KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 18 09 2019
INDEX BERITA

Peripurna Penetapan 7 Fraksi Di DPRD Pelalawan
PT RPS Kangkangi Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003
FS Pelaku Pegelapkan Uang Kredit Diamankan Polsek Tapung
Catur Sugeng ; Siap Sukseskan MTQ XXXVIII di Kabupaten Kampar
Bupati Inhil Turut Berjibaku Padamkan Api di Tempuling
SMPN 06 Kotabumi Dua Kali Jadi Tuan Rumah Kegiatan MKKS
Polres Lampura AKBP Budiman Sulaksono Gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas
Diduga Di Kerjakan Asal Jadi Dan Hingga Batas Waktu Belum Siap Di Kerjakan
Wakil Ketua Penggerak PKK Way Kanan Buka Pelatihan Senam Germas
Dewan Pers Gelar Workshop Pasca Pemilu Dan Pileg 2019
Presiden Jokowi Telah Tanda Tangani Surpres Usulan Revisi UU KPK
Presiden Ke 3 RI Bj Habibie Tutup Usia
PD IWO Way Kanan Menjalin Silaturahmi Sesama Anggota
230 Kepala Sekolah Ikuti Kegiatan Sosialisasi Di Islamic Cenre Kotabumi
Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla Di Prov Riau Bersama TIM BNPB Pusat
Pengukuhan Guru Besar STIK PTIK Prof. Yasonna H. Laoly, S.H, M.SC, PH.D
Kimal Lampung Ziarah & Tabur Bunga Kemakam Pahlawan
Desa Sri Agung Gelar Rapat Musdes Dengan Perangkat Desa
Perampok Sadis Dan Pembunuh Karyawan Toko Di Tangkap
Sekda Kampar Minta Tata lokasi MTQ Sebaik Mungkin
Akhirnya Walikota Pekanbaru Intruksikan Sekolah Di Liburkan Terhitung Tgl 10 Dan 11 September 2019
DPRD Kampar Setujui Ranperda Perubahan APBD Tahun 2019
Gubri Beri Penghargaan Pada Atlet & Pelatih
Juli Mastuti Hadiri Pembukaan Rakon Tingkat Provinsi Riau
Desa Kembang Tanjung Gelar Rapat Musrenbangdes
Hukrim
Setelah Menemukan Bukti Permulaan Yang Cukup
KPK Tetapkan Bos Duta Palma Sebagai Tersangka

Selasa, 30/04/2019 - 11:43:47 WIB
KPK Tetapkan Bos Duta Palma Sebagai Tersangka***
 
JAKARTAKPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka. Selain itu KPK juga menjerat Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta serta Pemilik PT Duta Palma dan PT Darmex Group, Surya Damadi sebagai tersangka.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga pihak sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan KPK dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 September 2014.

Saat itu, KPK mengamankan uang dengan nilai total Rp 2 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat dan rupiah.

KPK saat itu menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung.

Menurut Laode, dua orang ini telah divonis bersalah di tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta hingga Mahkamah Agung.

"KPK kembali menyampaikan hasil penyelidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan Tahun 2014," kata Laode.

Surya diduga menawarkan Annas Maamun fee sejumlah Rp 8 miliar melalui Gulat, apabila areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Annas kemudian menginstruksikan bawahannya di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh Suheri dan Surya dalam peta lampiran surat gubernur.

Menurut Laode, Suheri diduga menyerahkan uang dollar Singapura senilai Rp 3 miliar melalui Gulat ke Annas Maamun. Uang itu diduga terkait kepentingan PT Palma Satu.

Perusahaan ini tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas sahamnya dimiliki Darmex Agro.

"SUD (Surya) diduga beneficial owner Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri) merupakan komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD," papar dia.

PT Palma Satu disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Suheri dan Surya disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.***


(Sumber:kompas.com)





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved