KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 25 Juni 2019
INDEX BERITA

Polres Lampung Utara Gelar Jalan Santai Dan Senam Bersama
PDM Lampura Gelar Acara Silaturahim Syawalan 1440 H
Rapat Paripurna Hari Jadi Pekanbaru Yang Ke-235 Tahun 2019
Wakil Bupati Inhil Hadiri Pesta Pernikahan Putra Bungsu HM Wardan
Polsek Siak Hulu Berhasil Tangkap MS Alias Anto Pelaku Pencuri Sepada Motor
Bupati Inhil Tandatangani MoU Dengan Perusahaan Pengolahan Sabut di Jakarta
Kepsek SDN 07 Tanjung Aman, Bagikan Rapor Dan Berikan Hadiah Kepada Siswa Yang Berprestasi
Partai PDIP Segera Ambil Sikap Terkait Kasus MS
Bupati Inhil Sampaikan Permasalahan Kelapa Kepada Kepala Staf Presiden RI
Pekerja PT.BSP Group First Resources Meniggal Kesetrum Listrik
48 Kepsek Di Tiga Kecamatan Ikuti Sosialisasi Hukum Kejari Lampura
Atas Kebakaran, Bupati Inhil Ungkapkan Keprihatinannya
Polsek Tapung Tangkap Tiga Bandar Judi Jenis Togel
Jajaran Pemkab Inhil Ucapkan Selamat Atas Pernikahan Putra Bungsu Bupati
Bupati Lampura Tinjau Kegiatan Baksos Dan Beri Santunan
Sekda Inhil: Gaji 13 PNS Akan Cair 1 Juli
H Suyatno, Bakar Tongkang Adalah Salah Satu Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Riau
Bupati: Itu Hal Yang Biasa, Tunggu Saja
Peripurna LPJ Pelaksanaan APBD Riau 2018
SMPN 06 Kota Bumi Jadi Tuan Rumah Kegiatan MKKS
Gubri Akan Bangun Dermaga Penyeberangan Ketam Putih-Pulau Padang Di Bengkalis
Syamsuar Lepas 500 Santri Ke Ponpes Di Pulau Jawa
HUT Kota Pekanbaru Ke-235 Bakal Digelar di Area Car Free Night
Wakil Bupati Melepas Peserta Funbike
Polsek Bukit Raya Amankan Pelaku Jamberet
Hukrim
Setelah Menemukan Bukti Permulaan Yang Cukup
KPK Tetapkan Bos Duta Palma Sebagai Tersangka

Selasa, 30/04/2019 - 11:43:47 WIB
KPK Tetapkan Bos Duta Palma Sebagai Tersangka***
 
JAKARTAKPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka. Selain itu KPK juga menjerat Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta serta Pemilik PT Duta Palma dan PT Darmex Group, Surya Damadi sebagai tersangka.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga pihak sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan KPK dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 September 2014.

Saat itu, KPK mengamankan uang dengan nilai total Rp 2 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat dan rupiah.

KPK saat itu menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung.

Menurut Laode, dua orang ini telah divonis bersalah di tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta hingga Mahkamah Agung.

"KPK kembali menyampaikan hasil penyelidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan Tahun 2014," kata Laode.

Surya diduga menawarkan Annas Maamun fee sejumlah Rp 8 miliar melalui Gulat, apabila areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Annas kemudian menginstruksikan bawahannya di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh Suheri dan Surya dalam peta lampiran surat gubernur.

Menurut Laode, Suheri diduga menyerahkan uang dollar Singapura senilai Rp 3 miliar melalui Gulat ke Annas Maamun. Uang itu diduga terkait kepentingan PT Palma Satu.

Perusahaan ini tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas sahamnya dimiliki Darmex Agro.

"SUD (Surya) diduga beneficial owner Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri) merupakan komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD," papar dia.

PT Palma Satu disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Suheri dan Surya disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.***


(Sumber:kompas.com)





() Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2017 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved