Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 04 Juli 2022
INDEX BERITA

Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Resmikan Cabang Pusat Oleh-Oleh Khadijah
Muflihun Pj Walikota Pekanbaru Ikuti Rakerwil I APEKSI Di Medan
Riau Menjadi Tuan Rumah Rakor Gubernur Se Sumatra, Akan Di Hadiri 3 Menteri
Sekda Pemprov Riau, Buka Sekaligus Pimpin Rapat Entry Meeting PPPD Riau Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Serahkan 978 SK PPPK Guru Tahap l Dan ll Formasi 2021
Pj Bupati Kampar: Para Mahasiswa Berikan Inovasi, Kreatifitas Dalam Membangun Daerah
Muflihun: HUT Pekanbaru Jadi Momen Bersinergi Dengan Semua Pihak
Bupati Rohil Afrizal Sintong, Minta Seleksi Bujang Dan Dara Dilaksanakan Secara Ketat
Pj Wako Pekanbaru Muflihun Buka Bazar UMKM Di Pekan Raya Tenayan Raya
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Buka Sosialisasi Pendidikan Etika Dan Budaya Politik
Bupati Afrizal Dan Wabup Rohil Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kabupaten Rohil Di Pekanbaru
Afrizal Sintong Bupati Rohil Resmikan Pembakaran Replika Kapal Tongkang Tahun 2022
Pj Walikota Turun Langsung Iringi Kirab Dan Display Drumband IPDN
Pj Wali Kota Pekanbaru: Minta Dinas UKM Berserta Camat Dan Lurah Dukung Promosi Produk UMKM
Muflihun Pj Walikota: Harapkan Dukungan Media Dalam Menjalankan Kegiatan Pemko
Polresta Pekanbaru Bagikan 650 Paket Bansos
Pemkab Nias Barat Serius Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Para Nelayan
Kamsol Pj Bupati Kampar Terima Kunjungan Pengurus REI Riau
Terkait Korupsi Dana Anggaran Proyek 2013-2015, MA Hukum Terdakwa Bayar Kerugian Negara Rp114 Miliar
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT
Jawaban Pemerintah, Atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar TA 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
PT. SHJ Lepas Tangan Atas Meninggal Tenaga Kerjanya, Lalu Siapakah Yang Bertanggunjawab...?
Bupati Rohil Serahkan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2021
DPRD Rokan Hilir
Konflik Lahan Di Perbatasan
Anggota DPRD Rohil Desak Tuntaskan Tata Batas

Jumat, 08/01/2016 - 07:15:05 WIB
Sekretaris Komisi A DPRD Rohil, Bahtiar***
 
TERKAIT:
   
 
MEDIATRANSNEWS, BAGANSIAPIAPI - Sumber konflik lahan antara masyarakat di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Rokan Hilir dengan masyarakat Labuhan Batu Selatan, Sumut dinilai DPRD Rohil akibat tapal batas yang belum jelas. Sehingga masing-masing pihak saling klaim dalam kepemilikan lahan.

Kondisi itu dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Rohil, Bahtiar, ketika diwawancara riauterkinicom di ruang kerjanya belum lama ini."Karena ini sudah sering terjadi, kemaren tu, ada penangkapan RT, sudah tu ada juga, ada penangkapan dituduh mengambil sawit, sementara masyarakat anggap sawit tu dia yang menanam, dia punya lahan, dia punya surat," kata Bahtiar.

Dan kasus terbaru terjadinya pemukulan oleh Edimin alias Asiong, Ketua DPRD Labusel kepada salah satu warga.

"Makanya kita berikan petunjuk tadi tu, buat surat kepada setiap aparat, dari Polres, dari Kapolsek, dari Babinsa, dari apa, baik yang di daerah Labuhan Batu, maupun yang ada di Rokan Hilir, menerangkan, bahwa kami sekarang bekerja disini, tolong diberikan perlindungan hukum," tambahnya.

Pemberitahuan kepada aparat penegak hukum Rokan Hilir dan Labusel menurut Bahtiar agar tidak lagi terjadi salah tangkap atau salah dalam memproses setiap perkara. "Jangan sampai terjadi salah tangkap atau salah segala macamnya. Lampirkan surat-surat tanah, itu merupakan solusi yang harus kita ini, kita sampaikan," ujarnya lagi.

Untuk lahan, DPRD menurut Bahtiar juga belum mengetahui secara pasti statusnya, dia mengkhawatirkan disamping masyarakat Rohil punya surat yang dikeluarkan Penghulu Pasir Limau Kapas, masyarakat dari Labusel juga punya surat.

"Kita khawatirkan, masyarakat itu (Labusel, red) juga memiliki surat yang lebih tinggi, mungkin dari BPN, ini sekarang yang harus kita singkronkan dululah. Kalau seandainya orang tu punya sertifikat, diakan sudah jelas, koordinat-koordinat mana batas antara Sumut sama Riau," katanya.

Kalau masyarakat Rohil yang hanya memiliki surat sebatas dari penghulu yang belum ada koordinatnya, tapi masyarakat Labusel dari BPN yang mengeluarkan, tentu ini lebih memiliki kekuatan hukum dan BPN juga bisa mempertanggungjawabkan koordinatnya.

"Makanya sekarang tu semua permasalahan hukum yang terjadi, dibawa ke Labuhan Batu, menurut masyarakat, kejadian di Kabupaten Rokan Hilir, tapi kok ndak dibawak ke Kabupaten Rokan Hilir, kok bisa dibawa ke pengadilan Labuhan Batu. Itu sekarang yang menjadi pertanyaan," ungkap Bahtiar.

Ketidakpastian tapal batas inilah yang menjadi pemicu sengketa kedua belah pihak, sehingga koordinatnya tidak diketahui pula. "Sertifikat dikeluarkan berdasarkan wilayah, atau koodinat-koordinatnya, sekarang itu yang kita belum tahu," tutup Bahtiar.(Spy/Adv/DPRD)
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved