Usulan Tak Kunjung Ditanggapi Pemda

Wakil Rakyat Rohil Marah Besar

Usulan Tak Kunjung Ditanggapi Pemda, Wakil Rakyat Rohil Marah Besar***
MEDIATRANSNEWS, BAGANSIAPIAPI - Anggota DPRD Rohil kesal dan marah besar dengan pihak Pemda Rohil, mengapa dewan Rohil ini tidak kesal yang mana usulan pembangunan Infrastruktur hasil daripada reses anggota dewan di nading-masing dapil mau di coret pihak ekskutif, padahal usulan dewan tersebut sudah masuk di APBD 2016.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohil Drs.Syarifuddin,MM yang dihadiri Plt.Sekretaris Daerah Rohil Drs.H.Surya Arfan,Msi berserta para pimpinan SKPD dilingkungan pemdakab Rohil,Selasa- (26/07/2016).

Rapat berlangsung alot dan sempat memanas saat membahas adanya rencana pihak pemdakab Rohil untuk mempending beberapa usulan Dewan yang bersifat prioritas, diantaranya pembangunan Jalan Lintas Kubu sepanjang 40 KM yang saat ini rusak parah,Begitu juga pembangunan Jalan Lintas Sekapas sepanjang 2 KM yang kondisinya juga rusak parah.

Disebabkan adanya rencana pemdakab Rohil ingin mempending pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut Kekesalan sejumlah Anggota Dewan Rohil itu makin memuncak dan sempat terjadi adu argumen antara anggota dewan dengan pihak ekskutif.

Suasana di ruang rapat istimewa kantor DPRD Rohil begitu tegang.

Setelah mendapat satu kesepakatan bersama antara pihak legislatif dan ekskutif rapat di tutup sekira pukul 14.00 wib.

Wakil Ketua DPRD Rohil, Drs.Syarifuddin saat dikonfirmasi wartawan usai rapat, ia menyebutkan bahwa dalam rapat tersebut ada terdapat semacam miskomunikasi antara anggota dewan dengan Tim TAP4D mengenai penundaan pembangunan infrastuktur, seperti pembangunan Jalan Lintas Kubu, dan pembangunan jalan lintas Sekapas.

"Miskomunikasi penyebabnya sehingga terjadi perbedaan opini. Ini masalah Jalan Lintas Kubu yang belum dilaksanakan pelelangan oleh dinas terkait. Kalau bahasa di APBD kena bintang,(Pending red)" katanya.

Dia menjelaskan tertundanya pelaksanaan pembangunan Jalan Lintas Kubu merupakan dampak dari rasionalisasi anggaran dimana APBD Rohil mengalami pengurangan anggaran.

Politisi PKB ini sangat menyayangkan sikap dinas terkait yang memberikan tanda bintang pada program tersebut tanpa adanya koordinasi dengan pihak DPRD sendiri.

"Kalau memang ada terjadi pengurangan dana APBD Rohil sebesar 30 persen mengapa kegiatan itu tidak dikurangi 30 persen saja, itu baru dikatakan rasionalisasi, Ungkapnya.

Tambahnya, bila program pembangunan ditangguhkan itu bukan rasionalisasi namanya melainkan keputusan sepihak," tegas Syarifuddin.(Spy/Adv)***
TERKAIT