MEDIATRANSNEWS, BAGANSIAPIAPI - Dalam Penyampaian Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Rohil ,Fraksi PKB menyoroti adanya indikasi permainan oknum di lapangan terkait Pajak Retribusi Daerah.


Demikian di sampaikan oleh Habib Nur dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKB  pada sidang paripurna tentang Ranperda Rancangan Anggaran Pendapatan belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2016 yang di gelar di Ruangan Paripurna DPRD Rohil,Selasa-(15/11)

"Penurunan PAD Adanya indikasi permainan oknum dilapangan terkait Pajak dan Retribusi Daerah,selain itu besarnya biaya operasional serta seremonial," Kata Habib Nur.

Dalam Paparanya,Fraksi PKB menilai,dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rohil  yang ditetapkan dari RAPBD-P sebesar RP. 108.176.179.123 terjadi penurunan.
Dari realisasi tahun 2015 sebesar RP.  111.332.082.811,85. Penurunan PAD tersebut hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak," Paparnya.

Menurur Fraksi PKB penurunan PAD tersebut dikarenakan  pada pos pajak dan retribusi daerah tidak ada penambahan yang signifikan di banding potensi kabupaten rokan hilir yang besar. serta produk hukum yang sudah diterbitkan untuk pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan perhitungan Fraksi PKB dana rutinitas atau operasional  sebesar RP.1.476.567.748, dan hal tersebut sangat memberat jika dibandingkan dengan pendapatan Ril  Tahun 2016 yang sebesar RP. 1.836 trilyun sedangkan untuk belanja kepentingan umum sebesar RP. 450 milyar. sementara berdasarkan audit BPK realisasi belanja operasi TA. 2015 sebesar rp. 1.473.258.908.643 dan belanja modal RP.465.846.934.162,25.

Fraksi PKB melihat pendapatan Ril tahun 2016 serta potensi penurunan pendapatan pada APBD 2017 yang akan datang mau tidak mau harus ada pengurangan pada biaya operasional dan seremonial, apalagi dalam upaya pencapaian visi dan misi pemerintah 2016-2021 yang sangat membutuhkan pembiayaan. untuk itu Fraksi PKB meminta agar RAPBDP  2016 dilakukan pembahasan yang mendalam.

Fraksi PKB juga  menyayangkan banyaknya kegiatan fisik seperti halnya jalan-jalan, gedung sekolah, program peningkatan ekonomi masyarakat yang dimatikan, pada hal sudah dianggarkan sejak tahun 2014 dan 2015.

Dalam hal tersebut,Fraksi PKB itu meminta penjelasan kepada Pemkab Rohil.serta kurangnya PAD dari SKPD yang mengelola dibandingkan dengan potensi Rohil dan regulasi daerah yang telah dituangkan dalam peraturan daerah.(Adv/Spt)***