Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 19 Mei 2022
INDEX BERITA

Raden Adnan: Kamsol Sudah Sangat Tepat Sebagai PJ Bupati Kampar
BNSP: Melarang Dewan Pers Untuk Mengeluarkan Sertifikasi Wartawan
Kejati Riau: Kasus Bansos Siak Yang Diduga Melibatkan Syamsuar Tetap Diproses
Bupati Kampar Dan Bupati Lainnya Ikuti Rakor Bersama Gubri
Peringati Hari Pendidikan Nasional Dan Deklarasi Anti Narkoba Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Ajak Masyarakat Manfaatkan Wisata Lokal
Catur Sugeng Bupati Kampar Kunjungi Orang Tua Angkat Di Petapahan
Bupati Rohil Afrizal Buka Kegiatan Perayaan Idul Fitri 1443 H Di Kepenghuluan Sintong
PPDI Serahkan Bantuan Dari Yayasan Mesjid Baitul Jallal Pekanbaru Kepada Anak Yatim
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Kapolsek Kampar AKP. M. Sibarani, SH.,MH Gelar Anev Seluruh Personil
Tomy: Minta Kamsol Kadis Pendidikan Prov Riau Jangan Tutupi Progres Kegiatannya
Raker DPRD Provinsi Riau Dengan Pemprov Riau
Kunker DPRD Provinsi Riau Ke Bappeda Provinsi Banten
Bersama Baznas, Polres Rohil Berbagi Bedah Rumah Fakir Miskin Di Bagan Hulu
Bupati Rohil Apresiasi Kepada DPRD Rohil Yang Telah Tuntas Membahas Ranperda
Rapat Paripurna DPRD Rohil, Setujui Ranperda Hymne Dan Mars Daerah
Korem 031 Wira Bima Dan Gubernur Riau Drs Syamsuar M.Si
H. Catur Bupati Kampar Sampaikan LKPJ Tahun 2021 Pada Sidang Paripurna DPRD Kampar
Ketua DPRD Kampar Pimpin Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2021
LSM: Minta Kamsol Kadis Pendidikan Prov Riau Transparan Terkait Progres Anggaran
Afrizal Sintong: Seluruh Panitia Harus Kerjasama Dan Saling Bahu Membahu
Gubri: Masyarakat Riau Sudah Sangat Rindu Event MTQ, Karena Sudah 2 Tahun Tidak Melaksanakan Karena
Sempat Tertunda, Siltap Perangkat Desa Se Rohil Segera Cair
Afrizal Sintong Bupati Rohil Bagikan Takjil Ke Pengendara Becak
Ekonomi
Verifikasi Klaim Covid 19
BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

Jumat, 17/04/2020 - 09:32:16 WIB
BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19 ***
 
JAKARTA, (Mediatransnews.com) - Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di rumah sakit.

Hal tersebut sesuai dengan surat dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19. Kamis (16/04/2020).

Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona virus Disease 2019 (Covid-19). BPJS Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait telah menyiapkan hal-hal pendukung seperti kesiapan sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

 “Tentu BPJS Kesehatan sangat siap melaksanakan penugasan ini. Pengalaman melaksanakan verifikasi klaim yang akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip good governance, sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh BPJS Kesehatan khususnya selama mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan adanya ketentuan di atas, diharapkan dapat memperlancar tugas BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal juga menjelaskan, alur pengajuan klaim Covid-19 dimulai dari rumah sakit mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan.

Adapun berkas pendukung verifikasi diajukan melalui aplikasi Eklaim INA-CBGs. Kementerian Kesehatan dapat memberikan uang muka paling banyak 50% dari jumlah klaim yang diajukan. Berkas klaim pasien Covid 19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Setelah melakukan verifikasi BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan.

BPJS Kesehatan diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. . Selanjutnya, setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya.

Biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi pemohon (rumah sakit) oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja. .

“Tentu kami mendorong rumah sakit untuk sebaik mungkin menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim, agar prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Selain itu, klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun sehingga tidak ada klaim ganda,” jelas Iqbal.

Sumber pembiayaan klaim pasien Covid-19 ini berasal dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pasien sudah membayar biaya perawatan, maka rumah sakit harus mengembalikan. Sedangkan masa kadaluarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi/wabah dicabut oleh Pemerintah.

Adapun, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah Pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPJS-Lampura-Rasyid)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved