Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 14 08 2020
INDEX BERITA

DH: Minta Tersangka EM Pelaku Penganiayaan Untuk Di Tahan
EVI MAULISSA, SPd Terpilih Ketua Umum Percasi Kota Tebing Tinggi
Sparing Persahabatan PB.IKNR Riau Dengan PB.IKNR DPD Kab. Siak
Ada Pun 7 Perwira Menengah Polda Riau Di Mutasi Sebagai Berikut
Plt. Sekwan: Kalau Tidak Saya Anggarkan Dana Publikasi Media Kalian Mau Bilang Apa
Muscab III DPC HIMNI Kab. Siak Akan Di Gelar September 2020
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru
Polsek Siak Hulu Kampar Amankan Pelaku Penggelapan Sepeda Motor
Ketum IKNR Apresiasi Kinerja Polsek Bukit Raya Pekanbaru
Pengeroyoan Sadis Terhadap FR Bu,ulölö, Anton Lepok Menyerahkan Diri Melalui Ketum IKNR
IKNR: Minta Aparat Kepolisian Tangkap Pelaku Pengeroyokan Secara Brutal
Tak Terima Istrinya Di Beritakan, Syamsurizal Caci Maki Oknum Wartawan
PT. Agro Abadi Abaikan Perbup Terkait Upah Bongkar TBS
Istri AM Bupati Bengkalis Non Aktif Diduga Terima Uang Gratifikasi Rp23,6 M
Warga Meminta Pemilik Warung Remang -Remang Ditutup
Hendra Oknum PNS Di Kab. Siak Diduga Tipu BRM Senilai Rp124 Juta
DPW MOI Riau Resmi Serahkan Surat Audenci Di DPRD Kota Pekanbaru
Terkait Dana Publikasi Media, DPW MOI Riau Akan Surati DPRD Kota Pekabaru
DPW MOI Riau: Minta Wako Dan DPRD Pekanbaru Copot Badria Rikasari Dari Plt Sekwan
Miliaran Dana Publikasi Media Di DPRD Kota Pekanbaru Diduga Ajang Korupsi
Menkuham Yasona Laoly Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline Ke Indonesia
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kampar Sesali Sikap Pemda Kampar
Yan Prana Jaya, Mantan Kepala Bappeda Siak Yang Kini Menjabat Sekdaprov Riau Diperiksa Di Kejati Ria
LSM IPPH, Minta Pihak Dinas Terkait Dan Sekolah Transparan
Gampangnya Pihak Disdik Dan Sekolah Merespon Surat Keterangan Domisili Dan Miskin
Kampar
Terkait Penerima Dana Hibah Pengadaan Ambulance
RDP Komisi II DPRD Kampar Bersama Lima Puluh Kepala Desa

Selasa, 16/06/2020 - 10:34:07 WIB
Komisi II DPRD Kampar saat RDP bersama lima puluh kepala desa penerima dana hibah pengadaan ambulance, di gedung DPRD Kabupaten Kampar, Senin (15/6)***
 
KAMPAR, (Mediatransnews.com) -   Komisi II DPRD Kampar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lima puluh kepala desa penerima dana hibah pengadaan ambulance, disalah satu ruang  rapat gedung DPRD Kabupaten Kampar, Senin (15/6), Bangkinang Kota.

Rapat dengar pendapat (RDP) komisi dua bersama kepala desa dipimpin ketua Komisi Zumrotun didampingi Sekertaris Komisi Habiburrahman, Kasrusyam,  Anotona Nazara, IIB dan beberapa anggota lainnya. Turut hadir camat XIII Kota Kampar Hulu dan Camat Kampar Kiri Hulu dan puluhan  kepala desa.

RDP yang dilaksanakan berlangsung alot karena beberapa anggota Komisi II membicarakan tentang bagaimana mekanisme para kades yang sudah membeli ambulance dari beberapa perusahaan dealer mobil, merupakan tindak lanjut dari RDP minggu lalu, yang lalu sudah dilaksanakan oleh komisi II  DPRD Kampar bersama dinas Kesehatan pada Senin (8/6) terkait beredarnya isu adanya keresahan para kepala desa pada kegiatan pengadaan amblance bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, kata Habiburrahman.

Dari RDP yang dilaksankan Komisi II bersama Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Dedi Syambudi menyampaikan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedural namun pelaksanaannya serta pertanggung jawabannya dilaksanakan penuh oleh kepada desa masing-masing, jelas kepala dinas kesehatan di depan komisi II DPRD Kampar.

Beberap kepala desa menyampaikan pendapat, diantaranya Abdul Razak dihadapan Komisi II,  DPRD Kampar dengan tegas menyampaikan kekesalannya atas tindakan pemerintah yang seakan-seakan ada sesuatu dibalik  pengadaan ambulance tersebut yang mengakibatkan timbulnya keresahan para kepala desa yang dikarenakan adanya perubahan spec pengadaan, awalnya mobil Kijang Innova, kini berubah menja mobil wuling cc 1200-1800.

Kami dari beberapa desa sudah terlanjur membelanjakan mobil ambunce bermerek mobil Toyota Innove 2000 cc sementara yang lain terdapat yang masih belum melakukan pengadaan mobil ambulance tersebut, kalaupun terjadi persoalan hukum akibat terjadi perubahan spec ini  pihaknya siap mempertanggung jawab, tegas Rajak.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Rimbo Panjang, Heri yang meminta agar tidak ada intervensi atau tekanan apapun terkait pengadaan ambulance di desa dari pihak mana pun, kami minta Komisi dua agar hal ini dapat merekomendasikan kepada pihak exesecutive memberi penjelasan, guna adanya ketenangan para kepala desa,tegasnya.

Apa yang disampaikan pihak kepala desa komisi dua menyampaikan bahwa hal ini segera merekomendasikan kepada pimpinan daerah Kabupaten Kampar untuk melaksanakan perbaikan perihal spec ambulance agar dibelakangan hari para kepala desa tidak terjerat hukum akaibat adanya perubahan spec pengadaan, tegas ketua komisi Nurzotum. (Red)***





Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved