Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 24 Mei 2022
INDEX BERITA

Pj Bupati Kampar Kamsol, Pisah Sambut Dengan Bupati Kampar Periode 2019-2022
Gubernur Riau H. Syamsuar Resmi Lantik Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Dan Kamsol Pj Bupati Kampar
DPP Ikatan Keluarga Nias Riau Bersama DPD Dan DPC Laksanakan Raker
Besok Gubri Syamsuar Akan Lantik Pj Wali Kota Pekanbaru Dan Pj Bupati Kampar
Besok Gubri Syamsuar Akan Lantik Pj Wali Kota Pekanbaru Dan Pj Bupati Kampar
Kejari Kampar Tetapkan 2 Orang Tersangka Dugaan Korupsi Alkes
Raden Adnan: Kamsol Sudah Sangat Tepat Sebagai PJ Bupati Kampar
BNSP: Melarang Dewan Pers Untuk Mengeluarkan Sertifikasi Wartawan
Kejati Riau: Kasus Bansos Siak Yang Diduga Melibatkan Syamsuar Tetap Diproses
Bupati Kampar Dan Bupati Lainnya Ikuti Rakor Bersama Gubri
Peringati Hari Pendidikan Nasional Dan Deklarasi Anti Narkoba Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Ajak Masyarakat Manfaatkan Wisata Lokal
Catur Sugeng Bupati Kampar Kunjungi Orang Tua Angkat Di Petapahan
Bupati Rohil Afrizal Buka Kegiatan Perayaan Idul Fitri 1443 H Di Kepenghuluan Sintong
PPDI Serahkan Bantuan Dari Yayasan Mesjid Baitul Jallal Pekanbaru Kepada Anak Yatim
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Tomy: Minta Kamsol Kadis Pendidikan Prov Riau Jangan Tutupi Progres Kegiatannya
Raker DPRD Provinsi Riau Dengan Pemprov Riau
Kunker DPRD Provinsi Riau Ke Bappeda Provinsi Banten
Bersama Baznas, Polres Rohil Berbagi Bedah Rumah Fakir Miskin Di Bagan Hulu
Bupati Rohil Apresiasi Kepada DPRD Rohil Yang Telah Tuntas Membahas Ranperda
Rapat Paripurna DPRD Rohil, Setujui Ranperda Hymne Dan Mars Daerah
Korem 031 Wira Bima Dan Gubernur Riau Drs Syamsuar M.Si
H. Catur Bupati Kampar Sampaikan LKPJ Tahun 2021 Pada Sidang Paripurna DPRD Kampar
DPRD Rokan Hilir
Pandangan Umum Fraksi PKB
PAD Menurun, Mendapat Sorotan Tajam Fraksi PKB

Rabu, 16/11/2016 - 22:02:23 WIB
Pandangan Umum Fraksi PKB: PAD Menurun, Mendapat Sorotan Tahan Fraksi PKB***
 
MEDIATRANSNEWS, BAGANSIAPIAPI - Dalam Penyampaian Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Rohil ,Fraksi PKB menyoroti adanya indikasi permainan oknum di lapangan terkait Pajak Retribusi Daerah.


Demikian di sampaikan oleh Habib Nur dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKB  pada sidang paripurna tentang Ranperda Rancangan Anggaran Pendapatan belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2016 yang di gelar di Ruangan Paripurna DPRD Rohil,Selasa-(15/11)

"Penurunan PAD Adanya indikasi permainan oknum dilapangan terkait Pajak dan Retribusi Daerah,selain itu besarnya biaya operasional serta seremonial," Kata Habib Nur.

Dalam Paparanya,Fraksi PKB menilai,dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rohil  yang ditetapkan dari RAPBD-P sebesar RP. 108.176.179.123 terjadi penurunan.
Dari realisasi tahun 2015 sebesar RP.  111.332.082.811,85. Penurunan PAD tersebut hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak," Paparnya.

Menurur Fraksi PKB penurunan PAD tersebut dikarenakan  pada pos pajak dan retribusi daerah tidak ada penambahan yang signifikan di banding potensi kabupaten rokan hilir yang besar. serta produk hukum yang sudah diterbitkan untuk pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan perhitungan Fraksi PKB dana rutinitas atau operasional  sebesar RP.1.476.567.748, dan hal tersebut sangat memberat jika dibandingkan dengan pendapatan Ril  Tahun 2016 yang sebesar RP. 1.836 trilyun sedangkan untuk belanja kepentingan umum sebesar RP. 450 milyar. sementara berdasarkan audit BPK realisasi belanja operasi TA. 2015 sebesar rp. 1.473.258.908.643 dan belanja modal RP.465.846.934.162,25.

Fraksi PKB melihat pendapatan Ril tahun 2016 serta potensi penurunan pendapatan pada APBD 2017 yang akan datang mau tidak mau harus ada pengurangan pada biaya operasional dan seremonial, apalagi dalam upaya pencapaian visi dan misi pemerintah 2016-2021 yang sangat membutuhkan pembiayaan. untuk itu Fraksi PKB meminta agar RAPBDP  2016 dilakukan pembahasan yang mendalam.

Fraksi PKB juga  menyayangkan banyaknya kegiatan fisik seperti halnya jalan-jalan, gedung sekolah, program peningkatan ekonomi masyarakat yang dimatikan, pada hal sudah dianggarkan sejak tahun 2014 dan 2015.

Dalam hal tersebut,Fraksi PKB itu meminta penjelasan kepada Pemkab Rohil.serta kurangnya PAD dari SKPD yang mengelola dibandingkan dengan potensi Rohil dan regulasi daerah yang telah dituangkan dalam peraturan daerah.(Adv/Spt)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved