MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berupaya mendongkrak pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Apalagi dengan adanya wacana rasionalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Riau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
 
Hal tersebut disampaikan langsung Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi pada rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan evaluasi BUMD di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (25/8/16).

"Pemberdayaan BUMD harus dilakukan sebagai usaha untuk mencetak laba sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah," katanya.

Sebagaimana diketahui, sektor perkebunan dan Minyak Bumi dan Gas (Migas) tidak lagi bisa menjadi primadona di Riau. BUMD didirikan sebagai wujud nyata penopang pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga mampu membangun kesejahteraan masyarakat.

"BUMD merupakan milik daerah yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai pemegang saham utama harus bekerja keras bersama para pengurusnya. Momentum diharapkan untuk membenahi BUMD yang sehat," paparnya.

Provinsi Riau diperkirakan akan mengalami rasionalisasi anggaran. Dimana, DBH sebesar Rp226 Miliar pada APBN-P 2016 akan dipotong.

"Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI yang baru mengatakan mengatakan pendapatan dan belanja negara terjadi ketimpangan maka dilakukan pemotongan," ujarnya.

Dalam rangka penghematan anggaran ini, Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tunda salur Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk di tingkat Provinsi Riau Rp135 miliar sedangkan tingkap kabupaten dan kota Rp86 miliar.(Humasprov)***