Miliaran Dana Publikasi Kerjasama Media Di Sekwan DPRD Pekanbaru

Plt. Sekwan: Kalau Tidak Saya Anggarkan Dana Publikasi Media Kalian Mau Bilang Apa

Plt. Sekwan Badria Rikasari dan Salah Kwitansi bukti pembayaran***
PEKANBARU,  (Mediatransnews.com) - Miliaran rupiah pembayaran dana publikasi kerjasama media tahun anggaran 2020  di DPRD kota Pekanbaru tidak transparan. Adapun sebagian yang di bayar terkesan main kucing-kucingan tebang pilih pun terjadi. Mencuatnya dana pembayaran dana publikasi media yang terjadi di DPRD kota Pekanbaru itu, hal ini disinyalir berawal viralnya pemberitaan dana publikasi media yang tak kunjung dibayar selama enam bulan sehingga membuat jajaran  di pengguna anggaran kebakaran jenggot, akibat diserbu kuli tinta untuk mencari kebenaran.

Hal tersebut tercetus, ketika beberapa wartawan Senin (27/7) mendatangai dan konfirmasi kepada Plt. Sekwan,  Badria Rikasari diruang kerjanya. Menurut Rika setiap harinya saya membantu dewan  45 orang dan kalian selalu ribut-ribut, selagi kalian ribut saya tidak akan menjalankannya, tegas Rika.
 
Lebih lanjut Rika menyampaikan, kalau tidak saya anggarkan dana publikasi media  kalian mau bilang apa, saya (Rika-red) penangung jawab disini, kalau masalah data pembayaran semua lengkap jawabnya dengan sedikit emosi.
Untuk pembayaran TA 2020 sebagian sudah dilakukan minggu lalu, kata Rika  namun ketika disinggung ada yang mendapat satu dan lebih dari satu Rika membantah, bahwa pembayaran advertorial hanya satu per media, katanya.

Anehnya Plt. Sekwan, juga menyampaikan, ada beberapa media yang ia telah bayar. Dan masih ada beberapa media yang belum di bayar, termasuk media oknum wartawan yang memberitakan dirinya selama ini yang membuat dirinya sangat kecewa, ungkap Rika.

Saat wartawan menanyakan, berapa media yang sudah di bayar, media apa saja dan berapa judul kegiatan tiap media juga berapa harga perjudul?. Jawab Rika, ada beberapa media yang sudah di bayar dan kita bayar satu judul tiap media, namun Rika tidak menjawab media apa saja yang sudah dibayar.

Semenatara menurut hasil penelusuran media dilapangan, apa yang disampaikan PPTK Rika, terhadap dana publikasi di DPRD Kota Pekanbaru, hanya pemanis bibir saja. Buktinya ada media yang dapat dua, kalau Rika mengatakan dapat satu itu bohong, apa perlu kita sampaikan buktinya. sudah ada sama kita jelas sumber yang tidak mau disebut namanya.

Lanjut sumber, sekarang mereka (Rika-red) kebakaran jenggot akibat pemberitaan itu konon kabarnya dampak pemberitaan itu, membuat kepala Rika sedikit pusing. Dan lagi pula, selama ini dia (Rika-red) menganggap dirinya manusia paling bersih dan wartawan yang menjalin kerjasama di DPRD Kota Pekanbaru bisa diaturnya. Sudah kena batunya baru dibilang wartawan dibilang cari ribut atau ribut-ribut padahal Rika sendiri yang mempersulit rekan media, jelas sumber.

Di tempat terpisah, menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Medai Online Indonesia (DPW MOI) Riau, Amponiman via ponselnya, Selasa ( 28/7) menyampaikan, seharusnya mereka (Rika-red) harus transparan terhadap anggaran publikasi media, 
yang mana Dewan Pimpinan Wilayah Riau Media Online Indonesia (DPW-MOI) Riau, minggu laly kita telah menyurati unsur pimpinan DPRD kota beserta  seluruh ketua Fraksi, yang sampai saat ini kita masih belum mendapat jawaban atau tanggapan dari dewan yang bersangkutan.

Lanjut Poniman, bahwa inti dalam surat kita, kita minta kepada pihak DPRD Kota Pekanbaru selaku penyambung lidah rakyat, berkenan menerima dan memberi penjelasan kepada  publik melalui rapat dengar pendapat (RDP) nantinya dan kita minta siapa saja media yang sudah menerima anggaran publikasi tersebut, juga seperti apa sistim pembayarannya, agar dibuka bersama-sama, tegas dam pinta  Poniman yang juga salah satu pimpinan di salah satu media online ini. (Tim/Red)*** Bersambung
TERKAIT