JAKARTA, (MTN) - Gubernur Riau mengutarakan dana meminta dukungan kepada DPR RI asal pemilihan Provinsi Riau, senin (21 Oktober 2019) di Jakarta.

Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan dll) yang sejalan dengan program Jokowi, percepatan pengerjaan jalan tol. Tol pekanbaru ke sumbar dan pekanbaru ke jambi. Railway yang sudah sampai labuhan batu. Roro dumai melaka. Penambahan runway bandara dumai. Pengembangan KEK dan pulau terluar. Penanganan abrasi pantai.

Perkebunan dan perikanan. Prioritas replanting kelapa, irigasi pertanian, perikanan darat hingga mengembalikan sentra perikanan laut dunia ke provinsi riau.

Meningkatkan DBH migas dan non migas, Gubernur mau negeri penghasil sawit perusahaan juga turut memperbaiki jalan yang rusak

Gubernur riau juga Mengusulkan kemenristekdikti terkait regional pendidikan yang sekarang berada di sumbar dan membawahi 4 prov. jambi, sumbar riau dan kepri. Diusulkan dimekarkan menjadi 2 bagian.

Gubernur ingin wakil pusat dan daerah kompak dalam mensejahterakan masyarakat riau, dan ini disambut baik dengan anggota DPR RI yang hadir.

Syamsurizal : menyarankan ada badan secara administrasi yang menjadi penghubung antar daerah dan pusat. Serta mengawal progres yang telah dibuat.

Achmad : "meyambut baik atas pertemuan ini, perlu ada sinergitas antara pusat dan daerah. Tidak hanya kepada gubernur tapi juga sampai ke bupati dan walikota, OPD yang ada di pemerintah provinsi riau harus bisa mengimbangi langkah cepat pak Gubernur".

Wahid : “mengusulkan juga pelabuhan yang ada di rupat utara juga difungsikan selain pelabuhan roro dumai melaka, meninjau kembali kajian terkait lokasi bandara baru, koordinasi kali ini agar rutin dilakukan. Dan siap mendukung agar riau lebih baik”.

Effendi sianipar : “bila kita kompak, bersama kita bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat riau ke seluruh kementerian”.

Ustad Syahrul Aidi : “yakin dan bisa kita bila kita jalan bersama, kita tingkatkan telekomunikasi sampai ke desa-desa, pelayanan kesehatan sampai dengan pemanfaatan mess riau untuk masyarakat kurang mampu yang berobat (misal sakit jantung) ke Jakarta". (Adv/Pemprov Riau)***