Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 22 09 2021
INDEX BERITA

Tekait Informasi Pengelolaan Dana Kebersihan, PPID Menjadi Senjata Ampuh Pihak RSUD AA

Sosok Mayat Tinggal Tengkorak Ditemukan Di Jalintim Kilometer 55 Pelalawan-Riau
Pergub Riau No. 19 Tahun 2021, Bertentangan Dengan SE Mendagri Tito Karnavian
Bupati Kampar Lepas Godok Bagulo Adventure Kuok
Masyarakat Sungai Linau Bersama KPH Bengkalis Lakukan Pemulihan Hutan Dengan Menanam Tanaman
Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Eliyas Tutupi Informasi Terkait Kegiatan Proyek
Bupati Kampar Harapkan Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana APBN
Puluhan Miliar APBD Riau TA 2021 Yang Di Alokasikan Di SMKN Riau, Di Pertanyakan
LSM: Rahmat Setiyawan Diduga Bohongi Publik Terkait Proses Pengadaan Sapi
SF Hariyanto Sekda Prov Riau Ikuti Workshop Anti Korupsi Secara Virtual
LSM Desak Wako Pekanbaru Berikan Sanksi Kepada Oknum Pegawai Dinas Yang Bersangkutan
Lima Puluan Masyarakat Sungai Linau Kembali Datangi Lokasi Penanaman Sawit
Kadis: Jumlah Sapi Yang Terbeli 2023 Ekor Tapi Masih Proses Pemilihan Di Pokja
Tidak Mau Hutan Mereka Dirusak, Masyarakat Sungai Linau Protes Perambahan Hutan
Kunker Perdana H.Zukri Bupati Pelalawan Ke Kuala Kampar Kab. Pelalawan
Bupati Zukri Tegaskan: Pemkab Pelalawan Tidak Anti Kritik
AP Alias Renjer Oknum Kades Juga Mantan Anggota Polri Diduga Aniaya RB Hingga Parah
Audensi LSM LIRA Riau Di Terima Langsung Kapolresta Pekanbaru Kombes POL Pria Budi
Bupati Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Keluarga Para Pelaku Berjanji Akan Segara Menyelesaikan Se Cara Kekeluargaan
Bupati Pimpin Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Forkopimda Bersama Perusahaan Dan Pelaku Dunia Usaha
LSM Segera Usut Pembiayaan Dan Legal Litas Nama-Nama Keamanan RSUD Bangkinang
Gubernur Riau H Syamsuar Resmi Lantik SF Hariyanto Sebagai Sekda Prov Riau
Desa Kuala Panduk Dapat Kado Terindah Pada HUT RI Ke-76 Tahun 2021
Pekanbaru
Tak Ada Pungutan
Hanya Sumbangan Kadisdikbud Riau Sebut Tak Ada Pungutan

Rabu, 10/05/2017 - 08:30:00 WIB
Hanya Sumbangan Kadisdikbud Riau Sebut Tak Ada Pungutan, (Foto: Net)***
 
MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Komersialisasi di bidang pendidikan di Riau khususnya kota Pekanbaru terus saja terjadi. Para walimurid suka atau tidak suka harus membayar sejumlah uang yang dipatok oleh pihak sekolah.

Menjawab masalah itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Riau, DR Kamsol mengatakan itu bukan pungatan melainkan sumbangan.

Bantahan itu disampaikan Kamsol sesaat sebelum mengikuti hearing lanjutan terkait tuntutan ratusan guru terhadap Tambahan Penghasilan Pendapatan (TPP) yang dipotong 60 persen bersama Komisi E DPRD Riau, Rabu (10/05/17).

“Kata pungutan itu tidak ada. Yang ada hanya bantuan sumbangan partisipasi orangtua atau gotong royong untuk membantu sekolah”, jawab Kamsol ketika ditanya tentang batasan pungutan oleh pihak sekolah kepada walimurid.

Ia mengatakan tak ada batasan. Kalau ada walimurid yang menyumbang Rp 1 miliar pun tetap akan diterima dan akan digunakan untuk menambah ruang kelas belajar lagi. Seperti di Jakarta ada seorang mantan menteri membangun sekolah.

“Membangun pendidikan ini bukan hanya sekedar membangun sekolah semata. Melainkan menyiapkan generasi penerus bangsa. Semakin bagus sekolah itu maka semakin bagus generasi yang kita keluarkan”, ucap Kamsol meyakinkan.

Kamsol mengatakan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah hanya bisa mendanai sepertiga dari biaya kebutuhan pendidikan. Sehingga untuk menutupi kebutuhan tersebut Komite sekolah yang berperan.

“Makanya Komite sekolah harus mengundang walimurid guna merapatkan kekurangan biaya kebutuhan sekolah. Karena semua yang diprogramkan oleh sekolahu ditujukan untuk kepentingan peserta didik juga”, ujarnya.

Lebih lanjut jelas Kamsol, membangun sebuah sekolah lebih daripada membangun rumah ibadah. Oleh karena ia meminta media agar jangan terlalu menyudutkan sekolah.

“Media jangan terlalu menyudutkan sekolah dengan pungutan. Beri solusi agar Kepala sekolah punya peluang untuk membangun yang lebih besar. Sehingga masyarakat tertarik berpartisipasi dan gotong royong bersama. Tapi kalau pungutan itu untuk pribadi, itu pungli namanya”, ujar Kamsol.

Sekedar diketahui, jenis pungutan yang paling banyak dijumpai di Kota Pekanbaru diantaranya, pungutan seragam sekolah, pungutan buku atau LKS, pungutan untuk pembangunan atau gedung sekolah, administrasi pendaftaran dan lain lain.

Seperti yang terjadi di SMP Muhammadiyah 2 Jalan Tengku Bay Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Di penghujung April kemarin walimurid khususnya Kelas IX diharuskan menuntaskan pembayaran SPP hingga Juni 2017 yang besarnya Rp 175 ribu per bulan.

Tak sampai disitu, sekolah yang berada dibawah naungan Disdik Pekanbaru ini juga mematok uang perpisahan sebesar Rp 250 ribu per siswa kepada siswa Kelas IX, sedangkan bagi siswa Kelas VII dan VIII dipatok Rp 30 ribu.

Meski Kepsek Muhammadiyah 2, Meri Julinda SAg mengaku pungutan tersebut sudah melalui rapat Komite, namun berdasarkan notulen rapat dari 99 walimurid yang diundang ternyata hanya dihadiri 26 walimurid saja. Alhasil, Kabid SMP Disdik Pekanbaru Drs Muzailis MM menilai pungutan tersebut sepihak.

Dan yang teranyar adalah pungutan di SD Negeri 003 Jalan Kesehatan Kecamatan Senapelan Pekanbaru. Dari copyan surat edaran yang diterima wartawan, masing masing walimurid Kelas 1 hingga Kelas 5 dikenai biaya pembangunan paving block sebesar Rp 50 ribu.

Padahal menurut Permendikbud RI nomor 44 tahun 2012 pasal 9 menegaskan, sekolah yang diselenggarakan pemerintah termasuk pemerintah daerah dilarang mengambil pungutan bagi biaya satuan pendidikan. (Aw/Mt)***

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved