Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 19 Mei 2022
INDEX BERITA

Raden Adnan: Kamsol Sudah Sangat Tepat Sebagai PJ Bupati Kampar
BNSP: Melarang Dewan Pers Untuk Mengeluarkan Sertifikasi Wartawan
Kejati Riau: Kasus Bansos Siak Yang Diduga Melibatkan Syamsuar Tetap Diproses
Bupati Kampar Dan Bupati Lainnya Ikuti Rakor Bersama Gubri
Peringati Hari Pendidikan Nasional Dan Deklarasi Anti Narkoba Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Ajak Masyarakat Manfaatkan Wisata Lokal
Catur Sugeng Bupati Kampar Kunjungi Orang Tua Angkat Di Petapahan
Bupati Rohil Afrizal Buka Kegiatan Perayaan Idul Fitri 1443 H Di Kepenghuluan Sintong
PPDI Serahkan Bantuan Dari Yayasan Mesjid Baitul Jallal Pekanbaru Kepada Anak Yatim
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Tomy: Minta Kamsol Kadis Pendidikan Prov Riau Jangan Tutupi Progres Kegiatannya
Raker DPRD Provinsi Riau Dengan Pemprov Riau
Kunker DPRD Provinsi Riau Ke Bappeda Provinsi Banten
Bersama Baznas, Polres Rohil Berbagi Bedah Rumah Fakir Miskin Di Bagan Hulu
Bupati Rohil Apresiasi Kepada DPRD Rohil Yang Telah Tuntas Membahas Ranperda
Rapat Paripurna DPRD Rohil, Setujui Ranperda Hymne Dan Mars Daerah
Korem 031 Wira Bima Dan Gubernur Riau Drs Syamsuar M.Si
H. Catur Bupati Kampar Sampaikan LKPJ Tahun 2021 Pada Sidang Paripurna DPRD Kampar
Ketua DPRD Kampar Pimpin Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2021
LSM: Minta Kamsol Kadis Pendidikan Prov Riau Transparan Terkait Progres Anggaran
Afrizal Sintong: Seluruh Panitia Harus Kerjasama Dan Saling Bahu Membahu
Gubri: Masyarakat Riau Sudah Sangat Rindu Event MTQ, Karena Sudah 2 Tahun Tidak Melaksanakan Karena
Sempat Tertunda, Siltap Perangkat Desa Se Rohil Segera Cair
Afrizal Sintong Bupati Rohil Bagikan Takjil Ke Pengendara Becak
DPRD Rokan Hilir
Terkait Tundak Bayar ADK Tahun 2016
DPRD Telah Mendapatkan Jawaban Dari Pemerintah Daerah

Rabu, 19/07/2017 - 21:14:42 WIB
Komisi A DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) saat hearing***
 
MEDIATRANSNEWS, BAGANSIAPIAPI - Komisi A DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) telah mendapatkan jawaban dari pihak pemerintah daerah terkait tunda bayar  Alokasi Dana Desa (ADK) Tahun 2016.

Jawaban terjadinya tunda bayar Dana Kepenghuluan tahun 2016 tersebut didapati komisi A saat menggelar hearing dengan pihak Keuangan daerah, Selasa-(18/7/17).

Kepada watawan , Selasa- (18/7/17) Ketua Komisi A, Khoiri mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari forum Kepenghuluan.
 
"Kemarin ada laporan dari forum Kepenghuluan, mereka melaporkan bahwa masih ada tunda bayar Anggaran Dana Alokasi Kepenghuluan tahun 2016.

Oleh sebab itu kami (DPRD red) mengundang pihak-pihak terkait seperti Bagian Keuangan daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) mengadakan hearing," Kata Abu Khoiri.

Dalam hearing, Komisi A mendapat keterangan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Hasil hearing, kami telah mendapatkan keterangan langsung dari  Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mereka mengakui bahwa tunda bayar Dana Alokasi Kepenghuluan tahun 2016.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menegaskan bahwa sisa tunda ADK tahun 2016 akan di bayar setelah APBN P selesai yang rencana disahkan pada tanggal 24 mendatang, setelah itu baru ada kebijakan," Ujar Abu Khoiri meniru keterangan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Abu Khoiri meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan tunda bayar ADK 2016 itu.

"Kita minta kepada pihak pemerintah daerah agar memprioritas pembayaran sisa tunda bayar ADK 2016 kepada pemerintah kepenghuluan, harap di prioritaskan,"Tegasnya.

Sebelumnya, Komisi A sudah menggelar hearing dengan Forum Kepenghuluan membahas masalah tunda bayar sisa ADK tahun 2016.

Hearing tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Rohil Abu Khoiri didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Syarifuddin MM, Abdul Kosim dan Suyadi SP serta beberapa anggota DPRD lain seperti Afriizal, H Suryati, Amansyah serta lainnya

Dalam hearing itu, Harsono, salah satu mantan Penghulu Bagan Jawa dalam keterangannya mengungkapkan, dana operasional mereka sampai sekarang termasuk gaji honor staf di kepenghuluan.

Bahwakan, tunda bayar pengerjaan fisik pembangunan yang menggunakan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) tahun 2016 sebesar 40 persen belum juga dibayarkan. Padahal, pengerjaan fisik telah mereka selesaikan semuanya.

"Kami sudah bertangung jawab menyelesaikan pekerjaan kami. Bahkan didesak langsung oleh camat, kalau proyek tidak selesai kami akan dilaporkan ke kejaksaan atau polisi. Kami berharap ini bisa dibayarkan" ungkap Harsono. (Spt)***

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved