi penanganan Covid-19, disajikan oleh media massa setiap harinya. Ini merupakan bukti peran media disegala lini informasi pembangunan. Untuk itu, pemerintah harus membuka mata akan peran media yang patut memberikan perhatian melalui penambahan anggaran kerjasama publikasi dan bukan dipangkas atau dikurangin.

"Kami dari Organisasi PPWI Pelalawan, meminta pemerintah jernih dan cermat dalam menerapkan kebijakan anggaran, terutama anggaran media massa dalam menghadapi Covid-19 ini. sebab, Issue Covid-19 ini masih terus berlangsung sampai batas waktu yang belum ditentukan, artinya pemerintah harus benar-benar mengkaji dan mempertimbangkan kebijakan pemangkasan alokasi anggaran yang sangat dibutuhkan oleh media massa," harapnya.

Menurutnya, Pemangkasan anggaran publikasi media di DPRD Pelalawan, dipastikan akan mengundang kekecewaan dari berbagai pemilik media dan wartawannya yang menilai kebijakan itu sangat merugikan dan tidak menghargai peran media dalam realisasi program perkembangan pembangunan daerah. (Rls)***



Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved