MEDIATRANSNEWS, VANCOUVER - Ajang Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 hari ini dibuka secara resmi di Vancouver, Kanada. Delegasi Parlemen Indonesia mengajukan tujuh draft resolusi dalam forum tahunan yang dihadiri oleh 27 negara anggota di seluruh kawasan Asia Pasifik tersebut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan tujuh draft resolusi yang diusung delegasi parlemen Indonesia tersebut akan diperjuangkan secara maksimal dalam sidang yang diadakan pada 16-21 Januari 2016 tersebut. "Kita merupakan salah satu negara pendiri APPF tahun 1993, dan kita aktif dalam ajang ini untuk membicarakan masalah-masalah aktual yang menyangkut politik keamanan, ekonomi, sosial dan budaya," kata Fadli Zon yang menjadi ketua delegasi Indonesia beberapa saat setelah tiba di lokasi APPF di The Westin Bayshore, Vancouver, Kanada, Sabtu 16 Januari waktu setempat.

Ikut dalam rombongan parlemen Indonesia dalam ajang APPF di antaranya, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno, Irine Yusiana Roba Putri, Dwie Aroem Hadiantie, dan Andika Pandu Puragabaya. Selain pimpinan dan anggota BKSAP hadir, sejumlah anggota DPD juga ikut serta.

Untuk diketahui, ajang APPF merupakan even internasional yang sangat strategis bagi Indonesia. Dimana Indonesia pernah menjadi tuan rumah APPF ke-14 di Jakarta tahun 2006. Ajang ini mewakili penduduk 3 miliar lebih yang hidup dari 27 negara yang tergabung dalam forum ini. Apalagi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ini, kawasan Asia Pasifik memiliki keberagaman karakteristik masyarakat dengan dinamika politik dan ekonomi yang cukup tinggi.

Sebagai forum unik karena membawa suara parlemen lintas kawasan Asia Tenggara, Oceania dan Amerika, APPF bisa memainkan peran yang penting. Adapun pertemuan tahunan parlemen tahun ini mengusung tema Memperkuat Kemitraan untuk Kemakmuran, Keamanan, dan Pertumbuhan (Strengthened Partnership for Prosperity, Security, and Growth).

Lebih jauh, tujuh draft resolusi yang akan diusulkan delegasi Indonesia meliputi empat isu menyangkut politik keamanan, dua masalah sosial dan satu masalah ekonomi. Yakni, Pertama, draft resolusi untuk mengutamakan penyelesaian secara damai. "Karena kita tahu banyak konflik politik yang terjadi di kawasan itu (Asia Pasifik)," jelas politikus Partai Gerindra ini.

Kedua, draft resolusi untuk  mengatasi kejahatan antarnegara dan perdagangan orang (transnational crimes and human trafficking). Ketiga, draft resolusi untuk proses perdamaian di Timur Tengah. Empat, draft resolusi untuk melindungi hak-hak pekerja migran.

Kelima, draft resolusi untuk meningkatkan atau mempercepat konektivitas kawasan di antara negara-negara Asia Pasifik. Keenam, draft resolusi untuk membangun semacam jaringan parlemen antikorupsi antaranggota APPF. "Dan, ketujuh, draft resolusi untuk menguatkan peran parlemen dalam krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Suriah maupun wilayah lainnya," papar Fadli Zon.

Dia berharap draft usulan dari parlemen Indonesia tersebut bisa disetujui di ajang APPF untuk selanjutnya menjadi resolusi dan bisa menjadi kesepakatan bersama. "Draft-draft ini akan kita ajukan ke executive meeting untuk dibahas di dalam sidang APPF. Jadi nanti ada plenary session dimana tiap negara membacakan sikap untuk setiap isu yang diusulkan, lalu parallel meeting, kemudian drafting committee. Nanti pertemuannya sangat detil, kata per kata," jelasnya.

Untuk tahun ini, ajang APPF akan diawali oleh forum parlemen perempuan yang mengambil tema partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan masyarakat. Ada tiga isu kunci yang akan menjadi tema dalam sidang pleno parlemen perempuan ini. Yakni, tantangan dalam menghadapi perwakilan perempuan di parlemen, meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat, dan pembiayaan inklusif bagi perempuan.

Parlemen Equador sebagai tuan rumah APPF tahun 2015 diberi kehormatan pertama untuk menyampaikan pandangannya dalam sidang pleno parlemen perempuan ini. Dimana Parlemen Equador akan memfokuskan kajiannya pada hasil Second Parliamentary Forum: Beijing 20 Years Later. "Sidang pleno ini juga mengundang delegasi-delegasi peduli pada kepemimpinan perempuan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana," ungkap Panitia APPF dalam rilisnya.

Diharapkan dalam sidang pleno ini, ada kesepakatan dari seluruh forum untuk memunculkan resolusi untuk membantu kaum perempuan dalam berperan dan berpartisipasi aktif di bidang politik dan kehidupan masyarakat.(snc/mk)***