Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 23 09 2021
INDEX BERITA

Mayat Yang Ditemukan Minggu Lalu Di Jalintim KM 55 Pelalawan Bernisial HM
Kapolda Riau Berikan Penghargaan Kepada Personil Yang Berprestasi
Tekait Informasi Pengelolaan Dana Kebersihan, PPID Menjadi Senjata Ampuh Pihak RSUD AA

Sosok Mayat Tinggal Tengkorak Ditemukan Di Jalintim Kilometer 55 Pelalawan-Riau
Pergub Riau No. 19 Tahun 2021, Bertentangan Dengan SE Mendagri Tito Karnavian
Bupati Kampar Lepas Godok Bagulo Adventure Kuok
Masyarakat Sungai Linau Bersama KPH Bengkalis Lakukan Pemulihan Hutan Dengan Menanam Tanaman
Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Eliyas Tutupi Informasi Terkait Kegiatan Proyek
Bupati Kampar Harapkan Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana APBN
Puluhan Miliar APBD Riau TA 2021 Yang Di Alokasikan Di SMKN Riau, Di Pertanyakan
LSM: Rahmat Setiyawan Diduga Bohongi Publik Terkait Proses Pengadaan Sapi
SF Hariyanto Sekda Prov Riau Ikuti Workshop Anti Korupsi Secara Virtual
LSM Desak Wako Pekanbaru Berikan Sanksi Kepada Oknum Pegawai Dinas Yang Bersangkutan
Lima Puluan Masyarakat Sungai Linau Kembali Datangi Lokasi Penanaman Sawit
Kadis: Jumlah Sapi Yang Terbeli 2023 Ekor Tapi Masih Proses Pemilihan Di Pokja
Tidak Mau Hutan Mereka Dirusak, Masyarakat Sungai Linau Protes Perambahan Hutan
Kunker Perdana H.Zukri Bupati Pelalawan Ke Kuala Kampar Kab. Pelalawan
Bupati Zukri Tegaskan: Pemkab Pelalawan Tidak Anti Kritik
AP Alias Renjer Oknum Kades Juga Mantan Anggota Polri Diduga Aniaya RB Hingga Parah
Audensi LSM LIRA Riau Di Terima Langsung Kapolresta Pekanbaru Kombes POL Pria Budi
Bupati Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Keluarga Para Pelaku Berjanji Akan Segara Menyelesaikan Se Cara Kekeluargaan
Bupati Pimpin Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Forkopimda Bersama Perusahaan Dan Pelaku Dunia Usaha
LSM Segera Usut Pembiayaan Dan Legal Litas Nama-Nama Keamanan RSUD Bangkinang
Daerah
Perpres No 64 Tahun 2020
Pemerintah Berikan Bantuan Untuk Peserta JKN-KIS Kelas III

Selasa, 19/05/2020 - 21:41:18 WIB
Pemerintah Berikan Bantuan Untuk Peserta JKN-KIS Kelas III***
 
LAMPURA, (Mediatransnews.com) - Pemerintah  pusat diJakarta  Telah Resmi Menetapkan Berdasarkan  Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 64 Tahun
2020 Yang Mengatur Mengenai Penyesuaian Besaran Iuran Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang
disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk
memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan
Pekerja kelas III,” jelas Iqbal, Rabu (13/05).

Ia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari,
Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.
“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut
Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020,
iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp
16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran
Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.
Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi
tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan
kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya.(Rasyid-IWO)***
Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved