MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Hasil evaluasi Komisi E DPRD Riau, perencanaan setiap Dinas di lingkungan Pemprov Riau, dinilai masih lemah. Oleh karena itu Satker diminta komit untuk memajukan Riau lebih baik lagi kedepan.

Hal itu diungkapkan angggota Komisi E DPRD Riau Ade Hartati usai hearing dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Sosial di ruang Medium Lantai I Gedung DPRD Riau, Senin (30/01/17).

"Dari hasil koordinasi dengan Ketua fraksi pimpinan DPRD seminggu lalu dengan Gubri, saya sudah mewanti-wanti akan ada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Oleh karena itu Dinas selaku ujung tombak dari pembangunan di Riau, apa yang Gubri cita-citakan. Karena kuncinya ada di mereka", ujar Politisi asal PAN tersebut.

Ade mengatakan, dari pembahasan di Komisi dengan beberapa Dinas, sebenarnya sudah menggambarkan kondisi Riau kedepan. Ia pun menangkap lemahnya perencanaan dari setiap dinas.

"Secara pribadi saya mengkhawatirkan apa yang dicita-citakan pak Gubri dalam revisi RPJPD dan RPJN itu tidak akan tidak tercapai ketika Satker-satker tidak memahami dan tidak berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan pak Gubri", ucap anggota Komisi E DPRD Riau yang membidangi Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan.

Ia pun mengaku sudah mengingatkan kepada sejumlah Satker untuk komitmen bersama membantu Gubernur guna mewujudkan Riau lebih baik lagi, ketika akhir jabatan beliau nanti berakhir”, ujarnya.

Sedikt berbeda dengan Ketua Komisi E DPRD Riau Masnur SH, ia mengatakan hearing dengan tidga Dinas itu dimaksudkan untuk berkenalan.

"Ini kan banyak orang baru, kita ingin kenalan dong karena mereka mitra kita. Dewan juga ingin mengetahui telli dari setiap kabupaten/kota berapa bantuan keuangannya dan pembangunan dari Dinas mereka. Lantas kita mau melakukan road show dari kabupaten/kota menyampaikan bahwa ini loh pembangunan APBD Riau 2017", ucapnya.

Selain itu kata Masnur dewan juga ingin menyerap aspirasi setiap Dinas dari kabupaten/kota sehingga di penyusunan rencana APBD 2018 nanti sudah dapat gambaran melalui Musrenbang, sehingga pembahasan lebih enak.

Politisi asal partai Golkar itu juga membenarkan bahwa pada pertemuan tersebut, Komisi E melakukan evaluasi pertanggungjawaban APBD 2016 lalu.

"Kita ingin tahu apa yang telah dicapai dan dikerjakan oleh sejumlah dinas", ucapnya.

Ia mencontohkan di Kampar ada Porprov. Oleh karena itu pihaknya ingin tahu venus olahraga tersebut dimana. Sehingga dari sekian miliar penggunaan APBD Riau 2016 lalu,  dapat diketahui apa saja yang sudah dikerjakan.

"Bagus ndak kwalitasnya. Jadi kita ajak mereka turun untuk melakukan pengecekan bersama", nantinya", tandas Masnur. (Aw)***