Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 19 Mei 2022
INDEX BERITA

Raden Adnan: Kamsol Sudah Sangat Tepat Sebagai PJ Bupati Kampar
BNSP: Melarang Dewan Pers Untuk Mengeluarkan Sertifikasi Wartawan
Kejati Riau: Kasus Bansos Siak Yang Diduga Melibatkan Syamsuar Tetap Diproses
Bupati Kampar Dan Bupati Lainnya Ikuti Rakor Bersama Gubri
Peringati Hari Pendidikan Nasional Dan Deklarasi Anti Narkoba Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Ajak Masyarakat Manfaatkan Wisata Lokal
Catur Sugeng Bupati Kampar Kunjungi Orang Tua Angkat Di Petapahan
Bupati Rohil Afrizal Buka Kegiatan Perayaan Idul Fitri 1443 H Di Kepenghuluan Sintong
PPDI Serahkan Bantuan Dari Yayasan Mesjid Baitul Jallal Pekanbaru Kepada Anak Yatim
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Tomy: Minta Kamsol Kadis Pendidikan Prov Riau Jangan Tutupi Progres Kegiatannya
Raker DPRD Provinsi Riau Dengan Pemprov Riau
Kunker DPRD Provinsi Riau Ke Bappeda Provinsi Banten
Bersama Baznas, Polres Rohil Berbagi Bedah Rumah Fakir Miskin Di Bagan Hulu
Bupati Rohil Apresiasi Kepada DPRD Rohil Yang Telah Tuntas Membahas Ranperda
Rapat Paripurna DPRD Rohil, Setujui Ranperda Hymne Dan Mars Daerah
Korem 031 Wira Bima Dan Gubernur Riau Drs Syamsuar M.Si
H. Catur Bupati Kampar Sampaikan LKPJ Tahun 2021 Pada Sidang Paripurna DPRD Kampar
Ketua DPRD Kampar Pimpin Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2021
LSM: Minta Kamsol Kadis Pendidikan Prov Riau Transparan Terkait Progres Anggaran
Afrizal Sintong: Seluruh Panitia Harus Kerjasama Dan Saling Bahu Membahu
Gubri: Masyarakat Riau Sudah Sangat Rindu Event MTQ, Karena Sudah 2 Tahun Tidak Melaksanakan Karena
Sempat Tertunda, Siltap Perangkat Desa Se Rohil Segera Cair
Afrizal Sintong Bupati Rohil Bagikan Takjil Ke Pengendara Becak
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved