MEDIATRANSNEWS, BAGANSIAPIAPI - Penurunan dana bagi hasil (DBH) dari sektor Migas (minyak dan gas) yang cukup tinggi, berdampak besar bagi kelanjutan pembangunan di Rokan Hilir (Rohil).

Kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi hal ini Pemkab Rohil telah menyusun langkah- langkah tepat guna mengatasi beratnya beban anggaran yang harus di keluarkan.

Adapun langkah kedepan yang Pemerintah Daerah Rokan Hilir, yakni bakal merumahkan sebagian tenaga honorer, sasaran tersebut terhadap honorer yang tidak efektif atau honorer yang tidak aktif.

Langkah lainnya seperti pengurangan kegiatan pembangunan infrastruktur, Pembatasan dana perjalanan dinas, pengurangan dana Bansos dan dana hibah.

"Kita baru selesai melaksanakan rapat yang di pimpin langsung oleh bapak Bupati. Rapat tersebut merupakan rapat pembahasan penyerapan APBD tahun 2016, Rapat rencana penyusunan KUAPAS APBD 2017,dan penyusunan Kupa perubahan tahun 2016, " Kata Plt. Setdakab Rohil, Drs.H. Surya Arfan, M.si Kamis- (12/07/2016)

Lanjutnya, hasil rapat tiga agenda tersebut bapak bupati menginstruksikan kepada SKPD untuk segera melakukan kegiatan- kegiatannya sesuai dengan pagu yang diberikan terutama terhadap pelelangan.

Diakuinya, untuk tahun 2016 ini penyerapan APBD ada satu kemajuan yang luar biasa terhadap pelelangan fisik dari tahun-tahun sebelumnya. Priode bulan juli 2016 seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan sudah selesai melaksanakan pelelangan kegiatan. Sedangkan Dinas Cipta karya dan tata ruang sebagian sudah dilelang, dan masih ada dalam proses pelelangan. Begitu juga Dinas- dinas yang lain seperi Dinas Pendidikan, Bapemas" Ujarnya.

"Nampaknya tahun 2016 ini belum berakhir tahun- tahun yang begitu memperihatinkan. APBD Rohil tahun 2016 sebesar 2,02 triliyun, sedangkan APBD untuk tahun 2017 hanya sebesar 1,2 Triliyun itu di luar dana DAK, Kata Surya. APBD 1,2 T tersebut dibagi-bagikan sesuai dengan porsinya masing- masing, karna kita ada belanja langsung dan tidak langsung.

Dana yang tidak langsung ini seperti dana rutin pegawai mencapai sebesar Rp. 617 meliyar, dan di tambah dana ADD dan untuk paket penting sebesar Rp. 100 meliyar. Kemudian dana hibah, bansos sebesar Rp.20 miliyar di lokasikan. Sedangkan dana bansos sebesar 13 miliyar. Di tambah dengan dana gaji honorer sebesar Rp.183 miliyar.di perhitungkan dana yang tersisa untuk kegiatan hanya sebesar Rp. 200 miliyar sekian saja, " Jelasnya.

"Ada beberapa penekanan oleh bapak Bupati kepada SKPD untuk lebih memprioritaskan kegiatan- kegiatan yang selama ini belum selesai, seperti kegiatan fisik yang belum difungsionalkan untuk bisa segera di pungsionalkan. Begitu juga program yang sudah ada DEDnya segera di tambah dananya, kita jangan berpikir dulu untuk program baru, " Kata Surya.

Tenaga honorer ini Yang menjadi persoalan, tenaga honorer tidak hanya berada di SKPD- SKPD tapi juga ada di SKPD tertentu untuk mendukung daripada kegiatan dilapangan, contoh seperti Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar(DKPP), Di butuhkan dana untuk honor itu sebesar 16 Miliyar.Kemudian dana untuk Tenaga kebersihan taman di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 7,5 Miliyar. Sedangkan dana untuk Gaji Honorer di Dinas Pendidikan sebesar 107 Miliyar.

Nah untuk dana honorer ini APBD kita jadi membengkak sebesar Rp. 183 Miliyar. Hal ini juga telah di tegaskan bapak Bupati agar masing- masing SKPD terutama SKPD tertentu untuk melakukan evaluasi ulang terhadap tenaga honorer tersebut, apa memang segitu banyaknya tenaga honorer itu yang di butuhkan.

Untuk DKPD juga di tegaskan, Bagi honorer yang tidak efektif atau tidak aktif di rumahkan saja sehingga tidak membebani APBD kita," Pungkasnya.(Spy/Adv)***