Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 24 Juli 2021
INDEX BERITA

Catur Sugeng : Pemkab Kampar Komitmen Perjuangan Hak-Hak Anak Kampar
Yasonna Laoly Perluas Pembatasan TKA Yang Masuk Ke Indonesia Masa PPKM
Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Rutin Bappeda Siak Donna Fitria Di Tahan
Setelah Menelantarkan Anak Dan Istri Lalu Nikah Lagi Tanpa Persetujuan Istri Pertama
Sekda Kampar Sholat Ied Dan Laksanakan Qurban Di Markaz Islamic Centre
Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Presiden Dan Gubernur Riau
Sekda Kampar Pimpin Rapat Pembahasan RAPBD 2022
Bupati Kampar Dan Forkopimda Kampar Bincangkan Berbagai Persoalan Kampar Terkini
Kampar Terima Rp. 33,34 Milyar Dari Bankeu Khusus Provinsi Riau 2021
Kejari Nisel Geledah Kantor PT BNC Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Tanah
Wapres RI, Maruf Amin Keluarkan Perintah Tegas
Bupati Kampar Lakukan Koordinasi Dengan Bupati Lima Puluh Kota
Bupati Kampar Bersama Sekda Kampar Kunjungi Kominfo Kampar
Sekdakab Pelalawan Tidak Menjawab Konfirmasi Terkait Dana Media
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Kukuhkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Bupati Kampar Buka Kegiatan Pembinaan Pembauran Kebangsaan Tahun 2021
Komandan Kompi Lettu Kav. Gilang Abriawan: Pentingnya Kerjasama Dengan Media
Bupati Kampar Resmi Luncurkan Mobil Vaksin Keliling
Pemkab Kampar Terima Rp. 2,3 Miliar Dari Pajak TOL Pekanbaru-Dumai
Bupati Kampar Kembali Lantik Pengawas Dilingkungan Pemda Kampar
DPRD Kampar Bentuk Tiga Panitia Khusus (Pansus)
Sekretariat Daerah Kampar Lakukan Vaksinasi Seluruh ASN Dan THL
Perkumpulan Keluarga Besar Marga ZAI Prov Riau Resmi Di Kukuhkan Oleh Penasehat PKBM ZAI Riau
Perkumpulan Keluarga Basar Marga Zai-Riau (PKBM ZAI-Riau) Segera Di Kukuhkan
Camat Bawalato Minta Secepatnya Hasil Pemeriksaan Dari Inspektorat Kab. Nias
Pendidikan
Masalah Seragam Sekolah
Larang Bahas Pengadaan Baju Seragam Sekolah Sebelum Ada Izin Dari Pihak Disdik

Sabtu, 27/07/2019 - 10:13:38 WIB
Sekretaris Dinas Pendidikan kota Pekanbaru, Drs. Muzailis, S.Pd, MM (Foto: Spc)***
 
PEKANBARU, (MTN) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru masih fokus dalam penataan proses belajar mengajar bagi Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019-2020 hingga saat ini. Dan telah mengingatkan seluruh pihak sekolah, mulai tingkat Sekolah Dasar (SD)  dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Pekanbaru, agar pembahasan pengadaan  seragam sekolah belum dibenarkan.  Harus menunggu izin dari Dinas Pendidikan Pekanbaru. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidian kota Pekanbaru, Muzailis, S Pd. MM diruang kerjanya, Jumat (26/7).

Diakui  Muzailis, sudah menjadi tradisi setiap  awal Tahun Ajaran (TA) baru, orang tua siswa dihadapkan dihadapkan dengan berbagai  biaya yang mesti dibayarkan. Mulai dari perlengkapan sekolah, pengadaan pakaian  seragam sekolah dan lainnya, kata Muzailis.

Tetapi kami sudah mengingatkan  seluruh sekolah, agar lebih mengutamakan penataan sistim pembelajaran dahulu. Mulai dari penyusunan Ruangan belajar (Rubel), daftar mata pelajaran, pengenalan lingkungan sekolah dan aturan-aturan lainnya yang akan  diterapkan pihak sekolah.Terutama kepada peserta didik baru agar proses belajar mengajar bisa berjalan kondusif, kata Muzailis.

Menurut Muzailis, hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari pihak sekolah,  terkait persiapan-persiapan proses pembelajaran  yang telah dilakukan. Sesudah itu, baru bisa membahas pakaian seragam. “Itupun harus menunggu informasi atau persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Pekanbar,” tegasnya.

Ditanya, apa tindakan yang dilakukan,  jika ada sekolah yang telah membahas pakaian seragam sekolah  sebelum mendapat izin Disdik. Ditegaskan Muzailis, pihaknya akan memanggil dan menegor. Karena yang namanya melanggar aturan tentu ada resikonya. “Ya, siap-siap menanggung resiko,” ujarnya.

“Jika ada pihak sekolah yang membandel, mengabaikan instruksi Dinas, yang dirasa memberatkan  orang tua siswa, silahkan laporkan,” tegasnya.

Ditanya, implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  (Permendikbud) Nomor : 45/2014, tentang pakain seragam sekolah. Menurut Muzailis, terkait pengadaan pakaian, siswa  tidak pernah dipaksakan. Dan yang mengumpul uang pakaian bukan pihak sekolah, tetapi dikelola oleh Koperasi sekolah. “Jadi tidak ada pelanggaran Permendikbud disana,” imbuhnya.(Spc/Mtn)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved