Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 27 November 2022
INDEX BERITA

Kapolres Dumai Targetkan Bedah 2 Rumah Warga Tidak Mampu Setiap Bulan
Syahrial Ajak Pemprov Riau Diskusi Percepatan WPR Rupat Bengkalis
IOH Hadir Menyapa Kota Medan untuk Rayakan Era Baru, Jaringan Baru
Rapat Paripurna Dipimpin Langsung Yulisman Ketua DPRD Provinsi Riau Beserta Anggota
3 Orang Mahasiswa STIE Syariah Bengkalis Berhasil Meraih Medali Emas
Pemkab Bengkalis Terima Penghargaan Pokja PKP Terbaik
Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Serahkan Zakat Secara Simbolis
Bupati: Kita Harus Tetap Bersatu, Kami Tidak Ada Membedakan
IOH Luncurkan Layanan Pengiriman Kartu SIM IM3 Secara Online
Nelayan Temukan Mayat Penumpang Roro KMP Mutiara Pertiwi 2 Terapung
Muflihun: Berharap Pemerintah Kota Pekanbaru, Tidak Ada Lagi Tundak Bayar
Pj Wako Muflihun: Evaluasi Pejabat Murni Sesuai Dengan Bidangnya
Polres Bengkalis Tangkap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bersama BB
Polres Bengkalis Tangkap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bersama BB
LSM IPPH Desak Kajati Riau Panggil Dan Periksa Satker NVT Dan Mario PPK BWSS
Bengkalis Terima DBH Migas Rp 716 Miliar, Paling Besar Di Riau
HUT Perusahaan IOH Ke-55 Tahun 2022, Selenggarakan Charity Golf & Gala Dinner
Media Tidak Harus Di Verifikasi Tetapi Berbadan Hukum Perusahaan Pers
Bupati Rohil Afrizal Sintong Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid
Bupati Diwakili Sekda Bengkalis, Buka Sosialisasi Simpeja-Bermasa
Bupati Afrizal Sintong Dan Wabup H.Sulaiman Azhar Sambangi Rumah Warga
H. Zukri Bicara Semenanjung Kampar Dan SM Kerumutan Di COP 27 Mesir
Startup Insurtech Fuse Jadikan Pekanbaru Poros Penjualan Asuransi
Bupati: Bersama Sama Merawat Toleransi Yang Sudah Telah Terbangun
Kasmarni Terima Penghargaan Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta
Pemprov. Riau
Gulat Manurung Terbukti Miliki Kebun Sawit Di Kawasan Hutan
CERI Akan Lapor Ke KPK Soal Pembangkangan Kadis LHK Riau Ke KLHK

Selasa, 15/02/2022 - 19:40:06 WIB
Surat Penanganan Pengaduan dan Kepala Dinas LHK Riau Mamun Murod. ***
 
TERKAIT:
   
 
PEKANBARU, (MTNC) - Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mempertanyakan sikap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Mamun Murod yang tidak kunjung menindaklanjuti surat Direktur Pengaduan, Pengawasan daon dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 7 Januari 2019

"Surat ini jelas merupakan arahan dari KLHK kepada Kadis LHK Riau supaya menindaklanjuti pengaduan terhadap Yungdra, Asiong dan Gulat Medali Emas Manurung yang telah terbukti memiliki kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin," ungkap Yusri.

Yusri mengatakan, ia sangat heran atas sikap penbangkangan Kepala Dinas LHK Riau Mamun Murod kepada KLHK tersebut.

"Jangan sampai mereka saat ini berlindung di balik Undang Undang Cipta Kerja. Karena undang undang ini baru disahkan tahun 2020, sedangkan surat KLHK itu sudah sejak 2019. Kenapa tidak dilaksanakan perintah KLHK itu?," sambung Yusri.

Oleh sebab itu, Yusri menyatakan pihaknya akan melapor ke KPK perihal keanehan temuan kepemilikan kebun sawit di dalam kawasan hutan produksi terbatas yang tidak segera ditindak oleh Kadis LHK Riau itu.

"Kami mengendus adanya potensi kerugian negara akibat penyerobotan kawasan hutan produkai terbatas oleh ketiga orang tersebut. Jadi kami meminta KPK untuk menelisik perkara ini," ulas Yusri.

Sebelumnya, Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) dan Yayasan Riau Hijau Watch (YRHW) menyatakan sedang menyiapkan gugatan untuk membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan.

LPPHI dan YRHW sedang menyiapkan gugatan tersebut untuk didaftarkan ke Mahkamah Agung RI.

Pembina LPPHI Hariyanto di Pekanbaru, Minggu (13/2/2022), mengungkapkan pihaknya menduga peraturan pemerintah tersebut justru melegalkan perusakan hutan yang sudah terjadi selama ini.

Senada, Ketua YRHW Tri Yusteng Putra menegaskan, peraturan pemerintah tersebut tidak sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo sebagai Presidensi G20 untuk menurunkan emisi karbon di forum internasional.

Tak hanya itu, menurut Yusteng, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang dipimpin Gulat ME Manurung, diduga membekingi para cukong-cukong yang membuka perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, setidak-tidaknya di Provinsi Riau, dengan kedok mengedepankan nama petani.

Terkait berita tersebut diatas, media ini saat di konfirmasi kepada Kepala Dinas LHK Riau Mamun Murod, melalui WhatsApp pribadinya dengan No +62 811-752-***. "7 Januari 2019, bahwa dirinya masih di meranti". Jawabnya Murod singakat. Selasa, 15/2/22.

Juga dengan waktu yang sama media ini, mencoba mengkonfirmasi kepada Gulat ME Manurung, melalui WhatsApp pribadinya dengan Momor +62 811-752-***, hingga tayang berita ini belum ada respon dan tanggapan. (Red) ***


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved