Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 16 Juni 2021
INDEX BERITA

Nazar : Berharap Kepada Pihak Perusahaan - Perusahaan Dapat Membantu
Bupati Pelalawan: Minta Beberapa Perusahan Berkontribusi Dalam Pemeliharaan Jalan
Kampar Targetkan Tanam Padi Seluas 6 Ribu Hektar Tahun 2021
Bupati Zukri Tegaskan OPD Mengambil Kebijakan Untuk Demi Kesejahteraan Masyarakat
Muslimawati Catur Sosialisasikan Pemanfaatan Agar Sampah Bernilai Ekonomi
H.Zukri Bupati Pelalawan Panggil Tujuh Perusahaan Yang Beroperasi Di Beberapa Kecamatan
Catur : Mahasiswa Bagian Tak Terpisahkan Dari Pemerintah Dan Masyarakat Kampar
H. Syafaruddin Poti, SH Wkl Ketua DPRD Prov Riau Terima Kunjungan Pansus Kehutanan DPRD Prov Sumut
Pelayanan Khususnya Dalam Pelayanan Terhadap Kebakaran
DPRD Kampar Terima Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Kampar Pelaksanaan APBD Tahun 2020
Bupati H.Zukri : Beri Sanksi Kepada PKS Pemegang DO Monopoli Tunggal
H. Catur Sugeng Bupati Kampar Lantik Pengurus IPRY-KK Periode 2021-2022
Pemkab Kampar Ikuti Rapat Persiapan MTQ Provinsi Riau Dan STQ Tingkat Nasional Tahun 2021
Bupati Kampar dan Gubernur Sumut Jadi Saksi Pernikahan
Bupati Kampar Sampaikan Hasil Peninjauan Langsung Ke Kuntu Darussalam
Kapolri Sigit Akan Tegur Kapolda Dan Kapolres Yang Belum Tindak Premanisme
Syamsuar Gubernur Riau Ajak Masyarakat Doakan Almarhum Istri Menku Ham Yasonna
Pendemi Covid-19 Tak Halangi Kita Jalankan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Yusri : Ini Momentum Kebangkitan Petani Di Kabupaten Kampar
Bupati Kampar Sampaikan Pengantar Dan Jawaban Ranperda
Bupati Kuansing: Mari Kita Berikhtiar Bersama Untuk Mewujudkan Kuansing Bermarwah
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020
Bupati Rokan Hilir Resmikan Hutan Kota Bagansiapiapi
Pemkab Kampar Tekankan OPD Untuk Tingkatkan Peserta JKN-KIS
Listyo Sigit Paparkan 5 Manajemen Kontijensi Tangani Zona Merah Covid-19
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved