Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 27 Juli 2021
INDEX BERITA

DPD JPKP Bersama Anggota DPRD Kota Gusit Trimei Harefa, Kunjungi Rumah Rosima Dan Maniadi
Bupati Kampar Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Keliling Di Wilayah Siak Hulu
Bupati Kampar Ikuti Bakti Sosial Peringatan Hari Bakti TNI AU ke 74.
Diduga Direktur RSUD AA Terkesan Tutupi Nama-nama Keamanan RSUD
7 Ruko Hangus Dilalap Si Jago Merah Namun Tidak Ada Korban Jiwa
Catur Sugeng : Pemkab Kampar Komitmen Perjuangan Hak-Hak Anak Kampar
Yasonna Laoly Perluas Pembatasan TKA Yang Masuk Ke Indonesia Masa PPKM
Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Rutin Bappeda Siak Donna Fitria Di Tahan
Setelah Menelantarkan Anak Dan Istri Lalu Nikah Lagi Tanpa Persetujuan Istri Pertama
Sekda Kampar Sholat Ied Dan Laksanakan Qurban Di Markaz Islamic Centre
Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Presiden Dan Gubernur Riau
Sekda Kampar Pimpin Rapat Pembahasan RAPBD 2022
Bupati Kampar Dan Forkopimda Kampar Bincangkan Berbagai Persoalan Kampar Terkini
Kampar Terima Rp. 33,34 Milyar Dari Bankeu Khusus Provinsi Riau 2021
Kejari Nisel Geledah Kantor PT BNC Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Tanah
Wapres RI, Maruf Amin Keluarkan Perintah Tegas
Bupati Kampar Lakukan Koordinasi Dengan Bupati Lima Puluh Kota
Bupati Kampar Bersama Sekda Kampar Kunjungi Kominfo Kampar
Sekdakab Pelalawan Tidak Menjawab Konfirmasi Terkait Dana Media
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Kukuhkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Bupati Kampar Buka Kegiatan Pembinaan Pembauran Kebangsaan Tahun 2021
Komandan Kompi Lettu Kav. Gilang Abriawan: Pentingnya Kerjasama Dengan Media
Bupati Kampar Resmi Luncurkan Mobil Vaksin Keliling
Pemkab Kampar Terima Rp. 2,3 Miliar Dari Pajak TOL Pekanbaru-Dumai
Bupati Kampar Kembali Lantik Pengawas Dilingkungan Pemda Kampar
Daerah
Perpres No 64 Tahun 2020
Pemerintah Berikan Bantuan Untuk Peserta JKN-KIS Kelas III

Selasa, 19/05/2020 - 21:41:18 WIB
Pemerintah Berikan Bantuan Untuk Peserta JKN-KIS Kelas III***
 
LAMPURA, (Mediatransnews.com) - Pemerintah  pusat diJakarta  Telah Resmi Menetapkan Berdasarkan  Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 64 Tahun
2020 Yang Mengatur Mengenai Penyesuaian Besaran Iuran Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang
disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk
memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan
Pekerja kelas III,” jelas Iqbal, Rabu (13/05).

Ia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari,
Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.
“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut
Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020,
iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp
16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran
Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.
Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi
tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan
kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya.(Rasyid-IWO)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved