Pertemuan Informal Sembari Berdiskusi Santai

Integrasi Regional, Otonomi Daerah, Penegakan Hukum, Dan Pelayanan Publik"

Komandan Korem (Danrem) Wirabima Brigjen TNI Mohammad Fadjar (Perwira Tinggi Kopassus lulusan Akmil 1993) saat berdiskusi santai bersama dengan Firman Jaya Daeli (mantan Pansus UU Pertahanan Negara dan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI)***<
PEKANBARU, (MTN) - Komandan Korem (Danrem) Wirabima (yang mencakup wilayah Provinsi Riau) Brigjen TNI Mohammad Fadjar (Perwira Tinggi Kopassus lulusan Akmil 1993) dalam sebuah pertemuan informal sembari berdiskusi santai bersama dengan Firman Jaya Daeli (mantan Pansus UU Pertahanan Negara dan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI), di Pekanbaru, Riau, Jumat, 19 Juli 2019. Pada hari yang sama, Firman Jaya Daeli yang juga pernah menjadi Tim Perumus UU Pemerintahan Daerah di DPR-RI, bertemu dan berdiskusi secara khusus bersama dengan Walikota Pekanbaru Firdaus, di Pekanbaru, Riau.

Sebelumnya, Firman Jaya Daeli bertemu dengan sahabat lama, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Riau Uung Abdul Syakur yang juga mantan Kajati Provinsi Kalteng, di Pekanbaru, Riau, Kamis, 18 Juli 2019, saat berlangsung sebagian rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adiyaksa (Hari Kejaksaan).

Firman Jaya Daeli sesaat setelah tiba di Pekanbaru, Riau, Rabu, 17 Juli 2019, bertemu dan berdiskusi lama sembari dinner bersama dengan Yogi sebagai Kepala / Eksekutif General Menejer (EGM) BUMN Angkasa Pura Pekanbaru, Riau, di Bandara Sultan Syarif Kasim.

Sejumlah pertemuan diskusi ini pada dasarnya berkaitan dan berintikan perihal pemikiran strategis dan pertimbangan korelatif antara dimensi peningkatan dan pengembangan sistem pertahanan kawasan kewilayahan strategis dan stabilitas keamanan regional dengan dimensi pembangunan dan pelayanan menyeluruh terpadu dan pemajuan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran Provinsi Riau dan kawasan lingkungan strategis kewilayahan.

Pembangunan Riau dan peningkatan kualitas masyarakat secara mendasar dan daerah secara keseluruhan pada dasarnya berbasis pada pengembangan dan penataan daerah otonom ; dan juga sekaligus berorientasi pada penguatan wilayah tetangga dan perbatasan secara terintegrasi kuat dan berdampak positif pada peningkatan dan pengembangan kualitas kerjasama strategis dengan berbagai agenda bersama provinsi lain dan negara tetangga.


Politik Hukum kelembagaan hukum ; dan sistem politik pelayanan industri BUMN bidang perhubungan secara mendasar dan menyeluruh tentu menjadi sebuah variabel berpengaruh juga dalam kerangka pembangunan dan pemajuan Riau dan wilayah lain di Indonesia yang berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan konstitusi UUD 1945 dengan semangat dan etos Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah NKRI***
TERKAIT