MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau sempat berdebat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD murni 2016 sebesar Rp3,4 triliun terlalu kecil.

Banggar berharap RAPBD Perubahan 2016 terjadi kenaikan target dari sebelumnya. Hal itu terungkap dalam rapat Banggar yang digelar di Medium Gedung DPRD Riau, Senin (19/9/2016).

Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung mengatakan, penambahan dimaksud guna menutupi kekurangan anggaran pendapatan daerah akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

"Banggar tadi meminta TAPD  menaikan pendapatan dengan melakukan intensifikasi pajak BBNKB motor, pajak permukaan air, serta mengejar pendapatan dari retribusi, dan pajak tak tertagih lainnya," kata Manahara yang juga pimpinan Banggar.

Seperti diketahui, penerimaan DAU, DAK, dan DBH saat ini berkurang sebesar Rp355 miliar untuk Pemprov Riau. Hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan di APBD Perubahan Riau tahun 2016 ini.

"Kami minta TAPD harus memaksimalkan penerimaan pajak-pajak yang belum terbayarkan guna menutupi kekurangan pendapatan itu, tadi memang sempat berdebat sedikit," jelas Manahara lagi.

Dalam pertemuan itu, pihak TAPD berupaya untuk mencari jalan dalam satu atau dua hari dengan cara menaikkan sektor pendapatan potensial dari beberapa SKPD.

"Kami minta mereka memaksimalkan sektor pajak yang tak terkelola dengan baik, sehingga ada tambahan bagi pendapatan daerah," tuturnya.

Manahara Manurung mengatakan, KUA-PPAS APBD Perubahan 2016 senilai Rp10,3 triliun tidak jauh berbeda dengan APBD Murni yang diajukan TAPD Pemprov RiauN Namun dengan kondisi anggaran yang sulit, pihaknya memprioritaskan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Riau.

Ketua Tim TAPD yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menjelaskan, pengurangan ini dilakukan karena adanya penundaan Dana Alokasi Umum (DAU), rasionalisasi dari Pemerintah Pusat, serta defisit dana Silpa.

"Angkanya memang berkurang dari APBD murni, ini berbeda dari tahun sebelumnya dimana saat itu pemerintah masih punya anggaran lebih," kata Ahmad Hijazi.

Namun demikian, penyusunan anggaran tahun ini masih aman. Pemprov Riau menjamin tidak akan ada pos-pos yang mengalami kendala anggaran. Meski begitu, bantuan keuangan dan hibah untuk tahun ini terpaksa tidak disalurkan.***