Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 04 Juli 2022
INDEX BERITA

Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Resmikan Cabang Pusat Oleh-Oleh Khadijah
Muflihun Pj Walikota Pekanbaru Ikuti Rakerwil I APEKSI Di Medan
Riau Menjadi Tuan Rumah Rakor Gubernur Se Sumatra, Akan Di Hadiri 3 Menteri
Sekda Pemprov Riau, Buka Sekaligus Pimpin Rapat Entry Meeting PPPD Riau Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Serahkan 978 SK PPPK Guru Tahap l Dan ll Formasi 2021
Pj Bupati Kampar: Para Mahasiswa Berikan Inovasi, Kreatifitas Dalam Membangun Daerah
Muflihun: HUT Pekanbaru Jadi Momen Bersinergi Dengan Semua Pihak
Bupati Rohil Afrizal Sintong, Minta Seleksi Bujang Dan Dara Dilaksanakan Secara Ketat
Pj Wako Pekanbaru Muflihun Buka Bazar UMKM Di Pekan Raya Tenayan Raya
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Buka Sosialisasi Pendidikan Etika Dan Budaya Politik
Bupati Afrizal Dan Wabup Rohil Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kabupaten Rohil Di Pekanbaru
Afrizal Sintong Bupati Rohil Resmikan Pembakaran Replika Kapal Tongkang Tahun 2022
Pj Walikota Turun Langsung Iringi Kirab Dan Display Drumband IPDN
Pj Wali Kota Pekanbaru: Minta Dinas UKM Berserta Camat Dan Lurah Dukung Promosi Produk UMKM
Muflihun Pj Walikota: Harapkan Dukungan Media Dalam Menjalankan Kegiatan Pemko
Polresta Pekanbaru Bagikan 650 Paket Bansos
Pemkab Nias Barat Serius Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Para Nelayan
Kamsol Pj Bupati Kampar Terima Kunjungan Pengurus REI Riau
Terkait Korupsi Dana Anggaran Proyek 2013-2015, MA Hukum Terdakwa Bayar Kerugian Negara Rp114 Miliar
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT
Jawaban Pemerintah, Atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar TA 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
PT. SHJ Lepas Tangan Atas Meninggal Tenaga Kerjanya, Lalu Siapakah Yang Bertanggunjawab...?
Bupati Rohil Serahkan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2021
Kampar
Sidang Kasus Proyek TA 2019 Di Teluk Jering Kampar Ditunda
Kadis Dan Kabid PUPR Kampar Urung Bersaksi Terkait Kasus Proyek Tahun 2019

Kamis, 03/06/2021 - 21:46:19 WIB
Kadis Dan Kabid PUPR Urung Bersaksi Terkait Kasus Proyek Tahun 2019 (SC-01) ***
 
TERKAIT:
   
 
PEKAN BARU, (Mediatransnews) -  Sidang perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Teluk Jering-Kampung Pinang sedianya bergulir, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) ditunda pekan depan. Pasalnya ke tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang dikomandoi Hendri Junaidi, urung bersaksi. Kamis, 3/6/21.

JPU mengatakan, ada 3 (tiga) saksi yang dihadirkan pada perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Teluk Jering-Kampung Pinang pada APBD Kampar Tahun 2019, dengan nilai pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp10.019.121.000.

“Saksi yang hadir, Kepala Dinas PUPR Afdal sekaligus pengguna anggaran, Rusdi Hanif selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) dan Yosi dari pokja pelelangan proyek,” ujar Hendri Junaidi.

Saat ditemui di salah satu kantin didekat Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kepala Dinas PUPR, Afdal dan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Rusdi Hanif serta anggota Pokja Yosi telah hadir di Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan panggilan bersaksi dari JPU.

“Saya baru pertama ke Pengadilan ini. Kami sudah hadir pukul 08.30 wib. Sesuai undangan, jadwal sidang pukul 09.00 wib,” ujar Afdal.

Ketiga saksi sedianya didengar kesaksiannya untuk keempat terdakwa dalam perkara dugaan rasuah Pembangunan Jalan Teluk Jering-Kampung Pinang. Ke empat orang terdakwa dalam perkara dugaan rasuah ini antara lain, Imam Gozali, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar. Kemudian, Irwan selaku Konsultan Pengawas, Muhammad Irfan dari PT Bakti Aditama selaku rekanan, dan Edi Yusman, pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dinilai pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. (SC-01/Mtn) ***


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved