Perda Perlindungan Lahan Pertanian
Pertanian Rohil Dituntut Lebih Maksimal Dalam Kinerja
Anggota DPRD Rohil Bachied Majied***
MEDIATRANSNEWS, BAGANSIAPIAPI - Menindak lanjuti hasil dari pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang telah disahkan babarapapekan lalu, Anggota DPRD Rohil Bachied Majied tegaskan Dinas Pertanian dan peternakan Rohil Agar lebih maksimal dalam kinerja.
Demikian hal itu disampaikan Anggota DPRD Rohil H Bachied Majied. Dikatakannya, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pertanian dan Perternakan harus bertanggung jawab dalam meningkatan hasil produksi pertanian dan terus memperhatikan para petani dalam menggesa Rokan Hilir menuju swasembada pangan 2017 mendatang.
"Mulai dari pengadaan benih, pupuk, pengendalian hama hingga hasil penen harus diperhatikan. Jangan lagi ada pembiaran, apalagi sampai gagal total dan itu sudah menjadi tanggunghawab Dinas Pertania," pungkasnya.
Dikatakannya, Selain itu para PPL pertanian harus rajin turun kelapangan untuk melihat kondisi petani dari jumlah lahan pertanian yang sudah ditetapkan nantinya.
"Dengan disahkan Perda ini, harus diawasi. Siapa mengganti fungsi lahan pertanian harus segera di proses. Dinas pertanian dituntut lebih maksimal lagi kinerjanya," tandasnya. (Spy/Adv/DPRD)***
Demikian hal itu disampaikan Anggota DPRD Rohil H Bachied Majied. Dikatakannya, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pertanian dan Perternakan harus bertanggung jawab dalam meningkatan hasil produksi pertanian dan terus memperhatikan para petani dalam menggesa Rokan Hilir menuju swasembada pangan 2017 mendatang.
"Mulai dari pengadaan benih, pupuk, pengendalian hama hingga hasil penen harus diperhatikan. Jangan lagi ada pembiaran, apalagi sampai gagal total dan itu sudah menjadi tanggunghawab Dinas Pertania," pungkasnya.
Dikatakannya, Selain itu para PPL pertanian harus rajin turun kelapangan untuk melihat kondisi petani dari jumlah lahan pertanian yang sudah ditetapkan nantinya.
"Dengan disahkan Perda ini, harus diawasi. Siapa mengganti fungsi lahan pertanian harus segera di proses. Dinas pertanian dituntut lebih maksimal lagi kinerjanya," tandasnya. (Spy/Adv/DPRD)***
TERKAIT
Tulis Komentar