MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Dalam rangka mempercepat proses penganggaran belanja daerah perubahan tahun 2016, TAPD Riau dan badan anggaran DPRD provinsi Riau, kembali membahas draf pengajuan usulan APBDP Provinsi Riau tahun 2016, Senin (19/9/2016), di ruang rapat medium kantor DPRD provinsi Riau.
 
Pembahasan kali ini berlangsung alot karena disebabkan terjadinya perubahan yang bersifat pengurangan pada pendapatan asli daerah provinsi Riau. Dari draft yang disajikan oleh pihak pemprov Riau, terdapat pengurangan dengan jumlah sebesar Rp607 miliyar lebih.
 
Menurut badan anggaran DPRD Riau, penurunan dari segi pendapatan daerah menjadi indikasi kinerja pemerintah yang merupakan dasar pemerintah pusat untuk menilai dan menunda beberapa item dana dari pusat, seperti DAU, DAK dan Dana DBH.
 
"Kita berharap dalam APBD perubahan ini jangan terjadi pengurangan yang sangat signifikan," kata Noviwaldy kepada media.
 
Menurutnya Rp607 miliyar lebih itu sangat besar dan pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mencoba mencari cara agar pendapatan asli daerah dapat didongkrak lagi.
 
"Kita harapkan pemerintah dapat menaikkan pendapatan setidaknya 100 miliar lagi," kata Noviwaldy.
 
Sebagai langkah maju untuk mengisi materi dalam rapat Banggar tersebut, pihak TAPD yang dihadiri oleh Sekda pemprov Riau dan asisten II Masperi tersebut, terpaksa meminta rapat diskors untuk berdiskusi dengan sesama tim dari TAPD pemprov Riau.
 
Dalam pembahasan selanjutnya seusai skors dicabut, terkait tarik ulur soal peningkatan jumlah pendapatan oleh pemerintah, akhirnya rapat berakhir dengan tidak mencapai kesepakatan sesuai yang diharapkan oleh Banggar.
 
"Soal permintaan Banggar untuk mengubah kembali serta meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah, itu tidak mudah mengingat kondisi ekonomi sekarang begitu sulit," kata Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada reporter Radarriaunet.com.
 
Menurutnya, pihaknya akan mencoba berkonsultasi lagi dengan berbagai pihak SKPD, karena merekalah yang menjadi tolok ukur dalam realisasi anggaran, serta kinerja dalam upaya meningkatkan pendapatan yang dimaksud***