Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 24 Oktober 2021
INDEX BERITA

Kapolres Kampar AKBP Rido Purba Sik. MH Lontarkan Kata Tak Sopan Kepada Wartawan
Kurang lebih 500 Orang Tenaga Kerja Berorasi Di Kantor PT. Torganda
Kapolri: Polri Bukanlah Lembaga Yang Anti Kritik
RA Pelaku Pembunuhan Ny Berhasil Di Tangkap
Polda Riau Berhasil Sikat Praktek Judi Online Di Pekanbaru
Beberapa Paket Kegiatan Proyek DLH Rohil TA 2020 Diduga Bermasalah
Wira Swandi Gea Pewushu Riau Peraih Medali Perunggu PON XX Papua
Tomy FM: Minta Kapolda Riau Memanggil Kanit Reskrim Polsek Tampan
Melalui BRIN, Riset Dan Inovasi Sebagai Pilar Indonesia Berdikari
Warga Desa Sungai Rambai Berterimakasih Kepada Irfan Pimpinan Cabang PLN Lipat Kain
Rapat Ke Tiga PNW 2021 Bahas Program Kerja Dan Tempat Pelaksaan Natal
Ribuan Warga Mengungsi Akibat Banjir, Legislator Kaltim Ajak Warga Saling Bantu
Tomy: Meminta Gubernur Riau Agar Mengevaluasi Pejabat Di Dinas Pendidikan
Rapat Perdana, Stuktur Panitia Natal Wartawan 2021 Terbentuk
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushola Kantor PN Bangkinang
Hamdani: Jika Benar, Itu Sudah Melanggar PP Nomor 18 Tahun 2017
Presiden Jokowi Tanam Mangrove Bersama Masyarakat Bengkalis
Rizki: Seharusnya Gubernur Riau Drs Syamsuar, Mencabut Pergub No 19 Tahun 2021 Tersebut
BPK RI: Tidak Pernah Jadikan Temuan Terverifikasi Perusahaan Pers Dan UKW Untuk Kerjasama Media
MS: Berharap Kepada Pengusaha WP Punya Hati Nurani Dan Manusiawi
Mayat Yang Ditemukan Minggu Lalu Di Jalintim KM 55 Pelalawan Bernisial HM
Kapolda Riau Berikan Penghargaan Kepada Personil Yang Berprestasi
Tekait Informasi Pengelolaan Dana Kebersihan, PPID Menjadi Senjata Ampuh Pihak RSUD AA

Sosok Mayat Tinggal Tengkorak Ditemukan Di Jalintim Kilometer 55 Pelalawan-Riau
Pelalawan
PT. MUP Diduga Kangkangi Hak Normatif Yatina Halawa
Sefianus Zai : PT. MUP Sebaiknya Taat Hukum UU Ketenaga Kerjaan

Jumat, 18/09/2020 - 08:21:52 WIB
Ketua LBH Bernas Saat Menyerahkan Surat Somasi Kepada Salah Satu Staf PT. MUP. 16/09/2020***
 
PELALAWAN, (Mediatransnews) - LBH Bernas yang menjadi Kuasa hukum Yatina Halawa, melayangkan somasi kepada pihak pimpinan PT. Mitra Unggul Perkasa ( MUP ), terkait atas tidak dibayarkannya hak buruh. Seperti Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan kepada Yatina Halawa.

Team kuasa hukum Yatina Halawa yang dipimpin oleh Direktur LBH Bernas Sefianus Zai, SH bersama Irfan Meisyahputra, SH tiba di kantor PT. MUP Gondai, Langgam Pelalawan dan langsung menyerahkan surat somasi kepada salah satu staf PT. MUP. Rabu, 16/09/2020.

Kepada media Sefianus Zai, SH menyampaikan bahwa somasi terhadap PT. MUP atas nama Yatina Halawa ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak normatif Yatina Halawa yang sudah bekerja di perusahaan tersebut semenjak  tahun 1995 atau kurang lebih 25 tahun telah mengabdi perusahaan tersebut.

"Saat ini klien kami sudah tua dan sudah sakit-sakitan, Ibu YH kasihan sekali, seperti ditelantarkan saja setelah tenaga dimasa mudanya di manfaatkan atau di perginakan oleh perusahaan, kini  perusahaan memberhentikan YH (klien) kami tanpa membayar uang pesangon sepersen pun, ini sangat kita sesalkan perilaku pihak perusahaan,"ucap Zai.

Sefianus Zai, memaparkan bahwa semestinya perusahaan membayarkan hak-hak normatif Yatina Halawa seperti Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sesuai  UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  Pasal 156 berbunyi " Pengusaha wajib membayar  uang pesangon , uang penghargaan  masa kerja dan pengganti uang hak lainnya".

"Kita berharap kepada pihak pimpinan PT.MUP taat hukum dan melaksanakan UU ketenagakerjaan," tegas Sefianus Zai.

Pantauan media  Yatina Halawa yang kini menumpang dirumah anaknya yang terlihat tampak kurus kering dan batuk-batuk.

"Saya sangat minta tolong agar Bapak-bapak membantu saya dan memperjuangkan hak saya, saya sudah bekerja disini sejak tahun 1995, dulu kebun ini baru di buka , saat itu  kerja saya di  pembimbitan sawit,"ujarnya lirih sambil batuk-batuk. Kuasa hukum menirukan perkataan YH kepada media.

Yatina Halawa, mengatakan bahwa pihak perusahaan melalui mandor pernah menyampaikan bahwa manajemen hanya bersedia memberi uang sagu hati kepadanya sebesar 10 juta rupiah, namun ia menolak dan merasa tidak seimbang dengan besaran haknya yang sesungguhnya.

Irfan Meisyahputra, SH mengatakan bahwa jika dihitung sejak Ibu Yatina ini bekerja di PT. MUP sejak tahun 1995 maka total haknya adalah berkisar Rp.96.676.732 dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Uang Pesangon Masa kerja 25 tahun
a. Pesangon 2 x 9 x 3.002.383 ................ =  Rp.54.042.894
b. Penghargaan masa kerja  10 x 3.002.383  =  Rp.30.023830
Sub total  ...................    ...................... =  Rp.84.066.724
c. Uang penggantiah Hak 15% x 84.066.724  =  Rp.12.610.008
TOTAL .................................................= Rp.96.676.732

( Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah )

"Kami berharap pihak perusahaan dapat segera membayarkan hak-hak Ibu Yatina ini selain itu demi kemanusiaan karena Ibu ini sedang sakit keras juga agar manajemen terhindar dari perbuatan melawan hukum,"ujar Ifan.

Di tempat terpisah. Wkl Katua LSM-IPPH (Investigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum) MOI Zai. Meminta pihak perusahaan agar mematuhi UU ketenaga kerja sesuai hak buruh, kalau mencermati dan menelaah kronologis tersebut diatas bahwa pihak perusahaan yang bersangkutan sudah tidak manusiawi, yang mana oknum pekerja telah mengabdi sekian puluh tahun tapi yang ia dapat dari perusahaan nol alias di berhentikan begitu saja tanpa ada perhatian perusahaan atas pengabdian YH. Hal ini sudah pihak PT. MUP telah mengangkangi aturan UU Tenaga No.13 Tahun 2013. Tegas Moi.

Tambah Moi, meminta kepada pihak dinas ke tenaga kerja yang membidanginya, agar segera menindaklanjuti dan mengusut persoalan tersebut. Ucap Moi, kamis, 16/9/20. (Red)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved