MEDIATRASNEWS, ROKAN HILIR - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir  (Rohil) setiap tahun terus memprogramkan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang diberikan kepada keluarga masyarakat kurang mampu.

Tercatat, sejak tahun 2001-2018 sudah ribuan unit Rumah Layak Huni (RLH) dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Program bantuan Rumah Layak Huni tersebut hingga kini terus digalakkan pemerintah daerah Rokan Hilir guna mengwujudkan masyarakat Rokan Hilir  yang sejahtera. .

Melalui APBD, tahun 2018 ini Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) telah membangun sebanyak 78 unit rumah layak huni yang tersebar di 9 kecamatan diantaranya, Kecamatan Bangko 11 unit, Kecamatan Batu Hampar 8 unit, Kecamatan Sinaboi 9 unit, Kecamatan Pekaitan 10 unit, Kecamatan Pasir Limau Kapas 9 unit, Kecamatan Kubu 10 unit, Kecamatan Kubu Babusalam 10 unit, Kecamatan Simpang Kanan 8 unit, Kecamatan Bagan Batu 2 unit dan kecamatan Bagansenembah Raya 1 unit.

Sementara itu, melalui program Bantuan Stimula Rumah Swadaya (BSRS) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) telah merealisasikan kegiatan tersebut dengan jumlah 244 unit Bantuan Stimula Rumah Swadaya yang tersebar di sejumlah kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Bagan Senembah, dan Kecamatan Bagan Senembah Raya.

Bupati Rokan Hilir, H. Suyatno mengatakan, dengan adanya program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) tentunya secara bertahap angka kemiskinan di Rokan Hilir bisa makin menurun.  
"Rumah layak huni adalah kebutuhan penting bagi warga miskin. Karena keterbatasan ekonomi tidak mampu memenuhinya, jadi dengan adanya bantuan ini kemiskinan dapat dientaskan secara bertahap," terang Bupati Rohil, H Suyatno, belum lama ini, di Bagansiapiapi.

Kata Bupati Suyatno, Pemkab Rohil terus berupaya memenuhi kebutuhan rumah bagi warga miskin secara berkelanjutan. Dalam proses pembangunan tentu merupakan peran aktif pemerintah daerah.
                               
"Dengan program bantuan RLH ini tentunya dapat memberikan dampak positif. Salah satunya dapat menekan angka kemiskinan., yang pasti masyarakat miskin itu tidak lagi memikirkan soal tempat tinggal lagi," pungkasnya.
 
Sementara itu, Kadis Perumahan dan Pemukiman Rohil, Zulfahmi ST MT menjelaskan,bahwa di tahun 2018 ini pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat prioritas. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Restra) Dinas Perkim. Masing-masing kegiatan dianggarkan melalui APBD, DAK dan APBN.
 
“Bidang Perumahan, kita sudah melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS yang juga akrab dikenal dengan istilah bedah rumah merupakan salah satu program Direktorat perumahan Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tujuan program BSPS ini adalah terbangunnya rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” Kata Zul Fahmi ditemui dikantornya akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, Program BSPS di Rokan Hilir, melaui pihaknya (Dinas Perkim) telah membangun 50 unit rumah khusus untuk nelayan di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Melaksanakan pembangunan 156 unit Rumah Layak Huni (RLH) program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau,” jelasnya.

Selain program perumahan, Lanjut Zul Fahmi Dinas Perkim juga melaksanakan kegiatan Revitalisasi Pemakaman seperti rehab persanggrahan, pembangunan pagar.dan Pembangunan Jalan Umum di Kawasan Pemukiman, Pembangunan drainase, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan dua jenis, yakni Septictank Komunal dan MCK Kominasi Ipal.

“Dibidang Pemukiman kita ada juga membangun Sanitasi dengan dua jenis, pertama Septictank Komunal kedua MCK Kominasi Ipal yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Program tersebut sudah di realisasikan di 30 Kepenghuluan di Rokan Hilir, satu kepenghuluan tidak bisa dilaksanakan seperti di kepenghuluan Darussalam karena terkendala adanya permasalahan,”bebernya.

Kemudian kata Zul Fahmi, Tahun 2018 pihaknya juga sudah merialisasikan beberapa titik pembagunan sumur bor, sebut Fahmi di tahun 2019 program sumur bor lumayan banyak karena sudah diajukan alokasi dana DAK sebesar 6 Miliyar untuk membangun air bersih pedesaan berbasis masyarakat.

“Kami pihak Dinas Perkim tentunya terus berjuang sekuat tenaga bagaimana program itu bisa berjalan dengan baik apa lagi Sanitasi dan kegiatan rehab rumah itu melibatkan partisepasi warga dalam artian Sanitasi tidak boleh dikontrakan harus melaui Pokmas.

Pemerintah dari awal program ini dilaksanakan sudah melibatkan masyarakat dengan harapan Sanitasi yang dibangun bisa terjaga dan terpelihara dengan baik dan berkelanjutan karena tidak mungkin pemerintah memberikan bantuan dilokasi yang sama,begitu juga dengan rumah layak huni, diharapkan kepada masyarakat yang menerima bantuan untuk terus merawat rumah yang diberikan oleh pemerintah,” harapnya. (Adv/Pemkab Rokan Hilir)***