Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 27 November 2022
INDEX BERITA

Kapolres Dumai Targetkan Bedah 2 Rumah Warga Tidak Mampu Setiap Bulan
Syahrial Ajak Pemprov Riau Diskusi Percepatan WPR Rupat Bengkalis
IOH Hadir Menyapa Kota Medan untuk Rayakan Era Baru, Jaringan Baru
Rapat Paripurna Dipimpin Langsung Yulisman Ketua DPRD Provinsi Riau Beserta Anggota
3 Orang Mahasiswa STIE Syariah Bengkalis Berhasil Meraih Medali Emas
Pemkab Bengkalis Terima Penghargaan Pokja PKP Terbaik
Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Serahkan Zakat Secara Simbolis
Bupati: Kita Harus Tetap Bersatu, Kami Tidak Ada Membedakan
IOH Luncurkan Layanan Pengiriman Kartu SIM IM3 Secara Online
Nelayan Temukan Mayat Penumpang Roro KMP Mutiara Pertiwi 2 Terapung
Muflihun: Berharap Pemerintah Kota Pekanbaru, Tidak Ada Lagi Tundak Bayar
Pj Wako Muflihun: Evaluasi Pejabat Murni Sesuai Dengan Bidangnya
Polres Bengkalis Tangkap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bersama BB
Polres Bengkalis Tangkap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bersama BB
LSM IPPH Desak Kajati Riau Panggil Dan Periksa Satker NVT Dan Mario PPK BWSS
Bengkalis Terima DBH Migas Rp 716 Miliar, Paling Besar Di Riau
HUT Perusahaan IOH Ke-55 Tahun 2022, Selenggarakan Charity Golf & Gala Dinner
Media Tidak Harus Di Verifikasi Tetapi Berbadan Hukum Perusahaan Pers
Bupati Rohil Afrizal Sintong Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid
Bupati Diwakili Sekda Bengkalis, Buka Sosialisasi Simpeja-Bermasa
Bupati Afrizal Sintong Dan Wabup H.Sulaiman Azhar Sambangi Rumah Warga
H. Zukri Bicara Semenanjung Kampar Dan SM Kerumutan Di COP 27 Mesir
Startup Insurtech Fuse Jadikan Pekanbaru Poros Penjualan Asuransi
Bupati: Bersama Sama Merawat Toleransi Yang Sudah Telah Terbangun
Kasmarni Terima Penghargaan Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta
Pemprov. Riau
Workshop Dibuka Langsung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna
SF Hariyanto Sekda Prov Riau Ikuti Workshop Anti Korupsi Secara Virtual

Selasa, 14/09/2021 - 16:09:54 WIB
SF Hariyanto (Sekretaris Daerah Provinsi) Riau, didampingi Perwakilan Inspektorat Riau, Baihaqi***
 
TERKAIT:
   
 
PEKANBARU, (Mediatransnews)  - SF Hariyanto (Sekretaris Daerah Provinsi) Riau, didampingi Perwakilan Inspektorat Riau, Baihaqi mengikuti workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual di Ruang Kerja Sekdaprov Riau Kantor Gubernur Riau, Selasa (14/9/2021).

Workshop dibuka langsung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, ia menyampaikan bahwa wabah Pandemi COVID 19 bukan hanya berdampak di sektor kesehatan tapi juga berdampak di sektor ekonomi.

Saat ini, ekonomi mengalami kontraksi yang cukup tajam, di mana permintaan menurut akibat turunnya daya beli sehingga memaksa dunia usaha untuk mengurangi jam kerja, merumahkan karyawan sehingga memutuskan hubungan kerja bahkan menutup usahanya.

"Kontraksi ekonomi ini telah meningkatkan pengangguran dan kemiskinan sehingga menimbulkan  masalah sosial di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan untuk mengatasi Pandemi COVID 19 pemerintah telah dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID baik di pusat dan daerah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) UU Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID  19 .

"Pelaksanaannya berdasarkan regulasi terkait PC PEN melakukan recofusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengawasan terkait kegiatan tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, berdasarkan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan baik sektor publik maupun sektor swasta di masa krisis seperti di masa Pandemi COVID 19 ini cenderung besarnya resiko korupsi dan kecurangan.

"Dalam kondisi krisis pihak-pihak terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk mengalami kondisi yang menyebabkan kecurangan," ujarnya.

Agung menambahkan kondisi krisis bagi pihak yang terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk menyebabkan kecurangan disebabkan pertama, yaitu tekanan untuk melakukan kecurangan atau karena finansial bagi keserakahan pelaku kecurangan.

Kedua, sikap pelaku kecurangan yang menganggap korupsi bukan merupakan kesalahan dengan berbagai alasan pembenaran.

Ketiga, yaitu kesempatan yang memungkinkan korupsi terjadi karena lemahnya pengadilan internal atau kurang pengawasan.

"Untuk itu merespon peningkatan resiko tersebut BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komperhensif berbasis resiko atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja yang 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu," tuturnya. (Rls) ***

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved