Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 29 Oktober 2020
INDEX BERITA

Diskes Kampar: Akui Pabrik Roti Milik Saut Tobing Tidak Miliki Perizinan Produksi PIRT
Mabes Polri Mendukung Langkah Tegas Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
Kapolda Riau Pecat Perwira Polisi Imam Zaidi Zaid Karena Kasus Bawa 16 Kilogram Sabu
Lembaga IPSPK3-RI: Meminta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Turun Ke Lokasi
Pabrik Roti Milik S. Tobing Tidak Miliki Izin Lingkungan Dan Hygienis Juga IPAL Atau SPAL
RR Yang Diboceng DZ Meninggal Di Tempat
LAN Riau Berharap Kepada Kapolda Riau Beri Penghargaan Kepada Anggotanya
Pengrusakan Fasilitas Warung Milik YG Sudah Satu Bulan Masih Sebatas SP2HP
Pemkab Kampar Apresiasi Program Jonguok Desa Kecamatan Tambang
Field Trip Pekansikawan Jadikan Kampar Sebagai Tujuan Study Pariwisata
Warga Meminta Pihak DPRD Dan DLH Kabupaten Kampar Turun Ke Lokasi Pabrik Roti
Industry Roti Rumahan Milik Tobing Edarkan Roti Tak Berlebel
Bhabinkamtibmas Monitor Musdes Pandau Jaya
Pdt. Masieli Zendrato Prases Resort 57 Resmikan Jemaat Persiapan Faomakhöda Manggis Tobal
DPRD KAMPAR Kunjungi Tugu Khatulistiwa Makam Syech Burhanudin
Masyarakat Riau Asal Nias Barat Laksanakan Deklarasi Relawan Menangkan ELMAR
LSM Dan Aktifis: Desak Polda Riau Perintahkan Jajarannya Berantas Judi Togel
Danrem 031 Wirabima Dukung Pencegahan Dan Pemberantas Narkoba
Setelah Viral Pemberitaan Di Media Oknum Wartawan Dapat Kiriman Pistol Via WA
Bupati Kampar Kunjungan Kerja Di Desa Pandau Jaya
Sökhiaro Halawa Nakhodai DPC HIMNI Kab. Siak Periode 2020-2024
Kapolda Riau Terima Penghargaan Indonesia Award 2020
UKM LIRA Riau Sesalkan Arogansi Satpol PP Kampar
Belum Di Prosesnya Perusak Fasilitas Cafe, Kapolres Janji Akan Tanyakan Sama Kapolsek
Mendalami Fakta Baru Terkait Pembunuhan Hakim Jamaluddin
Ekonomi
Verifikasi Klaim Covid 19
BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

Jumat, 17/04/2020 - 09:32:16 WIB
BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19 ***
 
JAKARTA, (Mediatransnews.com) - Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di rumah sakit.

Hal tersebut sesuai dengan surat dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19. Kamis (16/04/2020).

Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona virus Disease 2019 (Covid-19). BPJS Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait telah menyiapkan hal-hal pendukung seperti kesiapan sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

 “Tentu BPJS Kesehatan sangat siap melaksanakan penugasan ini. Pengalaman melaksanakan verifikasi klaim yang akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip good governance, sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh BPJS Kesehatan khususnya selama mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan adanya ketentuan di atas, diharapkan dapat memperlancar tugas BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal juga menjelaskan, alur pengajuan klaim Covid-19 dimulai dari rumah sakit mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan.

Adapun berkas pendukung verifikasi diajukan melalui aplikasi Eklaim INA-CBGs. Kementerian Kesehatan dapat memberikan uang muka paling banyak 50% dari jumlah klaim yang diajukan. Berkas klaim pasien Covid 19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Setelah melakukan verifikasi BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan.

BPJS Kesehatan diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. . Selanjutnya, setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya.

Biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi pemohon (rumah sakit) oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja. .

“Tentu kami mendorong rumah sakit untuk sebaik mungkin menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim, agar prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Selain itu, klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun sehingga tidak ada klaim ganda,” jelas Iqbal.

Sumber pembiayaan klaim pasien Covid-19 ini berasal dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pasien sudah membayar biaya perawatan, maka rumah sakit harus mengembalikan. Sedangkan masa kadaluarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi/wabah dicabut oleh Pemerintah.

Adapun, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah Pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPJS-Lampura-Rasyid)***



Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved