Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 07 Februari 2023
INDEX BERITA

Anggota DPRD Bengkalis Hadiri Musrenbang Di Kec. Pinggir Dan Talang Mandau
Rapat Paripurna DPRD Kampar, Agenda Hari Jadi Kabupaten Kampar KE-73 Tahun 2023
Kamsol Pj. Bupati Kampar, Kampar Makin Maju Dan Terbilang
Kasmarni Bupati Bengkalis Tinjau Pelabuhan Roro Sungai Selari
Bupati Kasmarni Hadiri Pelantikan DPD BMI Dan Ucapkan Selamat
Komisi I Febriza Luwu Dan Anggota DPRD Kab. Bengkalis Zuhandi Saat Hadiri Musrenbang Kecamatan Bukit
Kasmarni: Ajak Keluarga Besar Punguan Toga Manalu Mandau Dan Pinggir Kompak Bangun Negeri
Bupati Kasmarni Tekankan Untuk Menjalankan Tugas Secara Profesional
Masyarakat Desa, Desak Polda Sumut Panggil Dan Periksa EB, OB Dan LOB
Polda Riau Berhasil Amankan 276 Kg Narkotika Jenis Sabu
LSM Dan Media Laporkan Disprinda Bengakalis Ke Kejari
Bupati Rohil Afrizal Sintong Resmikan SPAM Di Bagan Punak Pesisir
Bupati Rohil Afrizal Sintong Bagikan 200 Paket Sembako
Pada Event Carfreenight, Ini Harapan Kades Selat Baru
Syahrial: TNI Angkatan Laut Merupakan Garda Terdepan
Pemkab Kampar Adakan Berbagai Lomba Jelang HUT Kampar Ke 73
Bupati Bengkalis Terima Audensi Dari Baznas
Kasmarni Didampingi Amril, Coffee Morning Bareng Para Tokoh Masyarakat Di Duri
Pj Wali Kota Muflihun: Punya Kenangan Masa Kecil Dilapangan SMEA
Afrizal Sintong Resmikan RS Awal Bros Yang Termegah Dan Terlengkap Di Rohil
Kualitas Kemajemukan, Kebangkitan Dan Kemajuan Sulawesi Selatan
Siswanto: Mari Bangun Roda Organisasi LBLK Kab. Bengkalis
Sofyan Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Sambangi Jajanan Kuliner Sri Pulau
Polres Bengkalis Kembali Mengungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu
Bupati Rohil: Sekda Merupakan Bapaknya ASN
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
TERKAIT:
   
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved