Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 28 Januari 2023
INDEX BERITA

Siswanto: Mari Bangun Roda Organisasi LBLK Kab. Bengkalis
Sofyan Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Sambangi Jajanan Kuliner Sri Pulau
Polres Bengkalis Kembali Mengungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu
Bupati Rohil: Sekda Merupakan Bapaknya ASN
Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, DPRD Lakukan Rapat Kerja
Bupati Kasmarni Hibahkan Tanah Kepada Bakamla
Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso Memberikan Selamat Kepada PPS Yang Baru Dilantik.
Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu Resmi Kukuhkan DPC PMNBI Kab.Pelalwan
Wabup Bagus: Olahraga Ajarkan Kedisiplinan Dan Gotong Royong
PMNBI Segera Laksanakan Perayaan Natal 2022 Dan Syukuran Tahun Baru 2023
Pansus Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Sani: Memprioritaskan Anak-Anak Dini Wajib Belajar
Kadis Kominfo Pemkab Kampar Sampaikan Himbauan Pj. Bupati Kampar
Schedule Rencana Kerja Pansus PT. BSP Mulai Disusun
Kepala Desa Buka Pertanding Sampan Layar Jilid 3 Ketam Putih
Muflihun Targetkan Pekan Ketiga Januari Layanan Doctor On Call Diresmikan
Pimpinan Beserta Anggota DPRD Kab Bengkalis Hadiri Rapat Kordinasi
Bupati Bengkalis Kasmarni Serahkan DPA Ke SKPD
Bupati Bengkalis Apresiasi Kinerja Kejari
Kades Meskom Terima Kunjungan Al Ustadz Kembar Alwi dan Aldi Dari Jakarta
Bupati Dan Wabup Rohil Hadiri Pelantikan Anggota PPK Pemilu Tahun 2024
Open Turnamen Bupati 2022, Ditutup Langsung Bupati Rohil
Pisah Sambut Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Bengkalis
Anggota DPRD Kab. Bengkalis Fraksi PDI Perjuangan Lakukan Bimtek
Gubri: Kadis PUPR Riau Harus Terbuka Terkait Proyek Ke Publik
Pemprov. Riau
9 Kepala Daerah Yang Mengikuti Deklarasi Projo
Bawaslu Nyatakan Tidak Memenuhi Unsur Pidana

Sabtu, 03/11/2018 - 16:04:48 WIB
Bawaslu saat mengumumkan  9 Kepala Daerah yang mengikuti Deklarasi Projo tanggal 10 Oktober 2018 di Hotel Arya Duta, dinyatakan, Tidak Memenuhi Unsur Pidana***
 
TERKAIT:
   
 
PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Jumat (02/11) mengumumkan  9 Kepala Daerah yang mengikuti Deklarasi Projo tanggal 10 Oktober 2018 di Hotel Arya Duta, dinyatakan, Tidak Memenuhi Unsur Pidana, tetapi melanggar Peraturan perundang undangan lainnya yaitu UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehinnga direkomendasikan ke Mendagri RI untuk diberi sanksi.

Keputusan tidak terpenuhinya unsur pidana pemilu tersebut diambil berdasarkan Rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Prov Riau yang digelar di Aula Bawaslu Prov Riau Jalan Adi Sucipto No.284 (Komplek Transito), Pekanbaru yang berlangsung sejak pukul 14.30 sd 21.00 Wib (selama sektar 7 jam) hari ini. Sedangkan keputusan melanggar Peraturan perundang-undangan lainnya, diambil dalam Rapat Pleno Bawaslu Riau sesaat setelah Rapat Sentra Gakkumdu.

Sebelumnya, Bawaslu Prov Riau telah meminta keterangan dari KPU Riau, pihak Panitia Pelaksana Deklarasi dan DPD Projo Riau, 9 Kepala Daerah se-Riau hingga pendapat Ahli, baik Ahli Pidana maupun Ahli Tata Negara.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan tersebut, Bawaslu Prov Riau menindaklanjuti dengan menggelar Rapat  Sentra Gakkumdu II.

Rapat Sentra Gakkumdu dibuka oleh Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan lengkap dengan 4 Anggota Bawaslu Riau lainnya, yakni Gema Wahyu Adinata, Neil Antariksa, H.Amiruddin Sijaya, dan Hasan yang turut hadir dalam rapat tersebut.

Sebanyak 19 Orang anggota Sentra Gakkumdu hadir dalam Rapat tersebut. Peserta yang hadir antara lain AKBP Hardian Pratama Koordinator Penyidik dari Polda Riau bersama dengan KP. Yuhanies Kanit II Polda beserta 3 Orang penyidik. Kemudian, I Wayan Sutarjana Kasi KamnegTibum bersama 3 Orang Jaksa dari Kejati Riau, dan 5 Orang staf sekretariat Bawaslu Provinsi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Rapat selanjutnya dipimpin oleh Gema Wahyu Adinata selaku Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Riau dengan pembacaan fakta-fakta serta keterangan dari Ahli yang.

Rapat yang memakan waktu lebih dari tujuh jam tersebut menghasilkan putusan tidak terpenuhinya unsur pidana terhadap 9 Kepala daerah beberapa hari yang lalu.

Selesai Rapat SG2, Kordiv. Penanganan Pelangggaran Bawaslu Riau Gema Wahyu Adinata mengatakan bahwa, "Putusan yang kita ambil ini sudah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari para Bupati/Walikota serta pendapat dari ahli-ahli, hasilnya tidak terpenuhi unsur pidana, akan tetapi memenuhi unsur pelanggaran hukum lainnya, yaitu UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana kita rekonendasikan kepada mendagri agar memberi sanksi kepada mereka," kata Gema. (Mcr/Mtnc)***


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved