MEDIATRANSNEWS, PANGKALAN KERINCI - Bupati Pelalawan HM Harris menyatakan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus siap menerima kenyataan pengurangan anggaran. Dan melakukan pengurangan, untuk semua tingkatan melakukan upaya kerja keras.

Staf, Kabag dan Kepala Badan/Dinas harus kerja maksimal turun tangan dan efisiensi. Kurangi jumlah pegawai dan optimalkan. Hal ini disampaikannya sebagai rapat coffee morning di aula Kantor Bupati, Senin (15/02/2016).

Dihadapan SKPD, Bupati didampingi Sekda T Muklis dan Asisten menyampaika agar tidak ada presepsi yang berbeda dalam hal melakukan evaluasi dan rasionalisasi.

"Pemerintah harus mengambil kebijakan karena kekurangan anggaran. Kita harus meningkatkan kinerja dan mengurangi staf dan pembantu pembantu. Itu wajib dilakukan menghindarkan masalah yang besar di kemudian hari.

Kita lebih bagus pahit agar dikemudian hari tak ada masalah. Karena jika tidak dilakukan pengurangan, efeknya kedepan pakai apa untuk pembayaran" tegas Bupati agar semua SKPD satu presepsi.

Menurut Bupati, kas daerah saat ini tidak memiliki dana untuk talangan, semuanya harus di ajukan ke Pemerintah pusat. 

APBD Pelalawan tahun 2016 yang telah disahkan Rp 2.160 Triliun rupiah, akhirnya dipangkas lebih kurang Rp 262 Miliar.

Dananya ini juga dicairkan bertahap sesuai pengajuan. "Dengan berat hati, program yang sebelumnya sudah dianggarkan harus di tunda dan pegawai harus ada pengurangan" jelas HM Harris.

Dikatakannya pemotongan di perkirakan sampai 39 persen di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diluar dana rutin. "Saya instruksikan SKPD melakukan evaluasi dan rasionalisasi anggaran yang harus dipotong.

Ini wajib dilakukan karena tidak mungkin semua program yang disahkan dikerjakan. Karena dana tidak ada. Jangan nantinya pembayaran tidak dapat dilakukan dan masalah. Sekarang harus kerja maksimal.

Saya tegaskan kita pahit dulu dan kerja keras, staf Bupati juga silahkan dikurangi. Karena kita harus siap
melakukan pekerjaan tanpa banyak pembantu karena anggaran kurang. Evaluasi dan rasionalisasi jangan dikaitkan dengan Pilkada .

"Tolong dipahami keadaan ini, anggaran kita terpotong sehingga terjadi evaluasi dan rasionalisasi.

SKPD harus  betul betul melakukan evaluasi dan rasionalisasi tanpa mengurangi standar pelayanan pemerintah daerah. Yang terkait pelayanan tak mungkin dihilangkan. "Saya harap semua SKPD .

Evaluasi benar benar sesuai kebutuhan mendasar setiap SKPD. Semua satker wajib evaluasi dan rasionalisasi" tegasnya.(Pde/Mtn)***