Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 28 November 2020
INDEX BERITA

Ratusan Kubit Kayu Ilegal, Mobil Dan Mesin Pengelola Kayu Di Sita KLHK Bersama Polda Riau
Judi Domino Kelas Teri Di Amankan, Judi Jenis Togel Kelas Kakap Berkeliaran
Anggota DPRD Kampar Desak Instansi Terkait Dan Aparat Cek Izin Dampak Lingkungannya Dan Izin Lainnya
Rapat Ke Dua Panitia Natal Wartawan Provinsi Riau 2020
Willy Sibarani Nakhodai DPD II IPK Kab. Pelalawan Periode 2020-2025
DPD Ikatan Pemuda Karya Inhu Dilantik Di Kantor Bupati
LPSPK3-RI, Minta BPKRI Mengaudit Penggunaan Anggaran Publikasi Media Di Sekwan DPRD Pekanbaru
Sosialisasikan Pilkada Serentak, Tim FPK Riau Berkunjung Ke 12 Kabupaten/Kota Di Riau
Sosialisasikan Pilkada Serentak, Tim FPK Riau Berkunjung Ke 12 Kabupaten/Kota Di Riau
Paripurna Bahas Penyampaian Usulan Dan Peresmian Calon Pengganti Pimpinan DPRD Riau
PJMOI Riau Akan Segera Dikukuhkan
Paripurna DPRD Riau, Bahas Persetujuan Raperda Perubahan Tentang Penyelenggaraan Kesehatan
Yulisman Resmi Diusulkan Jadi Ketua DPRD Riau, Gantikan Indra Gunawan
Kapolri Idham Azis Copot Dua Kapolda
Kepala Desa Baru M, Haris Ch, Diduga Kong Kalikong Dengan Pemilik Cafe
Polsek Siak Hulu Kembali Ringkus Yang Diduga Pengedar Narkotika
Zulkifli AS Kembali Mangkir, KPK Tebang Pilih
Bupati Kampar Terima Bantuan Sepeda Motor Angkut Sampah Dari Kemen LHK
Natal Wartawan Tahun 2020 Prov Riau Tetap Dilaksanakan Dengan Mamatuhi Protokol Kesehatan
Duma Sinta Akan Gugat Secara Hukum Orang Yang Garap Tanah Miliknya
Pelaksanaan Dana ADD Di Siak Hulu Diduga Ajang Korupsi
Kejari Pekanbaru Tetapkan Abdimas Syahfitra Jadi Tersangka
Bupati Kampar Akan Menindak Lanjuti Apa yang Menjadi Aspirasi Masyarakat
Anggota DPRD Kampar Desak Instansi Terkait Dan Aparat Cek Lokasi Dan Kelengkapan Izin
Ratusan Warga Kampar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sangat Kecewa
DPRD Pekanbaru Kota
Rapat Ke empat Pematangan Ranperda
Pemko Dan DPRD Pekanbaru Gesa Ranperda Tera Ulang

Sabtu, 10/03/2018 - 02:38:14 WIB
Penyerahan draf Ranperda dari Sekdako Pekanbaru kepada Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru***
 
MEDIATRANSNEWS, PEKANBARU - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelayanan Tera atau Tera ulang terus digesa oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru.

Dalam rapat ke empat pematangan ranperda yang diikuti oleh Pemko Pekanbaru dan pansus, Jumat (9/3), ada dua hal yang diminta untuk diperbaiki.

Seperti yang diterangkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru Juarman, dua hal tersebut adalah sanksi dan norma.

"Berdasarkan dari saran mereka (tim pansus, red), sanksinya kita adopsi dari peraturan tera metrologi berdasarkan pasal 35 Undang-Undang 821," tutur Juarman.

Juarman menjelaskan, adapun sanksi yang akan diberikan kepada pedagang yang belum ditera timbangannya, ialah pengambilan paksa ataupun penyitaan.

"Sanksinya berupa penyitaan timbangan tersebut," terang Juarman.

Selain sanksi, peraturan daerah tentang tera timbangan ini nantinya akan berlaku di seluruh pasar yang ada di Kota Pekanbaru. "Tidak hanya pasar milik pemerintah, tapi pasar yang dikelola swasta juga," jelasnya.

Juarman menambahkan, ranperda tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang ini akan terus digesa. "Hari ini langsung kita perbaiki saran dari pansus. Besok kita rapatkan lagi, sebelum akhirnya di paripurna kan," pungkasnya.(Kmf/Mtnc)***




Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved