PEKANBARU - Kasubbag Humas Setwan DPRD Riau M. Ridho, awal Juli kemarin berjanji, dana advertorial akan dicairkan paling lambat minggu kedua Juli 2018. Namun hingga saat ini, janji tersebut justru kian kabur alias tak jelas.

Ketidakjelasan pencairan dana advertorial ini terlihat dari pernyataan Kabag Keuangan, Irwan yang tengah berada di Jakarta saat dihubungi oleh Ketua Wartawan Parlemen Riau (WPR) Edi Gustien, Jumat (13/7/18).

"Iya, kita usahakan secepatnya. Saya sudah perintahkan staf Keuangan Edwin untuk membantu si Ovan menginput berkas advertorial kawan kawan ke sistem", ujarnya.

Irwan juga membantah ketika disebutkan bahwa pihaknya lebih memprioritaskan pencairan dana SPJ anggota dewan ketimbang dana advertorial kawan kawan wartawan yang sudah berbulan bulan tak dibayar.

"Indak seperti itu, yang jelas pencairan dana avertorial kita upayakan secepatnya", ujarnya singkat.

Sebagaimana diketahui, pencairan dana advertorial di lingkungan DPRD Riau, awalnya dijanjikan sebelum lebaran 15 Juni lalu. Akan tetapi tiga hari jelang lebaran, tiba tiba muncul pengumuman yang menyebutkan bahwa pencairan dana advertorial setelah lebaran.

Meski kecewa, namun para wartawan yang sehari hari meliput di gedung dewan khususnya WPR tetap sabar. Tiba usai lebaran, WPR terus berkomunikasi dengan Kabag Umum Khuzairi dan Kasubbag Humas M. Ridho.

Kedua pejabat Setwan DPRD Riau itu berjanji, pencairan dana advertorial minggu pertama atau paling lambat minggu kedua Juli, sebab proses berkas sudah diserahkan.

Setelah lewat minggu pertama Juli, Minggu kedua WPR juga bertanya kepada Opan. Namun staf keuangan Setwan DPRD Riau itu memilih  diam dengan raut muka tak bersahabat.

M. Ridho yang kembali ditanya soal pencairan itu mengatakan, 2 atau 3 hari lagi akan dibayarkan, dengan alasan uang baru diajukan dan sudah bisa dicairkan.

Terakhir pada Rabu (11/7/18) Ridho kembali menegaskan bahwa, berkas semua sudah diserahkan dan tinggal menunggu tandatangan Sekwan.

Puncaknya pada Jumat (13/7/18) yang merupakan hari terakhir kerja Minggu ketiga PNS, Kabag Keuangan Irwan, tak menjamin pencairan akan bisa dilaksanakan pada minggu keempat Juli.

Menyikapi hal itu, Ketua WPR Edi Gustin menilai, sikap plin plan staf Setwan DPRD Riau itu merupakan cerminan keretakan di OPD lingkungan Pemprov Riau itu, pasca Pilgubri.

Untuk itu Edi Gustien mendesak Gubernur Riau Arsyadjuliandri Rachman agar segera mencopot Setwan DPRD Riau Kaharuddin.
Alasannya, Kaharuddin dinilai tak mampu memimpin dan mengkoordinir stafnya dalam memberikan pelayanan. (Aw/Tim Mtnc)***