Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 27 Oktober 2021
INDEX BERITA

Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto Sidak Beberapa OPD
Wakil Jaksa Agung RI Resmikan Masjid Ar- Rahman Kajari Kampar
LSL Sangat Berharap Laporannya Di Proses Dan Pelaku Di Tahan
Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H Kapolresta Pekanbaru Jalin Silaturahmi Bersama Para Tokoh
Tommy FM, S.Kom SH, Tidak Terima Terkait Berita Aktifitas PETI Di Wilayah Kuansing Di Sebut Hoax
H. Zukri Lakukan Kunker Di Kelurahan Teluk Meranti Dan Kecamatan Teluk Meranti
Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Presiden RI
Bupati Kampar Resmi Buka Kejuaraan Bulu Tangkis
Kapolres Kampar AKBP Rido Purba Sik. MH Lontarkan Kata Tak Sopan Kepada Wartawan
Kurang lebih 500 Orang Tenaga Kerja Berorasi Di Kantor PT. Torganda
Kapolri: Polri Bukanlah Lembaga Yang Anti Kritik
RA Pelaku Pembunuhan Ny Berhasil Di Tangkap
Polda Riau Berhasil Sikat Praktek Judi Online Di Pekanbaru
Beberapa Paket Kegiatan Proyek DLH Rohil TA 2020 Diduga Bermasalah
Wira Swandi Gea Pewushu Riau Peraih Medali Perunggu PON XX Papua
Tomy FM: Minta Kapolda Riau Memanggil Kanit Reskrim Polsek Tampan
Melalui BRIN, Riset Dan Inovasi Sebagai Pilar Indonesia Berdikari
Warga Desa Sungai Rambai Berterimakasih Kepada Irfan Pimpinan Cabang PLN Lipat Kain
Rapat Ke Tiga PNW 2021 Bahas Program Kerja Dan Tempat Pelaksaan Natal
Ribuan Warga Mengungsi Akibat Banjir, Legislator Kaltim Ajak Warga Saling Bantu
Tomy: Meminta Gubernur Riau Agar Mengevaluasi Pejabat Di Dinas Pendidikan
Rapat Perdana, Stuktur Panitia Natal Wartawan 2021 Terbentuk
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushola Kantor PN Bangkinang
Hamdani: Jika Benar, Itu Sudah Melanggar PP Nomor 18 Tahun 2017
Presiden Jokowi Tanam Mangrove Bersama Masyarakat Bengkalis
Pelalawan
Pengurangan Pegawai
HM Harris : Pengurangan Pegawai Wajib Di Lakukan SKPD

Senin, 15/02/2016 - 18:36:00 WIB
Bupati Pelalawan HM Harris***
 
MEDIATRANSNEWS, PANGKALAN KERINCI - Bupati Pelalawan HM Harris menyatakan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus siap menerima kenyataan pengurangan anggaran. Dan melakukan pengurangan, untuk semua tingkatan melakukan upaya kerja keras.

Staf, Kabag dan Kepala Badan/Dinas harus kerja maksimal turun tangan dan efisiensi. Kurangi jumlah pegawai dan optimalkan. Hal ini disampaikannya sebagai rapat coffee morning di aula Kantor Bupati, Senin (15/02/2016).

Dihadapan SKPD, Bupati didampingi Sekda T Muklis dan Asisten menyampaika agar tidak ada presepsi yang berbeda dalam hal melakukan evaluasi dan rasionalisasi.

"Pemerintah harus mengambil kebijakan karena kekurangan anggaran. Kita harus meningkatkan kinerja dan mengurangi staf dan pembantu pembantu. Itu wajib dilakukan menghindarkan masalah yang besar di kemudian hari.

Kita lebih bagus pahit agar dikemudian hari tak ada masalah. Karena jika tidak dilakukan pengurangan, efeknya kedepan pakai apa untuk pembayaran" tegas Bupati agar semua SKPD satu presepsi.

Menurut Bupati, kas daerah saat ini tidak memiliki dana untuk talangan, semuanya harus di ajukan ke Pemerintah pusat. 

APBD Pelalawan tahun 2016 yang telah disahkan Rp 2.160 Triliun rupiah, akhirnya dipangkas lebih kurang Rp 262 Miliar.

Dananya ini juga dicairkan bertahap sesuai pengajuan. "Dengan berat hati, program yang sebelumnya sudah dianggarkan harus di tunda dan pegawai harus ada pengurangan" jelas HM Harris.

Dikatakannya pemotongan di perkirakan sampai 39 persen di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diluar dana rutin. "Saya instruksikan SKPD melakukan evaluasi dan rasionalisasi anggaran yang harus dipotong.

Ini wajib dilakukan karena tidak mungkin semua program yang disahkan dikerjakan. Karena dana tidak ada. Jangan nantinya pembayaran tidak dapat dilakukan dan masalah. Sekarang harus kerja maksimal.

Saya tegaskan kita pahit dulu dan kerja keras, staf Bupati juga silahkan dikurangi. Karena kita harus siap
melakukan pekerjaan tanpa banyak pembantu karena anggaran kurang. Evaluasi dan rasionalisasi jangan dikaitkan dengan Pilkada .

"Tolong dipahami keadaan ini, anggaran kita terpotong sehingga terjadi evaluasi dan rasionalisasi.

SKPD harus  betul betul melakukan evaluasi dan rasionalisasi tanpa mengurangi standar pelayanan pemerintah daerah. Yang terkait pelayanan tak mungkin dihilangkan. "Saya harap semua SKPD .

Evaluasi benar benar sesuai kebutuhan mendasar setiap SKPD. Semua satker wajib evaluasi dan rasionalisasi" tegasnya.(Pde/Mtn)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved