Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 27 November 2022
INDEX BERITA

Kapolres Dumai Targetkan Bedah 2 Rumah Warga Tidak Mampu Setiap Bulan
Syahrial Ajak Pemprov Riau Diskusi Percepatan WPR Rupat Bengkalis
IOH Hadir Menyapa Kota Medan untuk Rayakan Era Baru, Jaringan Baru
Rapat Paripurna Dipimpin Langsung Yulisman Ketua DPRD Provinsi Riau Beserta Anggota
3 Orang Mahasiswa STIE Syariah Bengkalis Berhasil Meraih Medali Emas
Pemkab Bengkalis Terima Penghargaan Pokja PKP Terbaik
Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Serahkan Zakat Secara Simbolis
Bupati: Kita Harus Tetap Bersatu, Kami Tidak Ada Membedakan
IOH Luncurkan Layanan Pengiriman Kartu SIM IM3 Secara Online
Nelayan Temukan Mayat Penumpang Roro KMP Mutiara Pertiwi 2 Terapung
Muflihun: Berharap Pemerintah Kota Pekanbaru, Tidak Ada Lagi Tundak Bayar
Pj Wako Muflihun: Evaluasi Pejabat Murni Sesuai Dengan Bidangnya
Polres Bengkalis Tangkap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bersama BB
Polres Bengkalis Tangkap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bersama BB
LSM IPPH Desak Kajati Riau Panggil Dan Periksa Satker NVT Dan Mario PPK BWSS
Bengkalis Terima DBH Migas Rp 716 Miliar, Paling Besar Di Riau
HUT Perusahaan IOH Ke-55 Tahun 2022, Selenggarakan Charity Golf & Gala Dinner
Media Tidak Harus Di Verifikasi Tetapi Berbadan Hukum Perusahaan Pers
Bupati Rohil Afrizal Sintong Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid
Bupati Diwakili Sekda Bengkalis, Buka Sosialisasi Simpeja-Bermasa
Bupati Afrizal Sintong Dan Wabup H.Sulaiman Azhar Sambangi Rumah Warga
H. Zukri Bicara Semenanjung Kampar Dan SM Kerumutan Di COP 27 Mesir
Startup Insurtech Fuse Jadikan Pekanbaru Poros Penjualan Asuransi
Bupati: Bersama Sama Merawat Toleransi Yang Sudah Telah Terbangun
Kasmarni Terima Penghargaan Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta
Pemprov. Riau
Pemprov Riau Menangkan Gugatan Morlan S
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru

Rabu, 29/07/2020 - 21:51:54 WIB
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru***
 
TERKAIT:
   
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) -  Pemerintah Provinsi Riau memenangkan gugatan yang diajukan mantan Anggota DPRD Kampar Morlan Simanjuntak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Rabu (29/7/20).

Morlan yang sudah di berhentikan  Partai PDI Perjuangan karena kasus hukum pada tanggal 2 Desember 2019  itu menolak Surat Keptusan (SK) Gubernur Riau tentang pemberhentiannya tanggal 9 April 2020 sebagai Anggota DPRD Kampar serta  menolak dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dirinya kepada Anotona Nazara calon legislatif daerah Kampar lima meliputi Siakhulu- Perhentian Raja pemenang suara terbanyak kedua.

Sidang pembacaan putusan gugatan itu dibacakan oleh Majelis hakim yang dipimpin Sri Setyowati SH MH."Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,"kata hakim.

Atas putusan hakim itu, Kepala Biro Hukum Elly Wardhani SH MH mengatakan jika pihaknya menyambut baik putusan hakim PTUN Pekanbaru. Menurutnya, hakim telah memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan.

"Alhamdulillah, kita menang dalam gugatan ini. Hakim sudah memutuskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya,"kata Ely didampingi Kabag Bantuan Hukum Yan Dharmadi SH MH.

Terkait proses hukum selanjutnya, Ely mengaku masih menunggu sikap dari penggugat (Morlan-red)."Kita tunggu apakah penggugat banding atau tidak,"ulasnya.

Apabila penggugat menyatakan banding papar Ely, tentu pihaknya dengan tim akan menyiapkan kontra memori bandingnya. Namun apabila tidak banding, artinya putusan itu dinyatakan Inkrah.

Ely menambahkan, Morlan menggugat Gubernur Riau ke PTUN karena menerbitkan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kampar, dalam hal. Morlan tidak menerima adanya penerbitan SK tersebut.

Sementara pihak Pemprov Riau harus menerbitkan SK Pemberhetian tersebut, karena memang diusulkan oleh partai politik (Parpol). Kemudian juga ada usulan dari KPU dan Bupati Kampar untuk pergantian antar waktu (PAW) Morlan.

"Oleh karena itu, Gubernur sesuai aturan hukum, mau tidak mau harus memproses paling lambat 14 hari. Justru menjadi salah bila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Gubernur, karena dinilai melanggar undang-undang,' sebutnya.

SK yang dikeluarkan Gubernur Riau itu telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemprov Riau dalam hal ini sifatnya menjalankan administrasi hukum, tegasnya. (Rls). 


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved