Nasional
Puan: Kapolri Diangkat Dan Diberhentikan Presiden Dengan Persetujuan DPR RI
JAKARTA, (Mediatransnews) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima Surat Presiden, tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1/2021).“Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan.Mensesneg Pratikno tiba di Gedung Parlemen sekira pukul 10.45 WIB. Adapun Puan...[selengkapnya]
Komjen Listyo Sigit Prabowo (Kabareskrim) Polri, Calon Kuat Kapolri Dari 5 Yang Di Ajukan
JAKARTA, (Mediatransnews) - Komjen Listyo Sigit Prabowo disebut menjadi calon kuat Kapolri dari total lima calon Kapolri yang diajukan. Saat ini Komjen Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.Berikut ini merupakan profil lengkap Komjen Listyo Sigit Prabowo.Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah salah satu lulusan Akademi Kepolisian yang memiliki jejak karier cemerlang di tubuh polri.Komjen Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, 5 Mei 1969, kini calon Kapolri pada usia 51 Tahun. Komjen Listyo Sigit Prabowo mengawali kiprah di kepolisian dengan...[selengkapnya]
Gus Yaqut: Tidak Ada Indonesia Jika Tidak Ada Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu
JAKARTA, (Mediatransnews) - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyebut belakangan ini populisme Islam mulai berkembang di Indonesia. Dan hal tersebut, ujar dia, tidak bisa dibiarkan."Belakangan kita merasakan ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahas ekstremnya, siapapun yang berbeda keyakinanannya, maka dia dianggap musuh dan karenanya harus diperangi. Istilah kerennya itu populisme islam," ujar Gus Yaqut dalam sebuah acara webinar lintas agama, Ahad, 27 Desember 2020."Dan saya tidak ingin, kita...[selengkapnya]
DKPP Akan Periksa Anggota KPU Rokan Hilir Dan Seorang Penyelenggara Adhoc
JAKARTA, (Mediatransnews) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 129-PKE-DKPP/X/2020 pada Rabu (2/12/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Sanusi. Ia memberikan kuasanya kepada Joki Mardison dan Rozi Wahyudi, untuk mengurus perkara ini. Para Pengadu mengadukan dua penyelenggara pemilu, yaitu Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Hendra dan Anggota PPK Pasir Limau Apas Azlan. Keduanya diadukan karena diduga menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon Bupati dan...[selengkapnya]
Kapolri Idham Azis Copot Dua Kapolda
JAKARTA, (Mediatransnews) - Kapolri Jenderal Idham Azis bersikap tegas terhadap anak buahnya yang melakukan kesalahan fatal. Hal ini di sampaikan melalui Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono.Sanksi tegas berupa pencopotan pun diberikan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi.Keduanya dianggap telah lalai menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pencopotan dilakukan sesuai dengan telegram bernomor ST/322/XI/Kep/2020 tanggal 16 November tentang pemberhentian...[selengkapnya]
Menkes RI: Pers Pahlawan Bangsa Ditengah Pandemi
JAKARTA, (Mediatransnews) - Menteri Kesehatan Republik Indonesia dokter Terawan Agus Putranto, yang juga adalah Wakil Ketua Pengarah Percepatan Penanganan Covid-19, mengatakan bahwa Pers adalah pahlawan, dimana peran pers sangat penting dalam melayani masyarakat melalui pemberitaan yang baik dan benar ditengah pandemi Covid-19 saat ini.Bahwa peran pers atau media sangat penting, sehingga media adalah pahlawan bangsa ditengah pandemi Covid-19. Disaat bangsa membutuhkan pikiran dan tenaga mereka untuk mengatasi penyebaran Covid-19,” ujar Terawan.Hal tersebut dikatakan Menkes dokter...[selengkapnya]
DPP MOI Subsidi Pendirian 10 Ribu Media Online Berbadan Hukum
JAKARTA, (Mediatransnews) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) mensponsori pendirian 10 ribu media online berbadan hukum di seluruh Indonesia, dalam rangka mendorong digital industri di era revolusi industri 4.0.Peluncuran program pendirian 10 ribu media online berbadan hukum tersebut, dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT ke-2 MOI yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui daring video conference Zoom, pada Senin, 28 September 2020.Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala memberikan pengarahan dan penegasan, bahwa MOI...[selengkapnya]
MOI Sudah Memiliki Lebih 300 Perusahaan Media Online Di Seluruh Indonesia
JAKARTA, (Mediatransnews.com) - Dewan Pers mempersilahkan Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) untuk menjadi anggota Dewan Pers dengan catatan harus memiliki anggota perusahaan berbadan hukum sebanyak 200 perusahaan media online. Selain itu memiliki cabang sedikitnya di 20 Propinsi.“Dewan Pers senang jika banyak organisasi media bergabung di Dewan Pers, seperti MOI. Beberapa organisasi lain juga kini sedang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pers,” tegas Ahmad Djauhar, Ketua Bidang Penelitian pendataan dan ratifikasi perusahaan pers saat menerima pengurus MOI mewakili...[selengkapnya]
Menkuham Yasona Laoly Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline Ke Indonesia
JAKARTA, (Mediatransnews.com) - Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) membawa kabar yang menggembirakan dari kunjungannya ke Serbia. Delegasi yang dipimpinnya sukses menyelesaikan proses ekstradisi terhadapburonan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari negara tersebut."Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia," kata Yasonna dalam keterangan pers kepada wartawan, Rabu (8/7/2020)."Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi...[selengkapnya]
Bantuan Tak Kunjung Datang Tapi Kegiatan Pasar Murah Viral Di Mendsos
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) - Penantian warga atas bansos yang akan di bagikan oleh Pemko Pekanbaru kepada warga yang berdampak virus Corona dan PSBB masih dipertanyakan.media ini yang mecoba meminta informasi kepada juru bicara Gugus penanggulangan Covid-19 Pemko Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhud, menjawab dengan bahasa yang dipolmatis dan belum dapat memberikan gambaran berapa lama lagi warga harus menunggu."Segera setelah seluruh proses administrasi selesai," jawabnya dengan singkat ( Minggu,03/05/20)Apakah ada target waktu kapan selesainya proses yang dimaksud? Tidak ada jawaban dari...[selengkapnya]
Index Berita
|