Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 27 Oktober 2020
INDEX BERITA

Diskes Kampar: Akui Pabrik Roti Milik Saut Tobing Tidak Miliki Perizinan Produksi PIRT
Mabes Polri Mendukung Langkah Tegas Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
Kapolda Riau Pecat Perwira Polisi Imam Zaidi Zaid Karena Kasus Bawa 16 Kilogram Sabu
Lembaga IPSPK3-RI: Meminta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Turun Ke Lokasi
Pabrik Roti Milik S. Tobing Tidak Miliki Izin Lingkungan Dan Hygienis Juga IPAL Atau SPAL
RR Yang Diboceng DZ Meninggal Di Tempat
LAN Riau Berharap Kepada Kapolda Riau Beri Penghargaan Kepada Anggotanya
Pengrusakan Fasilitas Warung Milik YG Sudah Satu Bulan Masih Sebatas SP2HP
Pemkab Kampar Apresiasi Program Jonguok Desa Kecamatan Tambang
Field Trip Pekansikawan Jadikan Kampar Sebagai Tujuan Study Pariwisata
Warga Meminta Pihak DPRD Dan DLH Kabupaten Kampar Turun Ke Lokasi Pabrik Roti
Industry Roti Rumahan Milik Tobing Edarkan Roti Tak Berlebel
Bhabinkamtibmas Monitor Musdes Pandau Jaya
Pdt. Masieli Zendrato Prases Resort 57 Resmikan Jemaat Persiapan Faomakhöda Manggis Tobal
DPRD KAMPAR Kunjungi Tugu Khatulistiwa Makam Syech Burhanudin
Masyarakat Riau Asal Nias Barat Laksanakan Deklarasi Relawan Menangkan ELMAR
LSM Dan Aktifis: Desak Polda Riau Perintahkan Jajarannya Berantas Judi Togel
Danrem 031 Wirabima Dukung Pencegahan Dan Pemberantas Narkoba
Setelah Viral Pemberitaan Di Media Oknum Wartawan Dapat Kiriman Pistol Via WA
Bupati Kampar Kunjungan Kerja Di Desa Pandau Jaya
Sökhiaro Halawa Nakhodai DPC HIMNI Kab. Siak Periode 2020-2024
Kapolda Riau Terima Penghargaan Indonesia Award 2020
UKM LIRA Riau Sesalkan Arogansi Satpol PP Kampar
Belum Di Prosesnya Perusak Fasilitas Cafe, Kapolres Janji Akan Tanyakan Sama Kapolsek
Mendalami Fakta Baru Terkait Pembunuhan Hakim Jamaluddin
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co





Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved