Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 27 Juli 2021
INDEX BERITA

DPD JPKP Bersama Anggota DPRD Kota Gusit Trimei Harefa, Kunjungi Rumah Rosima Dan Maniadi
Bupati Kampar Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Keliling Di Wilayah Siak Hulu
Bupati Kampar Ikuti Bakti Sosial Peringatan Hari Bakti TNI AU ke 74.
Diduga Direktur RSUD AA Terkesan Tutupi Nama-nama Keamanan RSUD
7 Ruko Hangus Dilalap Si Jago Merah Namun Tidak Ada Korban Jiwa
Catur Sugeng : Pemkab Kampar Komitmen Perjuangan Hak-Hak Anak Kampar
Yasonna Laoly Perluas Pembatasan TKA Yang Masuk Ke Indonesia Masa PPKM
Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Rutin Bappeda Siak Donna Fitria Di Tahan
Setelah Menelantarkan Anak Dan Istri Lalu Nikah Lagi Tanpa Persetujuan Istri Pertama
Sekda Kampar Sholat Ied Dan Laksanakan Qurban Di Markaz Islamic Centre
Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Presiden Dan Gubernur Riau
Sekda Kampar Pimpin Rapat Pembahasan RAPBD 2022
Bupati Kampar Dan Forkopimda Kampar Bincangkan Berbagai Persoalan Kampar Terkini
Kampar Terima Rp. 33,34 Milyar Dari Bankeu Khusus Provinsi Riau 2021
Kejari Nisel Geledah Kantor PT BNC Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Tanah
Wapres RI, Maruf Amin Keluarkan Perintah Tegas
Bupati Kampar Lakukan Koordinasi Dengan Bupati Lima Puluh Kota
Bupati Kampar Bersama Sekda Kampar Kunjungi Kominfo Kampar
Sekdakab Pelalawan Tidak Menjawab Konfirmasi Terkait Dana Media
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Kukuhkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Bupati Kampar Buka Kegiatan Pembinaan Pembauran Kebangsaan Tahun 2021
Komandan Kompi Lettu Kav. Gilang Abriawan: Pentingnya Kerjasama Dengan Media
Bupati Kampar Resmi Luncurkan Mobil Vaksin Keliling
Pemkab Kampar Terima Rp. 2,3 Miliar Dari Pajak TOL Pekanbaru-Dumai
Bupati Kampar Kembali Lantik Pengawas Dilingkungan Pemda Kampar
Inderagiri Hilir
Penuhi Undangan Presiden
Bupati Inhil Ikuti Rakornas Pengendalian Karhutla Di Istana Negara

Kamis, 08/08/2019 - 16:49:29 WIB
Bupati Inhil Saat Ikuti Rakornas Pengendalian Karhutla Di Istana Negara***
 
JAKARTA, (MTN) - Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Rakornas dihadiri Gubernur, Bupati/ Walikota, Pangdam, Kapolda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan Provinsi di wilayah rawan karhutla, dan instansi terkait yang diundang pada rakornas ini.

Sebagaimana diketahui, beberapa bulan belakangan, karhutla menjadi masalah terbesar di Indonesia. Musim kemarau menyebabkan lahan gambut di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan terbakar. Faktor lain disebabkan juga oleh banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab, membuka lahan dengan cara dibakar.

Bupati Inhil, HM Wardan menyebut bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah hal-hal yang memicu terjadinya karhutla ini. Menurutnya, berbagai cara harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya karhutla serta pencegahannya, baik dengan cara penyuluhan, kampanye, maupun sosialisasi.

“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak akan efektif dan tidak akan berhasil optimal, tanpa peran serta dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” pungkas Bupati.

Bupati mengaku akan sangat serius dalam hal penanganan Karhutla yang terjadi di wilayahnya, Kabupaten Inhil. Bupati menuturkan, Fenomena Karhutla yang terjadi pada tahun 2015 silam telah cukup memberikan pelajaran dan pengalaman baginya.

"Kebakaran seperti yang terjadi pada 2015, telah menghanguskan sekitar 800 ribu hektare dari 2,6 juta hektare lahan gambut dan menimbulkan asap yang sangat pekat hingga menimbulkan korban jiwa. Ini suatu pembelajaran bagi kita untum lebih fokus, baik dalam hal penanganan maupun pencegahan," papar Bupati.

Karhutla yang rutinterjadi dalam dua dekade terakhir, telah banyak menimbulkan kerugian, baik bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, diungkapkan Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.

"Dalam upaya mencegah karhutla nantinya, kita akan tetap berkoordinasi secara intensif, tidak hanya dengan pihak TNI/Polri, namun juga melibatkan peran aktif masyarakat," jelas Bupati.

Presiden Joko Widodo pada Rakornas saat itu, meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu oleh Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG), mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla.

“Usahakan jangan sampai kejadian, baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot kalau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Presiden berpesan, hal yang pertama diprioritaskan adalah pencegahan melalui patroli terpadu untuk deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor dan terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut.

“Kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah, dijaga terus terutama di musim kering," imbau Presiden seraya mengungkapkan langkah yang ketiga adalah sesegera mungkin melakukan pemadaman api setelah terdeteksi.

"Jangan biarkan api membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar,” imbuh Presiden.(Adv)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved