Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 22 09 2021
INDEX BERITA

Tekait Informasi Pengelolaan Dana Kebersihan, PPID Menjadi Senjata Ampuh Pihak RSUD AA

Sosok Mayat Tinggal Tengkorak Ditemukan Di Jalintim Kilometer 55 Pelalawan-Riau
Pergub Riau No. 19 Tahun 2021, Bertentangan Dengan SE Mendagri Tito Karnavian
Bupati Kampar Lepas Godok Bagulo Adventure Kuok
Masyarakat Sungai Linau Bersama KPH Bengkalis Lakukan Pemulihan Hutan Dengan Menanam Tanaman
Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Eliyas Tutupi Informasi Terkait Kegiatan Proyek
Bupati Kampar Harapkan Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana APBN
Puluhan Miliar APBD Riau TA 2021 Yang Di Alokasikan Di SMKN Riau, Di Pertanyakan
LSM: Rahmat Setiyawan Diduga Bohongi Publik Terkait Proses Pengadaan Sapi
SF Hariyanto Sekda Prov Riau Ikuti Workshop Anti Korupsi Secara Virtual
LSM Desak Wako Pekanbaru Berikan Sanksi Kepada Oknum Pegawai Dinas Yang Bersangkutan
Lima Puluan Masyarakat Sungai Linau Kembali Datangi Lokasi Penanaman Sawit
Kadis: Jumlah Sapi Yang Terbeli 2023 Ekor Tapi Masih Proses Pemilihan Di Pokja
Tidak Mau Hutan Mereka Dirusak, Masyarakat Sungai Linau Protes Perambahan Hutan
Kunker Perdana H.Zukri Bupati Pelalawan Ke Kuala Kampar Kab. Pelalawan
Bupati Zukri Tegaskan: Pemkab Pelalawan Tidak Anti Kritik
AP Alias Renjer Oknum Kades Juga Mantan Anggota Polri Diduga Aniaya RB Hingga Parah
Audensi LSM LIRA Riau Di Terima Langsung Kapolresta Pekanbaru Kombes POL Pria Budi
Bupati Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Keluarga Para Pelaku Berjanji Akan Segara Menyelesaikan Se Cara Kekeluargaan
Bupati Pimpin Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Forkopimda Bersama Perusahaan Dan Pelaku Dunia Usaha
LSM Segera Usut Pembiayaan Dan Legal Litas Nama-Nama Keamanan RSUD Bangkinang
Gubernur Riau H Syamsuar Resmi Lantik SF Hariyanto Sebagai Sekda Prov Riau
Desa Kuala Panduk Dapat Kado Terindah Pada HUT RI Ke-76 Tahun 2021
DPRD Siak Kab
LKPJ Kepala Daerah
LKPj Salah Satu Kewajiban Kepala Daerah Yang Harus Di Sampakian kepada DPRD

Kamis, 26/04/2018 - 06:48:37 WIB
LKPj Salah Satu Kewajiban Kepala Daerah Yang Harus Di Sampakian kepada DPRD***
 
SIAK - LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah salah satu kewajiban Pemerintah Daerah untuk di sampaikan kepada DPRD setiap tahunnya. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah Dearah yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Baca Juga: Pemerintah Harus Jujur Soal Data Naker Asing
Baca Juga: RSUD Siak Menuju Akreditasi Snars

Plt Bupati Siak H Alfedri saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Bupati Siak tahun 2017, yang di sampaikan pada rapat paripurna DPRD Siak, Senin (23/04//2018) di hadapan para anggota dewan mengatakan, penyampaian LKPj ini sedikit terlambat, namun sebelumnya Pemkab Siak sudah menyampaikan laporan LKPj secara tertulis kepada DPRD Siak pada tanggal 28 Maret 2018 lalu.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2017 yang saya sampaikan ini, merupakan pertanyaan, tanggapan, maupun saran yang menurut saya kesemuannya itu adalah dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik, dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan Kabupaten Siak di masa yang akan datang,” jelasanya.

Terkait pertanyaan yang disampaiakan oleh Miduk Gurning dari Fraksi Partan Golongan Karya yang menanyakan, faktor penyebab angka kemiskinan di Kabupaten Siak meningkat. Penyebabnya adalah adanya pengurangan tenaga kerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper.

Kemudian adanya keterlambatan penyaluran beras miskin (Raskin) dari Pemerintah Provinsi akibat dari keterlambatan penyaluran beras miskin dari pemerintah pusat, Kemudian di tambah masih lesunya bisnis perminyakan, sehingga buruh yang lama belum dapat kembali bekerjas seperti sediakala.

Kemudian Miduk Gurning juga menanyakan upaya Pemkab Siak dalam penagihan pajak terutama pajak penerangan jalan dari beberapa Prusahaan yang ada di Kabupaten Siak, yang jumlahnya terbilang lumayan besar.

“Untuk tunggakan pajak penerangan jalan (PPJ) Non PLN dari PT. Ivomas Tunggal tahun 2016 dan tahun 2017 telah selesai di lunasi pada bulan maret dan april 2018. Sedangkan untuk tunggakan kurang bayar tambahan PPJ Non PLN dari PT Indah Kiat Pulp & Paper saat ini kita telah membuat kesepakatan penyelesaian tunggakan dengan cara di angsur, sesuai surat permohonan angsuran yang di ajukan oleh PT. Indah Kiat kepada Pemkab Siak,” terang Alfedri.

Alfedri juga menjawab pertanyaan dari Paramananda Pakpahan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang menanyakan realisasi keuangan pada kegiatan Bantuan Oprasioanl Kesehatan (BOK). Pertanyaan ini sudah di jawabnya pada saat menjawab pertanyaan Miduk Gurning, namun peningkatan Survelians dan Epidemilogi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Agggaran ini kita pergunakan untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa kasus DBD yang menurut temuan pada tahun 2016 terdapat 502 kasus, namun pada tahun 2017 kasus DBD berkurang menjadi 115 kasus. Sehingga alokasi dana tidak harus kita gunakan seluruhnya karena ada penurunan jumlah kasus yang tentu sesuia dengan kebutuhan di lapangan,” terang Alfedri.

Tambah nya lagi, Sedangkan untuk penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas, Kandis, Siak dan Kecamatan lainnya. Kegiatan ini bersumber dari APBD yang manfaatnya 60% untuk jasa pelayanan 40% sedangkan untuk penunjang program pembelian obatbahan habis pakai dan penunjang kegiatan. Terkait penyediaan daana untuk penunjang Program sebesar 40% ini sudah dianggarakan pada APBD, sehingga menjadi sisi anggaran yang dpat di gunakan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Sementara itu Ketua DPRD Siak Indra Gunawan saat memimpin rapat mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan instrument di dalam ketatanegaraan pemerintah kita dan ini juga di amanatkan dalam undang undang bahwa DPRD dapat menilai dan mengkaji terhadap laporan yang di sampakan oleh kepala daerah setiap tahun.

“LKPj ini salah satu kewajiban kepala daerah yang harus di sampakian kepada DPRD setiap tahunnya, laporan LkPj ini dibuat dari hasil penyelenggaran urusan pemerintah daerah yang di telah berjalan selama satu tahun anggaran,” tandas Indra.  

Rapat yang di pimpin Oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, yang di damping Wakil Ketua Dewan merupakan masa sidang ke tujuh tahun 2018 yang di hadiri 22 orang anggota dewan serta di hadiri oleh pimpinan organisisi Perangkat daerah lainnya. (Hms/Fg)***


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved