Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 12 April 2021
INDEX BERITA

Bupati Kampar: Mari Bersatu Membangun Kabupaten Kampar Dengan Mendukung Program Pemerintah Daerah
Bupati Kampar Komit Terhadap Pembangunan Dan Pelestarian Adat
Rahmat Fazri Camat Siak Hulu: Menyambut Bulan Suci Ramadhan Harap Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan
Kapolsek Harap Semua Elemen Bahu Membahu Menyukseskan Penanganan Covid 19
1 Orang Tewas Dan 2 Kritis Diduga Karena Keracunan
Gubri: Berharap Bisa Menfasilitasi Apa Yang Dibutuhkan Petani
Audensi Virtual DR Yasonna H Laoly Bersama Ephorus BNKP Dan Panitia Pembangunan BNKP Kota Pekanbaru
Datuk Puyan Gugat Perdata PT. Murini Wood Indusry
Kapolri: Cabut Telegram Larangan Media Dan Minta Maaf Atas Kesalahan Pernafsiran
Indonesia Maju Bergotongroyong Merawat Humanisme Dan Melawan Terorisme
Selain Jakarta, Listyo Juga Menyambangi Gereja-gereja Seperti Di Sulawesi Utara Dan NTT
Fajri: Yusri Erwin Harus Bertanggungjawab Dalam Kasus Galian C Tersebut
LSM: Meminta Instansi Terkait Juga Aparat Tindak Tegas SPBU No 13.283.615
4 Orang Main Judi Domino Dikedai Kopi Di Amankan Polsek Siak Hulu
Kuasa Hukum Penggugat: Pertimbangan Majelis Hakim Telah Tepat
Bupati Kampar Hadiri Rakor Pengawasan Intern Keuangan Dan Pembangunan Di BPKP Riau
Audensi DPC LAN Bangkalis Diterima Wabup H.Bagus Santoso
Kecamatan Lubuk Dalam Siak Dapat Penghargaan Terbaik Pertama Se Provinsi Riau
Mempersiapkan ASN Pemko Pekanbaru Berkelas Dunia, Pemko Pekanbaru Teken MoU Dengan LAN
Zukri Misran, Bupati Pelalawan Terpilih Periode 2021-2026 Kukuhkan Cabang IKN PT PMBN
Ketua DPRD Kampar H. Faizal Hadiri Sekaligus Lantik Ketua DPD Dan DPC PEKANIRA Se Kab. Kampar
Lagi-lagi Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Dana Desa
Kapolri: Dua Terduga Pelaku Bom Bunuh Diri Di Depan Gereja Katedral Makasar
Pada Pelaksanaan Pembangunan Pengaman Pantai Senilai Rp 1,9 M, Diduga Adanya Pemborosan Anggaran
Ketua DPD LAN Riau, Minta Dihukum Barat Jajarannya Yang Terlibat Narkoba
Internasional
Simak Penjelasan Menku HAM RI Yasonna H Laoli
Indonesia Dapat Sita Harta Hasil Kejahatan Di Swiss

Senin, 11/02/2019 - 10:59:10 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly saat menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss***
 
SWIS - Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam terobosan menggalang kerjasama bilateral kepada Negara Swiss. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin, 4 Februari 2019, waktu setempat.

"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 5 Februari 2019. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur ihwal bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Yasonna H Laoly mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Dikutip dari Tempo.co,  Yasonna  Laoly mengatakan proses negosiasi untuk sampai ke penanda-tanganan ini berlangsung alot dan bertahun-tahun. Sebab, “Swiss sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem perbankan mereka,” kata dia. "Dengan MLA kita bisa minta bantuan pemerintah Swiss mengusut proceeds of crime oleh WNI yang disimpan di Swiss.”

Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman D Hadad menyebut perjanjian itu merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. Dia menegaskan penandatanganan MLA ini menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral Indonesia-Swiss di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Muliaman, penandatanganan MLA ini sejalan dengan Nawacita dan arahan Presiden Joko Widodo, terutama menyangkut platform kerja sama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Indonesia adalah negara kesepuluh di Asia yang menandatangani perjanjian MLA dengan Swiss. “Ini adalah follow up pidato presiden pada peringatan hari korupsi sedunia tahun lalu.”***

Sumber : Tempo.co


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved