Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 24 Oktober 2021
INDEX BERITA

Kapolres Kampar AKBP Rido Purba Sik. MH Lontarkan Kata Tak Sopan Kepada Wartawan
Kurang lebih 500 Orang Tenaga Kerja Berorasi Di Kantor PT. Torganda
Kapolri: Polri Bukanlah Lembaga Yang Anti Kritik
RA Pelaku Pembunuhan Ny Berhasil Di Tangkap
Polda Riau Berhasil Sikat Praktek Judi Online Di Pekanbaru
Beberapa Paket Kegiatan Proyek DLH Rohil TA 2020 Diduga Bermasalah
Wira Swandi Gea Pewushu Riau Peraih Medali Perunggu PON XX Papua
Tomy FM: Minta Kapolda Riau Memanggil Kanit Reskrim Polsek Tampan
Melalui BRIN, Riset Dan Inovasi Sebagai Pilar Indonesia Berdikari
Warga Desa Sungai Rambai Berterimakasih Kepada Irfan Pimpinan Cabang PLN Lipat Kain
Rapat Ke Tiga PNW 2021 Bahas Program Kerja Dan Tempat Pelaksaan Natal
Ribuan Warga Mengungsi Akibat Banjir, Legislator Kaltim Ajak Warga Saling Bantu
Tomy: Meminta Gubernur Riau Agar Mengevaluasi Pejabat Di Dinas Pendidikan
Rapat Perdana, Stuktur Panitia Natal Wartawan 2021 Terbentuk
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushola Kantor PN Bangkinang
Hamdani: Jika Benar, Itu Sudah Melanggar PP Nomor 18 Tahun 2017
Presiden Jokowi Tanam Mangrove Bersama Masyarakat Bengkalis
Rizki: Seharusnya Gubernur Riau Drs Syamsuar, Mencabut Pergub No 19 Tahun 2021 Tersebut
BPK RI: Tidak Pernah Jadikan Temuan Terverifikasi Perusahaan Pers Dan UKW Untuk Kerjasama Media
MS: Berharap Kepada Pengusaha WP Punya Hati Nurani Dan Manusiawi
Mayat Yang Ditemukan Minggu Lalu Di Jalintim KM 55 Pelalawan Bernisial HM
Kapolda Riau Berikan Penghargaan Kepada Personil Yang Berprestasi
Tekait Informasi Pengelolaan Dana Kebersihan, PPID Menjadi Senjata Ampuh Pihak RSUD AA

Sosok Mayat Tinggal Tengkorak Ditemukan Di Jalintim Kilometer 55 Pelalawan-Riau
Pelalawan
Terkait Korupsi Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Transmisi PDAM
Muhammad Sudah Dua Bulan DPO, Polda Riau Belum Temukan

Selasa, 05/05/2020 - 20:10:12 WIB
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau belum menemukan Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad ST MP. Kendati, tersangka dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir itu, sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) sejak dua bulan lalu.

Muhammad setelah ditetapkan DPO berdasarkan surat yang dikeluarkan Ditreskrimsus Polda Riau Nomor : DPO/10/2020/Reskrimsus yang ditandatangani Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi tertanggal 2 Maret lalu. Penetapan ini, lantaran Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mangkir tiga kali dari panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka.

Namun, seiring berjalannya waktu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis kala itu masih berkeliaran dan belum tertangkap oleh Ditreskirmsus Polda Riau. Meski juga sudah dilakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan agar tidak ke luar negeri.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto dikonfirmasi perihal tersebut, tak menampiknya. Diakuinya, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau belum menemukan tersangka dugaan korupsi kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Riau. "Belum ditemukan (tersangka Muhammad ST MP, red)," ungkap Sunarto, Senin (4/5/2020) dikutip dari riaupos.

Lebih lanjut, ditambahkan perwira berpangkat tiga bunga melati, untuk proses penyidikan perkara yang terjadi tahun 2013 lalu, terus berjalan. Saat ini, penyidik masih melakukan pemberkasan. "Penyidikannya masih berjalan," kata Sunarto.

Orang nomor dua di Negeri Sri Junjungan itu merupakan tersangka keempat dalam perkara seniliai Rp3,4 miliar. Ini diketahui, berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejati Riau dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau tertanggal 3 Februari 2020 lalu.

Penetapan ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Mengingat pada rasauh itu, Muhammad melakukan perbuatan melawan hukum di antaranya menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana. Meski yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski sudah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap.

Dengan alasan anggaran akhir tahun dan takut dikembalikan kalau tidak dilakukan pencairan. Lalu, menandatangani dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. (Rls)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved