PEKANBARU, (Mediatransnews.com) - Miliayarn rupiah dana publikasi media di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru disinyalir jadi ajang korupsi. Betapa tidak, dana  publikasi media diduga digrogoti oleh instansi terkait, baik masalah tundak bayar yang pernah di lontarkan Rika selaku Plt Sekwan saat ini dan juga pembayaran publikasi kegiatan DPRD kota pekanbaru dari bulan januari hingga akhir Juni 2020, yang tak kunjung di bayarkan.

Dana publikasi kerjasama media di DPRD Kota Pekanbaru yang menjadi sorotan publik saat ini. spekulasi dana publikasi kerjasama media, yang disinyalir digrogoti oleh oknum-oknum di DPRD Kota Pekanbaru menjadi perbincangan hangat dikalangan kuli tinta. Pasalnya, sebelum dan setelah terjadinya Covid-19 hingga viral di berita di berbagai media, pembayaran dan kerjasama media di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, belum ada kejesan sampai saat ini dari Plt sekwan DPRD Kota Pekan baru alias bungkam.

Plt. Sekwan tiap di tanyak para pemilik media, Berdalih anggaran sedikit dan dipotong untuk dana Coviid-19, kegiatan kerjasama media untuk saat ini belum ada nanti pada APBDP, kita hanya fokus untuk pembayaran kerjasama yang sebelumnya karena masih banyak advertorial rekan-rekan media yang belum dibayar. Jadi kita lakukan “Tunda Bayar” dulu jelas Plt Sekwan merangkap Kabag Protokoler dan Publikasi DPRD Kota Pekanbaru, Badria Rika Sari diruang kerjanya.

Menurut Rika, pembayaran tunda bayar, bisa dilakukan kalau sudah lengkap persyaratan. Kalau tidak lengkap, tak mungkin dibayar karena untuk tunda bayar banyak prosesnya . Jadi kita selamatkan dulu tunda bayar yang kemarin karena tunda bayar tak mungkin dilakukan dua kali , jelas Rika.

Namun apa yang disampaikan Rika, hingga berita ini diturunkan, tunda bayar yang disampaikankanya, entah tundak bayar yang mana Rika Maksud. Seperti dijelaskan salah seorang wartawan yang tidak mau disebut namanya menyampaikan, bahwa itu hanya akal-akalan Rika saja, setiap ditanya wartawan selalu bilang tunda bayar, buktinya mana tunda bayar itu.

Untuk menjumpai dia saja (Rika-red) susah dan banyak alasan, bagaimana mungkin tunda bayar berlangsung, bentar lagi sudah pembahansan APBD Perubahan, disitulah nanti mereka (DPRD Pekanbaru-red) buat kerjasama dengan wartawan itupun hanya satu advertorial aja supaya jangan ribut, selebihnya merekalah yang tau permainannnya, jawabnya kesal.

Hal yang sama juga disampaikan wartawan yang sering nongkrong di kantor DPRD Kota Pekanbaru, menyampaikan , “ Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi jika kerjasama media di DPRD Kota Pekanbaru sangat sulit dan main “kucing-kucingan”.

Siapa wartawan yang disukai oknum di DPRD Kota Pekanbaru, itulah yang dapat . Yang lainnya…ribut dulu broooo, kata wartawan tersebut, seraya minta namanya jangan ditulis. Entar kita tidak dikasih Advertorial lhoooo, katanya sambil tertawa.

Lanjut sumber, kalau dibilang wartawan yang meliput saat paripurna di DPRD Kota Pekanbaru tidak banyak jika dibandingkan yang meliput di DPRD Riau, jauh lebih banyak. Di kantor DPRD Riau, informasi setiap paripurna selalu terbuka tidak ada yang disembunyikan. sebaliknya kalau di DPRD kota Pekanbaru sepertinya tertutup dan kuat dugaan sudah ada yang mengkordinir seperti dugaan adanya grup whatsApp (WA) tersendiri dikalangan DPRD Kota Pekanbaru, jadi mereka hanya mengutus satu wartawannya saja. Yah…… , bagi wartawan yang tidak masuk dominasi kalau mau dapat harus adu mulut alias ribut sama ibu Rika.

Anehnya kalau kita Tanya sama ibu (Rika-red) , “ Jawaban selalu belum ada, nanti kalau sudah ada kita telepon. Buktinya apa..? Kalaupun dapat itupun di HUT Pekanbaru, sekali dalam setahun. Sementara wartawan yang sudah terkordinir, bisa lebih dari satu, dua yang penting suka-suka merekalah.

Belum lagi pembayarannya tunai, lebih mantap kapan saja mereka bisa telepon untuk dijemput. Sementara kerjasama media di tempat lain sekarang ini tidak ada yang tunai semuai via rekening, jelas anggaran publikasi medianya.

Untuk tahun ini, dana publikasi media saja tak jelas. Alasan Covi-19 anggaran dipotong dan tunda bayar tapi saat ini belum ada pembayaran tunda kepada wartawan yang dicairkan. Tapi tidak taulah kalau tunda bayar diberikan kepada kroni-kroni anggota dewan, sekwan dan oknum tertentu yang mempunyai jaringan di DPRD Kota Pekanbaru, jelasnya.

Sementara itu Kabag Keuangan DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Reza ketika ketemu wartawan disalah satu media tidak banyak bicara , ketika disinggung seputar anggaran dana publikasi medai untuk tunda bayar tersebut, Tengku menyampaikan . “ Mohon maaf bu, saya tidak bisa menjawab karena masih ada atasan kita Bu Plt Sekwan, disini kita satu pintu, jadi mohon silahkan tanya kepada Bu Sekwan aja, supaya lebih jelas kata kabag keuangan DPRD kota Pekanbaru, jawabnya dengan singkat.

Juga hal yang sama pada  pemberitaan media ini beberapa bulan yang lalu, terkait dana publikasi media di Sekwan DPRD Kota, yang berjudul. "LSM: Minta Inspektorat Dan BPK Transparan Audit Dana Sekwan DPRD Kota Pekanbaru". Namun sangat di sayangkan hingga saat ini ke tidak ketransparaan dana publikasi media di sekwan DPRD kota pekanbaru masih sajaddi rahasiakan. (Red)***