Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 05 Oktober 2022
INDEX BERITA

HUT Kab. Rohil Ke- 23, Bupati Rohil Ajak Seluruh Elemen Bersama Bangun Daerah
Kasmarni Bupati Bengkalis, Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem Di Negeri Junjungan
Afrizal Sintong: Besarnya Rasa Cinta Dan Kepedulian Terhadap Budaya Melayu Riau
Melalui Rapat Peripurna DPRD Pelalawan APBD-P Tahun 2022, Disahkan 1,9 Triliun
Tim Voli Kuala Alam Berhasil Raih Juara 1 Turnamen Bola Voli AHY CUP 2022
Kombes Pol Pria Budi, Kapolresta Pekanbaru Menyambangi Masyarakat Kampung Dalam
Bupati Rohil Afrizal Sintong, Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila Ke- 57
Pemkab Bengkalis Dan Kota Dumai Akan Membangun 19 Pilar Batas
Bupati Rohil Afrizal Sintong Menyambut Baik Apa Yang Dihimbau Oleh Presiden Joko Widodo
Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, Sangat Mengapresiasi Kinerja DPRD Kampar
DPRD Kampar Sahkan APBD Perubahan TA 2022 Sebesar Rp 2,587 T
Wakapolda Riau Brigjen Pol Tabana Bangun Pimpin Pemusnahan Sabu Dan Pil Ekstasi
Marzali Camat Kulim Diduga Persulit Warga Tandatangani SKGR
Febriza Luwu Anggota DPRD Dapil ll Kabupaten Bengkalis Melepaskan Pawai Taaruf
Polres Bengkalis Tangkap ED, Yang Diduga Pelaku Perdagangan Manusia Ke Malaysia
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Teken MoU Rancangan APBD-P TA 2022
Bupati Rohil Afrizal Sintong Wujudkan Mimpi Masyarakat Air Hitam
Ketua DPRD H.Khairul Umam Hadiri Sertijab Pengadilan Agama Bengkalis
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil II Zuhandi, S.Pi Menghadiri pawai Taaruf
Rp 1,9 Miliar Lebih Biaya Meubeler Di Mapolsek Payung Sekaki, Diduga Mubajir
Bupati Rohil Afrizal Sintong Lantik Pengurus IKA-ROHIL Kabupaten Bengkalis
Paripurna Perubahn APBD Kab. Bengkalis Tahun 2022, Di Sahkan Sebanyak Rp. 4.508 Triliun
Yasona H Laoly Mankuham RI Laksanakan Berbagai Kegiatan Di Kota Pekanbaru-Provinsi Riau
Yasona H Laoly , Ephorus BNKP Dan Pdt Resort 60, Resmi Letakan Batu Pertama Pemban Gereja BNKP
Kasmarni Bupati Bengkalis Buka MTQ Ke XXIV Tingkat Kecamatan Di Rupat
Pelalawan
Tidak Bayar Hak Tenaga Kerjanya
PT. PMBN Rantau Baru Abaikan Surat Kantor Hukum Banua Raya

Selasa, 23/08/2022 - 08:03:52 WIB
Alex KTU PT. PMBN saat menerima surat dan lokasi Kantor PT. PMBN yang ada di pekanbaru. ***
 
TERKAIT:
   
 
PELALAWAN, (Mediatransnews.com) - Berdasarkan surat kuasa dari Sitefanus Zamasi (43) Tahun,Jabatan (Pemanen ), Unit Kerja (III)  KRB,  Mulai Bekerja pada (Mey 2014), Bekerja di PT. PMBN Rantau Baru,  beralamat di Desa Sei Kijang, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan-Riau, dan Adisama Lawolo, Jabatan (Pemupuk), Unit Kerja (III)  KRB, Mulai Bekerja pada (Mey 2014), lokasi kerja di PT. PMBN Rantau Baru, beramat di Desa Sei Kijang RT/RW 017/006 Kab.Pelalawan.

Dengan telah resmi memberi kuasa, oleh nama yang bersangkutan tersebut diatas kepada Kantor hukum Banua Raya, untuk mengajukan rasionisasi kepada perusahaan tertanggal 22 Juli 2022, surat di terima oleh KTU kebun rantau baru (Alex Pasaribu) pada Selasa 2/8/22, yang mana sebelumnya juga pihak ke-1 (satu), telah mengajukan Surat Rasionisasi, kepada PT. PMBN, sebagaimana prosedur hubungan industrial.

Adapun beberapa alasan Sitefanus Zamasi dan Adisama Lawolo mengajukan rasionisasi, dikarenakan kondisi orang tua mereka di kampung yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Tidak ada yang mengurus dan merawat mereka dan juga keadaan kondisi pekerjaan di perusahaan yang makin berat untuk di kerjakan.

Maka dengan hal tersebut, pihak bersangkutan berharap kepada pihak pimpinan PT. PT. PMBN Rantau Baru, dapat mengerti dan menerima permohonan mereka, serta memberikan hak-haknya sesuai ketentuan UU ketenaga kerjaan sebagaimana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sitefanus Zamasi & Adisama Lawolo, menuturkan kepada media ini, bahwa mereka terdaftar sebagai karyawan di PT. PMBN  terhitung, mulai Tahun 2014 s/d Bulan April Tahun 2022, dengan gaji pokok selama 20 hari kerja dalam sebulan, Rp.2.400.000,- (Dua juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Ucapnya. Minggu, 21/8/22 di Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan.

Lanjut SZ dan AL,  sangat megharapkan beberapa hak mereka antara lain;
a). Uang Pesangon : masa kerja selama 8 Tahun 
b). Uang Penghargaan Masa Kerja Uang Jasa : masa kerja selama 8 Tahun 
d). Dan hak lainnya yang harus di berikan perusaahan, sesuai peraturan UU ketenaga kerjaan yang berlaku saat ini.

Di tempet terpisah, media ini yang mengkonfirmasi kepada Rony Batee, penerima kuasa dari SZ dan AL, terkait surat yang diajukan kepada pihak PT. PMBN yang beralamat di Desa Sei Kijang RT/RW 017/006 Kab. Pelalawan.

Mengatakan kepada media, bahwa bila mengacu pada aturan yang ada, besaran uang pesangon yang diterima oleh Pekerja, tergantung dari masa kerja yang diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 81 angka 44 Pasal 156 ayat (2) UU No. 11/2020 Jo Pasal 40 ayat (2) PP No. 35/2021, dengan rincian sebagai berikut :

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;
b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; 
i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah. Dan seterusnya.

Bahwa besaran uang penghargaan masa kerja yang diterima oleh Pekerja, tergantung dari masa kerja yang diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 81 angka 44 Pasal 156 ayat (3) UU No. 11/2020 Jo Pasal 40 ayat (3) PP No. 35/2021.
a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah.
b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah.
c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah.
d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah.
e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah.
f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah.
g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah, dan
h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.

Sedangkan rincian uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja, berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 44 Pasal 156 ayat (4) UU No. 11/2020 Jo Pasal 40 ayat (4) PP No. 35/2021, meliputi:

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Terkait dengan besaran perkalian dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dapat dilihat secara spesifik dalam ketentuan Pasal 40 s/d Pasal 59 PP No. 35/2021.

Selanjutnya apabila Perusahaan tidak membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan, maka Pekerja dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Memberikan somasi/ teguran sekaligus undangan pertemuan bipartit kepada Perusahaan Ybs, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi tersebut berisi alasan-alasan, dasar hukum, dan perhitungan pesangon yang benar sesuai dengan ketentuan.

b. Melakukan pertemuan bipartit dengan pihak Perusahaan yang dituangkan dalam berita acara pertemuan bipartit dalam waktu paling lama 30 hari kerja, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004) Jo Pasal 39 ayat (2) PP No. 35/2021.Dalam hal Perusahaan menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal sesuai ketentuan Pasal3 ayat (3) UU No. 2/2004. urai Rb. Senin, 22/8/22.

Lanjut RB, maka kita dari penerima kuasa dari SZ dan AL, meminta dan berharap kepada pihak PT. PMBN untuk memberikan tanggapan atau jawaban surat kita, hingga kita bisa menindaklanjuti mengarah ke lebih berjenjang, seperti ke Disnaker dan ke lembaga lainnya.

Karena sampai saat ini, setelah beberapa minggu atau kurang lebih satu bulan kita suratin pihak perusahaan belum ada kita terima tanggapan atau jawaban baik itu lisan maupun tulisan.  Hal ini kami menganggap pihak perusahaan PT. PMBN mengabaikan surat kami. Maka dengan hal tersebut kami masih menunggu jawaban surat kami dari perusahaan yang bersangkutan sampai akhir Agustus ini, dan bila juga tidak ada tanggapan maka kami sebagai penerima kuasa dari SZ dan AL, akan segera menyuratin atau melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Pelalawan juga Disnaker Prov Riau. Tegasnya.

Pada hari yang sama, pihak perusahaan PT. PMBN Rantau Baru, yang di mintain tanggapan oleh media ini terkait persoalan tersebut diatas melalui KTU bernama Alex Pasaribu, lewat WhatsApp pribadinya dengan WA +62 823-6056-3xxx, pada senin, 22/8/22. walau chat WA media ini terlihat telah terbaca dengan ceklis biru oleh si pemilik WA, namun pihak perusahaan yang bersangkutan belum ada tanggapan hingga tayangnya berita ini.  (Noharis B) ***

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved