Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 24 Juli 2021
INDEX BERITA

Catur Sugeng : Pemkab Kampar Komitmen Perjuangan Hak-Hak Anak Kampar
Yasonna Laoly Perluas Pembatasan TKA Yang Masuk Ke Indonesia Masa PPKM
Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Rutin Bappeda Siak Donna Fitria Di Tahan
Setelah Menelantarkan Anak Dan Istri Lalu Nikah Lagi Tanpa Persetujuan Istri Pertama
Sekda Kampar Sholat Ied Dan Laksanakan Qurban Di Markaz Islamic Centre
Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Presiden Dan Gubernur Riau
Sekda Kampar Pimpin Rapat Pembahasan RAPBD 2022
Bupati Kampar Dan Forkopimda Kampar Bincangkan Berbagai Persoalan Kampar Terkini
Kampar Terima Rp. 33,34 Milyar Dari Bankeu Khusus Provinsi Riau 2021
Kejari Nisel Geledah Kantor PT BNC Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Tanah
Wapres RI, Maruf Amin Keluarkan Perintah Tegas
Bupati Kampar Lakukan Koordinasi Dengan Bupati Lima Puluh Kota
Bupati Kampar Bersama Sekda Kampar Kunjungi Kominfo Kampar
Sekdakab Pelalawan Tidak Menjawab Konfirmasi Terkait Dana Media
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Kukuhkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Bupati Kampar Buka Kegiatan Pembinaan Pembauran Kebangsaan Tahun 2021
Komandan Kompi Lettu Kav. Gilang Abriawan: Pentingnya Kerjasama Dengan Media
Bupati Kampar Resmi Luncurkan Mobil Vaksin Keliling
Pemkab Kampar Terima Rp. 2,3 Miliar Dari Pajak TOL Pekanbaru-Dumai
Bupati Kampar Kembali Lantik Pengawas Dilingkungan Pemda Kampar
DPRD Kampar Bentuk Tiga Panitia Khusus (Pansus)
Sekretariat Daerah Kampar Lakukan Vaksinasi Seluruh ASN Dan THL
Perkumpulan Keluarga Besar Marga ZAI Prov Riau Resmi Di Kukuhkan Oleh Penasehat PKBM ZAI Riau
Perkumpulan Keluarga Basar Marga Zai-Riau (PKBM ZAI-Riau) Segera Di Kukuhkan
Camat Bawalato Minta Secepatnya Hasil Pemeriksaan Dari Inspektorat Kab. Nias
Nias
Musrenbang Tingkat Kecamatan
Kepala Bappeda Kab Nias Bersama Anggota DPRD Dapil III Hadiri Musrenbang Di Kecamatan Hiliduho

Senin, 19/02/2018 - 09:13:39 WIB
Saat Musrenbang di Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias***
 
MEDIATRANSNEWS, NIAS - Mewakili pemerintahan Kabupaten Nias Kepala Bappeda Edwin Fanolo Hulu, ST., MT bersama Anggota DPRD dari Partai Politik PKPI, Notarius Mendrofa  menghadiri musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias Sumatera Utara Tahun 2018 bertempat  di Aula pertemuan Kantor Camat Hiliduho

Kasi PMD Kecamatan Hiliduho, Yareli Laoli dalam laporannya mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Hiliduho, merupakan forum musyawarah bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait perencanaan pembangunan pada TA 2019 yang dijadikan sebagai skala prioritas.

Anggota DPRD Kabupaten Nias dari Dapil III Kecamatan Hiliduho, Notarius Mendrofa dalam sambutannya mengharapkan agar Musrenbang yang dilakasanakan tidak hanya sebatas perencanaan, namun diharapkan agar benar-benar direalisasikan oleh pemerintah sebagaimana harapan seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Hiliduho.

Lanjutnya Notarius mengatakan  beberapa usulan pada tahun sebelumnya yang telah masuk ke dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang lahir dari musyawarah perencanaan pembangunan dan disususn berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD), namun pada kenyataannya mengalami kegagalan.

Politisi PKPI ini mencontohkan beberapa nomenklatur pembangunan TA 2018, yang diharapkan dapat terlaksana, seperti jembatan dan pagar sekolah, termasuk pemasangan KWH meter pada Kantor UPT Disdik Kecamatan Hiliduho, yang menurutnya hingga saat ini juga masih belum terlaksana, tutur Notarius

Edwin Fanolo Hulu mewakili Bupati Nias, pada arahannya saat membuka secara resmi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Hiliduho mengatakan bahwa Musrenbang ini merupakan puncak dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditingkat kecamatan yang sebelumnya telah dilaksanakan di masing-masing desa.

Dari beberapa isu tersebut, dikatakannya bahwa secara umum kendala klasik yang sering dijumpai dalam penetapan prioritas program pembangunan yaitu, tajamnya perbedaan antara anggaran yang tersedia dengan cakupan ruang lingkup kebutuhan pembanguanan. Namun dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa serta peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
“Dengan terbitnya Undang-Undang dan Permen di atas, maka kendala yang selama ini sering terjadi terkait pendanaan pembangunan, sedikit telah dapat terjawab dan tertangani dengan menyebarkan kewenangan lokasi berskala desa melalui APBdesa, Ucap Kepala Bappeda

Mewakili  masyarakat, Camat Hiliduho Taondasi Mendrofa S.Sos., M. Ec.Dev berharap “skala prioritas pembangunan diharapkan dapat membuka akses menuju desa-desa yang masih terisolir, serta  pemeliharaan ruas jalan utama dan penanggulangan infrastruktur yang sudah mengalami kerusakan untuk mencapai pemeratan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi msyarakat,  ungkap Taondasi Mendrofa (Aro Ndraha/Mtnc)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved