Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 19 Mei 2022
INDEX BERITA

Raden Adnan: Kamsol Sudah Sangat Tepat Sebagai PJ Bupati Kampar
BNSP: Melarang Dewan Pers Untuk Mengeluarkan Sertifikasi Wartawan
Kejati Riau: Kasus Bansos Siak Yang Diduga Melibatkan Syamsuar Tetap Diproses
Bupati Kampar Dan Bupati Lainnya Ikuti Rakor Bersama Gubri
Peringati Hari Pendidikan Nasional Dan Deklarasi Anti Narkoba Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Ajak Masyarakat Manfaatkan Wisata Lokal
Catur Sugeng Bupati Kampar Kunjungi Orang Tua Angkat Di Petapahan
Bupati Rohil Afrizal Buka Kegiatan Perayaan Idul Fitri 1443 H Di Kepenghuluan Sintong
PPDI Serahkan Bantuan Dari Yayasan Mesjid Baitul Jallal Pekanbaru Kepada Anak Yatim
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Tomy: Minta Kamsol Kadis Pendidikan Prov Riau Jangan Tutupi Progres Kegiatannya
Raker DPRD Provinsi Riau Dengan Pemprov Riau
Kunker DPRD Provinsi Riau Ke Bappeda Provinsi Banten
Bersama Baznas, Polres Rohil Berbagi Bedah Rumah Fakir Miskin Di Bagan Hulu
Bupati Rohil Apresiasi Kepada DPRD Rohil Yang Telah Tuntas Membahas Ranperda
Rapat Paripurna DPRD Rohil, Setujui Ranperda Hymne Dan Mars Daerah
Korem 031 Wira Bima Dan Gubernur Riau Drs Syamsuar M.Si
H. Catur Bupati Kampar Sampaikan LKPJ Tahun 2021 Pada Sidang Paripurna DPRD Kampar
Ketua DPRD Kampar Pimpin Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2021
LSM: Minta Kamsol Kadis Pendidikan Prov Riau Transparan Terkait Progres Anggaran
Afrizal Sintong: Seluruh Panitia Harus Kerjasama Dan Saling Bahu Membahu
Gubri: Masyarakat Riau Sudah Sangat Rindu Event MTQ, Karena Sudah 2 Tahun Tidak Melaksanakan Karena
Sempat Tertunda, Siltap Perangkat Desa Se Rohil Segera Cair
Afrizal Sintong Bupati Rohil Bagikan Takjil Ke Pengendara Becak
DPRD Rokan Hilir
DPRD Bakal Lahirkan Perda Baru
Komisi D DPRD Riau Gelar Hearing Dengan Disdik

Selasa, 19/07/2016 - 10:03:34 WIB
Komisi D DPRD Riau Saat Gelar Hearing Dengan Disdik Rohil***
 
MEDIATRANSNEWS, BAGANSIAPIAPI - Komisi D DPRD Rohil menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir , Senin (17/07/2016).

Hearing dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi D, Dra. Hj.Suryati, dan didampingi H.Tatang Hartono, Imam Suroso, dan Joto Bangun.

Kepala Dinas Pendidikan Rohil, Ir. H. Amerudin di wakili oleh Sekretaris Disdik, Khairul Azam di dampingi kabid kurikulum, Syahrudin, Spd dan diikuti oleh beberapa pejabat Disdik Rohil lainnya.

Rapat komisi D dengan Disdik Rohil kali ini merupakan rapat finalisasi guna menyempurnakan redaksi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan disahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelengaraan Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.

Usai rapat, Sekretaris Komisi D, Hj. Suryati mengatakan, Hearing bersama Pihak Disdik Rohil ini merupakan rapat finalisasi guna menyempurnakan Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan yang akan di sahkan menjadi sebuah peraturan daerah (Perda) yang tetap, " Katanya.

Harapan Komisi D, dengan lahirnya Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Rokan Hilir, kemudian meningkatkan displin.

Selain daripada itu Ranperda ini setelah disahkan juga diterapkan beberapa muatan lokal, baik itu muatan lokal tentang adat istiadat, tentang lagu daerah, dan lagu- lagu nasional itu diwajibkan kepada anak- anak agar tahu.

Kemudian tentang mambaca Al- Qur'an, bagi anak- anak yang tamatan Sekolah Dasar (SD) harus bisa membaca Al- Qur'an untuk masuk ke tingkat SLTP, " Ujar Sekretaris Komisi D ini.

Ia juga menyebutkan tentang sistem penerimaan murid baru, penerimaan murid baru tingkat sekolah dasar (SD) sebagaian besar biayanya di gratiskan.

"Masalah pakaian (Seragam red) atau pembiayaan penerimaan murid baru tingkat Sekolah Dasar (SD) sebagaian besar ada yang di gratiskan, mudah-mudah Ranperda yang kita usulkan ini bisa menjadi sebuah Perda" Harapnya.

Sedikit menjadi pertimbangan Komisi D, sampai saat ini pihaknya belum ada mendapat kejelasan tentang masalah pelimpahan wewenang tingkat SLTA sederajat.

Karna belum mendapat kejelasan pelimpahan wewenang tersebut maka pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hiir dalam konteks untuk melahirkan sebuah perda tentang penyelenggaraan pendidikan ini pihaknya masih memasukan sistem metode pembelajaran di dalam ranperda untuk tingkat SLTA sederajat.

Namun kalau memang pelimpahan wewenang itu terealisasi pada tahun 2017 atau tahun 2018 mendatang nanti diadakan revisi kembali oleh pihak Komisis D DPRD Rokan Hilir.

"Masalah pelimpahan wewenang penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat SLTA sederajat sampai saat ini kita belum ada mendapatkan kejelasan, maka dari itu pemerintah Rokan Hilir dalam konteks untuk melahirkan sebuah perda tentang penyelenggaraan pendidikan kita masih tetap memasukan di dalam ranperda.

Namun kalau memang terealisasi pada tahun 2017 atau tahun 2018 pelimpahan wewenang tersebut baru nanti kita adakan revisi kembali," Tegasnya.

Suryati menambahkan, Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pendidikan tingkat SLTA sederahat itu per 1 januari 2017 itu telah di ambil alih oleh pemerintah provinsi, berarti itu tidak terikat, artinya yang wajib itu pemerintah provinsi.

Kalau itu memang ada kekurangan yang harus dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir itu tidak masalah," Pungkasnya.(Spy/Adv)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved