Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 04 Juli 2022
INDEX BERITA

Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Resmikan Cabang Pusat Oleh-Oleh Khadijah
Muflihun Pj Walikota Pekanbaru Ikuti Rakerwil I APEKSI Di Medan
Riau Menjadi Tuan Rumah Rakor Gubernur Se Sumatra, Akan Di Hadiri 3 Menteri
Sekda Pemprov Riau, Buka Sekaligus Pimpin Rapat Entry Meeting PPPD Riau Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Serahkan 978 SK PPPK Guru Tahap l Dan ll Formasi 2021
Pj Bupati Kampar: Para Mahasiswa Berikan Inovasi, Kreatifitas Dalam Membangun Daerah
Muflihun: HUT Pekanbaru Jadi Momen Bersinergi Dengan Semua Pihak
Bupati Rohil Afrizal Sintong, Minta Seleksi Bujang Dan Dara Dilaksanakan Secara Ketat
Pj Wako Pekanbaru Muflihun Buka Bazar UMKM Di Pekan Raya Tenayan Raya
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Buka Sosialisasi Pendidikan Etika Dan Budaya Politik
Bupati Afrizal Dan Wabup Rohil Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kabupaten Rohil Di Pekanbaru
Afrizal Sintong Bupati Rohil Resmikan Pembakaran Replika Kapal Tongkang Tahun 2022
Pj Walikota Turun Langsung Iringi Kirab Dan Display Drumband IPDN
Pj Wali Kota Pekanbaru: Minta Dinas UKM Berserta Camat Dan Lurah Dukung Promosi Produk UMKM
Muflihun Pj Walikota: Harapkan Dukungan Media Dalam Menjalankan Kegiatan Pemko
Polresta Pekanbaru Bagikan 650 Paket Bansos
Pemkab Nias Barat Serius Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Para Nelayan
Kamsol Pj Bupati Kampar Terima Kunjungan Pengurus REI Riau
Terkait Korupsi Dana Anggaran Proyek 2013-2015, MA Hukum Terdakwa Bayar Kerugian Negara Rp114 Miliar
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT
Jawaban Pemerintah, Atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar TA 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
PT. SHJ Lepas Tangan Atas Meninggal Tenaga Kerjanya, Lalu Siapakah Yang Bertanggunjawab...?
Bupati Rohil Serahkan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2021
Kampar
BPK: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
Bupati Kampar Sambut Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

Selasa, 08/02/2022 - 19:15:23 WIB
Bupati Kampar Sambut Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ***
 
TERKAIT:
   
 
KAMPAR, (MTNC) - Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH menyambut Kunjungan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, kunjungan ini dalam rangka Entry Briefing terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021, penyambutan diadakan di Balai Bupati Kampar. Selasa (08/2/2022)

Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH, MH,  dalam Pidatonya. Menyatakan Pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ke Kabupaten Kampar, ini bagian dari pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan dan administrasi " Kata Catur yang didampingi oleh Kepala BPKAD  Edward, SE.,MSi dan Seluruh kepala OPD di Lingkungan Pemkab Kampar.

Kami berharap pemeriksa tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan pemeriksaan kali ini merupakan momentum untuk Kampar menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" Kata Catur.

“Untuk itu mohon kerjasama kepada seluruh kepala OPD dan camat untuk memberikan segera pelaporan atau hal hal yang dibutuhkan oleh tim BPK selama pemeriksaan beberapa hari kedepan” Harap H.Catur Sugeng.

Sementara itu Perwakilan (BPK) RI Provinsi Riau Widi Widayat  mengatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan, entry meeting adalah salah satu tahap penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. 

"Entry Meeting merupakan bentuk komunikasi pemeriksaan, yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa serta mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan, " Ungkapnya .

Ia menambahkan "Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan bertujuan untuk mengaudit keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban." Papar Widi. (Red) ***

Sumber: Kmf
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved