WAYKANA, (Sumsel) - Pemerintah Daerah terkesan lambat dalam penyelesaian masalah Polemik Keberadaan Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dulunya adalah Kantor Balai Wartawan (GBW) Polemik ini bermula di tahun 2018 yang mana, pergantian nama Kantor Balai Wartawan menjadi Sekertariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang di lakukan sepihak tanpa ada nya pertemuan antara tokoh-tokoh senior wartawan yang ahirnya memicu permasalah di kalangan tokoh senior wartawan yang ada di Kabupaten Way Kanan, Kamis (14/2/2019).

Untuk mengetahui sejarah yang sebenarnya pembangunan Gedung Balai Wartawan Kepala Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Way Kanan. Ade Cahyadi.M.Si, saat di temui di ruang kerjanya, mengatakan Masalah Gedung Balai Wartawan yang sekarang sudah berubah nama menjadi Sekertariat Persatu Wartawan Indonesia (PWI) itu bukan pinjam pakai, yang di katakan pinjam pakai antara instansi pertikal sama pemerintah daerah atau pemerintah daerah sama pemerintah daerah.

"Sedangkan untuk GBW bunyinya barang milik daerah yang di operasikan oleh pihak lain, pihak lain ini di katagori, boleh yang menunjang dari tugas pokok atau pungsi salah satu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sedangka SKPD yang langsung bersinggungan dengan media itu Humas dan Kominfo," terangnya.

Ade, melanjutkan Sedangakan untuk sejarah pembangunan Gedung Balai Wartawan sendiri dari awal perencanaan pengadaan memang untuk GEDUNG BALAI WARTAWAN, yang pembangunannya dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang mana pembangunan nya dua tahap untuk tahap pertama di tahun 2009 yang menghabiskan dana sebesar Rp. 323.300.000. Sedangkan tahap yang kedua ditahun 2010 yang menghabiskan dana sebesar Rp. 330.500.000.

Dan di tahun 2012 pengadaan sumur bor Gedung Balai Wartawan dan Gedung Pemuda yang menghabiskan dana sebesar Rp. 81.666.935. "Jadi sejarah pembangunan dari Awalnya Perencanaan Pengadaan di Peruntukan Gedung Balai Wartawan," terangnya.

Lanjut Ade, menambkan "Sedangka untuk Izin penggunaan barang milik Daerah untuk di operasikan oleh pihak lain, sampai sekarang belum ada secara resmi pengusulan permohonan penggunaan barang milik Daerah untuk di operasikan oleh pihak lain di bidang Aset ke BPKAD oleh PWI. Untuk di ketahui di tahun 2016 Mentri Dalam Negeri (Mendagri), mengeluarkan Peraturan Menteri  Dalam Negeri (Permendagri) No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Yang tertuang di BAB (VI) bagian ke lima penetapan status penggunaan barang milik Daerah untuk di operasikan oleh pihak lain, sedangka untuk masa penggunaan Aset Daerah  maximal 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang tertera di Pasal 27 di Poin No 2.

Untuk itu di sarankan pihak lain memohonkan barang itu untuk di gunakan, yang mana membuat permohonan pihak SKPD yang bersinggungan dalam hal ini Humas mengusulkan ke Bupati yang melalui Sekda untuk di setujui setelah di setujui maka akan di buat surat persetujuan dari Bupati dan di lanjuti naskah perjanjian serta berita acara serah terima.

Dengan keluarnya berita acara serah terima maka pihak lain hal ini PWI telah sah menggunakan barang milik daerah. "Tetapi serah terima itu sebagai Aset, masih tetap milik Humas jadi bukan di hibahkan tetap Aset Daerah," terangnya.(Mukti)***