Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi

DPRD Riau Gelar Sidang Paripurna LKPJ Gubri 2016

Mengawali rapat paripurna segnap anggota DPRD Riau dan undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya, (ADV/DPRD Riau)***
ADVERTORIAL

MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - SetelahTiga hari usai penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau tahun 2016, DPRD Provinsi Riau kembali menggelar sidang paripurna, Kamis 6/4/17).

Rapat paripurna kali ini mengagendakan, Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Riau Tahun Anggaran 2016, sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Selain itu rapat paripurna  yang dipimpin oleh Ketua DPRD Riau Dra Septina Primawati Rusli tersebut, juga beragendakan Penyampaian Jawaban Fraksi Atas Pendapat Kepala Daerah Terhadap Reperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau Tentang Penyeleggaraan Keolahragaan.

Sebelum rapat paripurna dibuka staf Sekwan DPRD Riau menyampaikan bahwa dari 65 orang anggota DPRD Riau 36 orang hadir, 29 orang tak hadir. Rinciannya, 14 anggota fraksi Golkar 9 hadir, PDIP 9 orang hadir 5 orang, Demokrat 9 orang hadir 3 orang, PAN 7 orang hadir 4 orang, Gerindra Sejahtera 10 orang hadir 5 orang, PKB 6 orang hadir 3 orang, PPP 5 orang hadir 4 orang dan Gabungan Nasdem Hanura 5 orang hadir 3 orang.

Sedangkan undangan yang hadir yang terdiri dari Forkompinda dan Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 82 orang yang terdiri dari Dinas dan Badan, lapor staf Sekwan DPRD Riau tersebut di depan rapat paripurna. Sementara itu, Pemprov Riau melalui Sekdaprov Riau Ahmad Hizaji dalam penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Gubernur Riau Tahun Anggaran 2016, mengapreasiasi pandangan fraksi fraksi di DPRD Riau.

Ia mengatakan, di bidang kesehatan khususnya pelayanan yang optimal Pemprov Riau telah berupaya untuk menjalankan standar pelayanan minimal. Yakni dengan dilakukannya peningkatan dsarana dan prasarana di Rumah Sakit. Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui bantuan keuangan Pemprov Riau tahun 2016/2017 serta dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

Sedangkan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, secara bertahap terus dilakukan upaya berupa peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, koordinasi dengan instansi terkait sehingga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan oleh P2TP2A, sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

Di bidang Kependudukan kata Sekdaprov Riau, penyajian data sudah valid.  Selanjutnya terkait implementasi Perda nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, maka berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu dilakukan kajian dan harus dilakukan sesuai UU nomor 16 tahun 2016 tentang bantuan hukum.

“Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2011 tentang cara pemberian bantuan hukum serta dilakukan klarifikasi dan fasilitasi lebih lanjut dengan Kemendagri”, ujarnya.

Masalah disisplin PNS kata Ahmad Hizaji, pihaknya memberikan perhatian besar. Ia mengatakan, upaya disiplin dan kinerja PNS Pemprov Riau telah membangun sistim kehadiran berbasis Informasi Teknologi (IT) diikuti dengan apel pagi dan absensi manual, melakukan disiplin secara berkala di masing –masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada waktu apel pagi dan pulang kantor.

Selain itu pembinaan disiplin juga dilakukan bersama Satpol Pamong Praja di tempat umum hingga pemberian sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Kedepan kata Ahmad Hizaji, Pemprov Riau akan melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan disiplin pegawai. Penjelasan ini sekaligus sebagai pandangan Pemprov Riau terhadap pandangan umum yang disampaikan Fraksi Gerindra Sejahtera sebelumnya.

Ia pun menyampaikan terimakasih ats pandangan fraksi Golkar.Sedangkan menanggapi pandangan umum fraksi PDIP, Ahmad Hizaji berterimakasih atas masukan kritikan yang dinilai positif dan konstruktif. Dijelaskan, kinerja Pemprov Riau tahun 2016 sesungguhnya jauh lebih baik dibandingkan tahun anggaran 2015. Ia mencontohkan realisasi belanja anggaran tahun 2015 yang hanya sekitar Rp 7,76 triliun lebih dengan besaran SILPA sebesar Rp 3,13 triliun.

Foto MediatransNews.Dibandingkan tahun 2016, penyerapan anggaran mencapai Rp 8,73 triliun dengan SILPA sebesar Rp 1,34 triliun. Ahmad Hizaji mengataka, upaya mengoptimalkan pemanfaatan APBD demi memperkecil SILPA senatiasa menjadi perhatian Pemprov Riau agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.

Sedangkan tentang AKIP 2015 kata Ahmad Hizaji memang 54,73 dengan predikat CC. Namun pada tahun 2016, AKIP Provinsi Riau telah meningkat dengan nilai 60,49 predikat B. Penjelasan ini sebut Ahmad Hizaji sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Gabungan Nasdem Hanura pada Rapat Paripurna sebelumnya.

Terkait dengan data penduduk miskin BPS di Provinsi Riau lanjut Ahmad Hizaji sudah mengalami penurunan. Ia mencontohkan tahun 2015 angka kemiskinan mencapai 8,82 persen. Sedangkan tahun 2016 turun menjadi 7,62 persen. Hal ini menunjukan bahwa hal-hal yang dilakukan selama ini telah memberikan hasil terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Kami sependapat dengan PDIP, kedepan perlu dilakukan pengkajian indikator yang realistis yang selanjutnya diterjemahkan kedalam berbagai kebijakan dan program”, ujarnya. Sependapat dengan PDIP, Kepala daerah komit terhadap RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019. Keseluruhan program pembangunan harus terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD dan Renstra.

“Untuk itu perubahan terhadap dokumen RPJMD harus tetap mengacu kepada RPJMD dan RTRW. Disamping itu harus paralel agar lebih terukur, sistematis serta terpadu dengan program. Hal ini tetap menjadi prioritas Pemprov Riau dalam melakukan berbagai penyempurnaan perencanaan pembangunan di daerah”, ujarnya.

Terkait dengan penyusunan Perda RTRW kata Ahmad Hizaji, Pemprov Riau sangat menyadari bahwa peningkatan ruang wilayah Provinsi Riau sebagai instrumen dalam penyusunan pembangunan, mempunyai peranan penting sebagai media ruang bagi implementasi pembangunan.

“Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat berharap agar RTRW 2016 – 2035 yang saat ini sedang pembahasan Pansus DPRD Riau, dapat segera ditetapkan menjadi Perda”, ujarnya. Sedangkan mengenai pandangan umum Fraksi Demokrat, Ahmad Hizaji mengatakan dalam pengelolaan keuangan Pemprov Riau sudah mengimplementasikan prisip “Good Goverment” sesuai Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Implementasinya sudah dilakukan melalui informasi pengelolaan keuangan daerah yang mencakup RKPD , modul asset serta beberapa modul lainnya.  Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD tahun 2016, secara umum telah meningkatkan kesehjateraan masyarakat yang tergambar dari peningkatan PDRB perkapita, dan penurunan angka pengangguran.

Pengurangan angka kemiskinan dilakukan melalui program PKH kerjasama Pemprov Riau dengan Kemensos. Program ini bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan melalui pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Saat ini total keluarga PKH di Provinsi Riau mencapai 87. 588 Kepala Keluarga.

Selanjutnya terhadap pandangan umum Fraksi PAN, sesuai dengan kondisi perekonomian dunia yang mengalami kontraksi yang cukup dalam, telah membawa dampak melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia khususnya.

Pengaruh ekonomi dunia ini kata Ahmad Hizaji sangat berpengaruh di Riau terutama dari sektor pertambangan dan sub sektor perkebunan. Tahun 2015 sampai tahun 2016 harga minyak dunia mengalami penurunan yang sangat tajam yang diikuti dengan menurunnya harga komoditas perkebunan. Inilah yang menjadi sumber lambatnya pertumbuhan ekonomi Riau.

“Untuk mengatasi hal tersebut, kedepan kita akan berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor migas melalui peran sektor industri, perdagangan dan dan jasa. Serta mengembangkan pariwisata berbasis budaya”, ucapnya.

Di bidang pendidikan Ahmad Hizaji mengakui, nilai APK dan APM Provinsi Riau untuk SMA, MA, SMK , SMLB masih dibawah nasional, dan mendapat perhatian khusus untuk peningkatannya. “Ini terjadi akibat faktor ekonomi. Banyaknya lulusan SMP yang melanjutkan ke sekolah menengah diluar daerah dan banyaklulusan SMP yang memilih langsung bekerja. Hal ini memicu migrasi ke Riau yang cukup tinggi”, katanya.

Terhadap pandangan Fraksi Gerindra Sejahtera , penyerapan anggaran meningkat dari tahun sebelumnya menujukan bahwa pengendalian pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih baik sehingga akselerasi pembangunan lebih meningkat.

Penyerapan anggaran yang tinggi kata Ahmad Hizaji dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu evaluasi terhadap BUMD Riau saat ini Pemprov Riau tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan BPKP Riau. Secara khusus untuk PT Riau Air Line, telah meminta BPKP melakukan audit investigasi. Kedepan BUMD diharapkan sumber PAD dan penggerak ekonomi masyarakat.

Menanggapi pandangan umum Fraksi PKB, Pemprov Riau akan memperhatikan distribusi guru, sarana dan prasarana yang memadai dengan tetap memperhatikan perkembangan dan dinamika di sektor pendidikan termasuk melakukan pemetaan secara akurat dan merumuskankebijakan yang tepat.

Foto MediatransNews.Terkait dengan Dinas PUPR, program pembangunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Riau  belum menyentuh seluruh jalan dan jembatan atau baru 19,32 persen. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang tersedia untuk medukung program ini.

Mengenai kelanjutan pembangunan jembatan Siak IV, sudah disepakati untuk dilanjutkan pembangunannya dengan penganggaran secara multiyears tahun 2017 dan 2018. Secara kelayakan sudah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan sesuai dengan rekomnedasi BPPT RI.

Sedangkan mengenai banjir diharapkan diarahkan pada turap penahan tebing untuk mencegah abrasi yang penanganannya oleh Badan Wilayah Sungai Sumatera III. (BWSS) Riau. Dalam penanganan gizi buruk, Pemprov Riau sudah melakukan penanganan melalui lintas kabupaten dan kota yang dengan melibatkan Rumah sakit dan Puskesmas.

Terkait batas daerah antara Riau dengan Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam batas daerah, penyelesaian batas tersebut dilakukan oleh Kemendagri sesuai dengan kewenangannya. Saat ini Pemprov Riau dan Pemprov Sumut masih menunggu kelanjutan hasil yang difasilitasi oleh Kemendagri.

Terhadap pandangan umum fraksi PPP terkait peningkatan PAD, Pemprov Riau sangat menghargai saran masukan yang diberikan. Terkait serapan anggaran di beberapa SKPD yang dinilai masih rendah seperti Dinas Pendidikan dan RSJ Tampan, akan menjadi perhatian serius Pemprov.

Sedangkan mengenai pandangan umum Fraksi Nasdem Hanura, Pemprov Riau dalam menyusun program 2016 tetap mengacu pada pembangunan sesuai sasaran dan kebijakan sebagai tertuang dalam RPJMD tahun  2014 – 2019.Prioritas pembangunan 2016 telah disusun secara bersama-sama. “ Setiap program yang kita rumuskan seyogianya sudah pro rakyat”, kata Ahmad Hizaji.

Dalam rangka peningkatan optimalisasi APBD, pengawasan dan pengendaliannya harus diperketat. Hal ini menimbulkan konsekwensi pada serapan anggaran. Kedepan hal tersebut semakin disinkronkan antara pengawasan dan pelaksanaannya.

Usai Penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau Septina Primawati kemudian dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama anggota dewan yang menjadi Pansus LKPJ Gubri tahun 2016 yang terdiri dari:

1.    Karmila Sari S.Kom MM (F - Golkar)

2.    Sulastri SH MH (F - Golkar)

3.    Abdul Hasyim Ali Vattah Harahap (F - Golkar)

4.    Masgaul Yunus SH MH (F - Golkar)

5.    Kordias Pasaribu SH MSi (F - PDIP)

6.    Rusli Ahmad SE (F- PDIP)

7.    Sugeng Pranoto S.Sos (F - PDIP)

8.    Aherson SH MSi (F - Demokrat)

9.    H. Asri Auzar SH MSi (F - Demokrat)

10.  Nasri (F- Demokrat)

11.  Syamsurizal ST MT (F - PAN)

12.  Musyafah Asyikin (F - PAN)

13.  H. Mansyur HS MM (F - Gerindra Sejahtera)

14.  Lampita Pakpahan SH (F – Gerindra Sejatera)

15.  Adrian (F – Gerindra Sejahtera)

16.  Ade Agus Hartanto S.Sos (F – PKB)

17.  H Sugianto MH (F- PKB)

18.  HM Arfah Msi (F – PPP)

19.  Drs Suhardiman Amby (F- Nasdem Hanura)


Selanjutnya untuk pembentukan pengurus Ketua DPRD Riau Septina mempersilahkan anggota Pansus mengadakan rapat. Sementara kepada Sekwan DPRD Riau dan jajaran diharapkan mefasilitasi rapat tersebut. Kemudian rapat paripurna pun diskors selama 5 menit.Kemudian usai diskors Septina menanyakan kepada anggora dewan apakah setuju dengan nama-nama yang tadi dibacakan

sebagai Pansus LKPJ Gubri 2016, yang dijawab secara serentak, “setuju”.Agenda kedua paripurna pun dilanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Fraksi Atas Pendapat Kepala Daerah Terhadap Reperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau Tentang Penyeleggaraan Keolahragaan.

Sementara itu berdasarkan pantauan pada sesi kedua rapat paripurna, sejumlah anggota dewan dan para undangan yang hadir satu persatu mulai meninggalkan ruangan rapat sehingga jumlah anggota dewan yang tersisa hanya hitungan jari saja. Maklum rapat paripurna berlangsung hingga pukul 13.45 WIB. (ADV/DPRD Riau)***
TERKAIT