Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 01 Juli 2022
INDEX BERITA

Riau Menjadi Tuan Rumah Rakor Gubernur Se Sumatra, Akan Di Hadiri 3 Menteri
Sekda Pemprov Riau, Buka Sekaligus Pimpin Rapat Entry Meeting PPPD Riau Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Serahkan 978 SK PPPK Guru Tahap l Dan ll Formasi 2021
Pj Bupati Kampar: Para Mahasiswa Berikan Inovasi, Kreatifitas Dalam Membangun Daerah
Muflihun: HUT Pekanbaru Jadi Momen Bersinergi Dengan Semua Pihak
Bupati Rohil Afrizal Sintong, Minta Seleksi Bujang Dan Dara Dilaksanakan Secara Ketat
Pj Wako Pekanbaru Muflihun Buka Bazar UMKM Di Pekan Raya Tenayan Raya
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Buka Sosialisasi Pendidikan Etika Dan Budaya Politik
Bupati Afrizal Dan Wabup Rohil Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kabupaten Rohil Di Pekanbaru
Afrizal Sintong Bupati Rohil Resmikan Pembakaran Replika Kapal Tongkang Tahun 2022
Pj Walikota Turun Langsung Iringi Kirab Dan Display Drumband IPDN
Pj Wali Kota Pekanbaru: Minta Dinas UKM Berserta Camat Dan Lurah Dukung Promosi Produk UMKM
Muflihun Pj Walikota: Harapkan Dukungan Media Dalam Menjalankan Kegiatan Pemko
Polresta Pekanbaru Bagikan 650 Paket Bansos
Pemkab Nias Barat Serius Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Para Nelayan
Kamsol Pj Bupati Kampar Terima Kunjungan Pengurus REI Riau
Terkait Korupsi Dana Anggaran Proyek 2013-2015, MA Hukum Terdakwa Bayar Kerugian Negara Rp114 Miliar
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT
Jawaban Pemerintah, Atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar TA 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
PT. SHJ Lepas Tangan Atas Meninggal Tenaga Kerjanya, Lalu Siapakah Yang Bertanggunjawab...?
Bupati Rohil Serahkan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2021
Baharudin SH Ketua DPRD Pelalawan, Buka Secara Resmi Semi Open Turnament Volly Ball Putra
Bupati Pelalawan H.Zukri Lantik 8 Pejabat Eselon II
Kampar
Areal PT RPS Sudah Tidak Sesuai Peruntukan
Aliman Makmur: Areal PT RPS Bukan Lagi Di Kawasan Industri

Senin, 21/09/2020 - 17:30:32 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Kampar Anotona Nazara, SE saat melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)***
 
TERKAIT:
   
 
KAMPAR, (Mediatransnews) - Anggota DPRD Kabupaten Kampar Anotona Nazara, SE saat melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar, terkait aktifitas PT Riau Perkasa Stell (RPS), yang berlokasi di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan ini diterima Kepala Dinas DLH Kampar DR.Ir. Aliman Makmur, PC.Hd diruang kerjanya, Senin (20/9/2020).

Dalam kegiatan koordinasi terungkap, bahwa berdasarkan tata ruang Kabupaten Kampar, areal PT RPS bukan lagi di kawasan industri, melainkan wilayah pemukiman masyarakat.

"Jika dulu telah diterbitkan izin lingkungannya, namun kini tata letaknya sudah tidak sesuai lagi," kata Aliman.

Disampaikan, bahwa terkait legalitas PT RPS menjadi problem saat ini. Karena, perusahaan lebih dulu berdiri di wilayah itu, ucapnya.

Namun demikian, lanjut Aliman, perusahaan tidak boleh melakukan pengembangan di areal tersebut.

"Kita sudah memberikan teguran kepada pihak perusahaan terhadap pengembangan dan pengolahan B3," jelasnya.

Dikatakan Aliman, apapun aktifitas pembangunan yang menimbulkan terjadinya perubahan bentuk muka bumi, harus ada analisis dampak lingkungannya.

Sementara, Anatona Nazara meminta pihak perusahaan dapat mengikuti himbauan dari DLH Kampar dan pindah lokasi sesuai peruntukan.

Terlebih, adanya kejadian meledaknya tungku yang berdampak kerusakan terhadap rumah warga disekitar perusahaan.

"Ini membuktikan, bahwa keberadaan perusahaan sudah tidak cocok lagi ditempat tersebut," tuturnya.

Di tempat terpisah. Rony BT, Ketua LSM-IPPH,  yang di mintain tanggan oleh media ini melalui telepon pribadinya, senin 21/9/20. Terkait keberadaan lokasi pabrik RPS. Mengatakan, keberadaan lokasi PT RPS sudah tidak layak bagi lingkungan warga karena proses produksi baja, tentu adanya sisa berupa slag dan mill scale. Keduanya dianggap sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Lanjut Rony, hal tersebut memang selalu menjadi isu di sektor industri baja yang disebut sebagai the mother of industry. Maka kebaradaan PT RPS bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan warga sekitar. Maka dalam persoalan  tersebut di atas kita dari lembaga LSM-IPPH, meminta kepada pemerintah daerah agar mencari solusi pemindahan Pabrik PT. RPS tersebut sesuai peruntukannya. (Yg)***

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved