Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 28 November 2020
INDEX BERITA

Ratusan Kubit Kayu Ilegal, Mobil Dan Mesin Pengelola Kayu Di Sita KLHK Bersama Polda Riau
Judi Domino Kelas Teri Di Amankan, Judi Jenis Togel Kelas Kakap Berkeliaran
Anggota DPRD Kampar Desak Instansi Terkait Dan Aparat Cek Izin Dampak Lingkungannya Dan Izin Lainnya
Rapat Ke Dua Panitia Natal Wartawan Provinsi Riau 2020
Willy Sibarani Nakhodai DPD II IPK Kab. Pelalawan Periode 2020-2025
DPD Ikatan Pemuda Karya Inhu Dilantik Di Kantor Bupati
LPSPK3-RI, Minta BPKRI Mengaudit Penggunaan Anggaran Publikasi Media Di Sekwan DPRD Pekanbaru
Sosialisasikan Pilkada Serentak, Tim FPK Riau Berkunjung Ke 12 Kabupaten/Kota Di Riau
Sosialisasikan Pilkada Serentak, Tim FPK Riau Berkunjung Ke 12 Kabupaten/Kota Di Riau
Paripurna Bahas Penyampaian Usulan Dan Peresmian Calon Pengganti Pimpinan DPRD Riau
PJMOI Riau Akan Segera Dikukuhkan
Paripurna DPRD Riau, Bahas Persetujuan Raperda Perubahan Tentang Penyelenggaraan Kesehatan
Yulisman Resmi Diusulkan Jadi Ketua DPRD Riau, Gantikan Indra Gunawan
Kapolri Idham Azis Copot Dua Kapolda
Kepala Desa Baru M, Haris Ch, Diduga Kong Kalikong Dengan Pemilik Cafe
Polsek Siak Hulu Kembali Ringkus Yang Diduga Pengedar Narkotika
Zulkifli AS Kembali Mangkir, KPK Tebang Pilih
Bupati Kampar Terima Bantuan Sepeda Motor Angkut Sampah Dari Kemen LHK
Natal Wartawan Tahun 2020 Prov Riau Tetap Dilaksanakan Dengan Mamatuhi Protokol Kesehatan
Duma Sinta Akan Gugat Secara Hukum Orang Yang Garap Tanah Miliknya
Pelaksanaan Dana ADD Di Siak Hulu Diduga Ajang Korupsi
Kejari Pekanbaru Tetapkan Abdimas Syahfitra Jadi Tersangka
Bupati Kampar Akan Menindak Lanjuti Apa yang Menjadi Aspirasi Masyarakat
Anggota DPRD Kampar Desak Instansi Terkait Dan Aparat Cek Lokasi Dan Kelengkapan Izin
Ratusan Warga Kampar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sangat Kecewa
DPRD Pekanbaru Kota
Sejumlah RW Tolak Bantuan Vovid
Anggota DPRD Pekanbaru Berjanji Mengusut Persoalan Bantuan Covid

Kamis, 04/06/2020 - 11:06:25 WIB
Kelurahan Padang Terubuk. Mereka menolak bantuan tersebut karena nilai barangnya tidak sesuai dengan ketentenuan atau harapan mereka***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) – Bantuan Pemprov Riau yang dialokasikan melalui Pemko Pekanbaru yang kemudian menunjuk masing-masing lurah sebagai pengguna anggaran yang ditolak oleh sejumlah RW di Kelurahan Padang Terubuk. Mereka menolak bantuan tersebut karena nilai barangnya tidak sesuai dengan ketentenuan atau harapan mereka.

Hal ini disampaikan salah seorang Ketua RW, Buchari Abdullah saat pertemuan dengan Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra dan anggota Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti di Pekanbaru, pada selasa (02/06/2020).

Menurut Buchari, awalnya sejumlah Ketua RW di Kelurahan Padang Terubuk diundang Lurah Padang Terubuk, Raymond rapat sekitar Bulan Februari lalu.

Saat itu Lurah meminta seluruh RW untuk membuka posko penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya sekitar akhir Bulan Mei 2020 datang bantuan Covid-19 yang dialokasikan ke masing-masing kelurahan sebesar Rp100 juta.

Bantuan tersebut berupa alat penyemprotan desinfektan, cairan desinfektan, masker dan spanduk dua unit. Lurah kemudian meminta masing-masing Ketua RW untuk mengambil bantuan tersebut. Namun hingga, Selasa (02/06/2020) masih ada tiga RW yang belum mengambil bantuan tersebut karena mereka menilai bantuan tidak sesuai dengan nilainya.

Salah seorang Ketua RW lainnya Pusdi saat itu meminta anggaran operasional untuk pelaksanaan penyemprotan. Namun permintaan tersebut ditolak Lurah Padang Terubuk karena memang anggaran untuk itu tidak ada, kata Pusdi.

Konsekuensinya, bantuan tersebut kemudian ditolak oleh tiga RW setempat dan hingga saat ini masih menumpuk di Kantor Lurah Padang Terubuk.

Tiga Ketua RW tersebut secara tegas mengatakan nilai bantuan yang semestinya mereka terima tak sesuai dengan informasi yang ada.

“Masa uang Rp 100 juta cuma dapat yang begituan. Tak mau lah kami,” katanya lagi.

Sementara anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti berjanji akan mengusut secara tuntas persoalan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra bersama anggota Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru, Ida Yulita Susanti dan anggota Fraksi PKS Muhammad Isa Lahamid

“Kita akan panggil sejumlah Lurah yang bermasalah ke Kantor DPRD Pekanbaru untuk menjelaskan persoalan ini,” katanya saat pertemuan di Pekanbaru, Selasa (02/06/2020).

Menurutnya lagi, anggaran bantuan tersebut mencapai Rp8,3 miliar dan dialokasikan masing-masing kelurahan mendapat Rp100 juta.

“Jumlah kelurahan di Pekanbaru kan ada 83 kelurahan dan masing-masing menerima bantuan Rp100 juta melalui RW Siaga,”.

Pihaknya juga mempertanyakan kapasitas RW Siaga terkait penyaluran bantuan tersebut. “Setahu saya, RW Siaga itu tidak ada. Kok sekarang ujuk-ujuk namanya tiba-tiba muncul,” katanya mempertanyakan.

Pihaknya menilai proporsional anggaran harus jelas peruntukannya. Nilai bantuan Rp100 juta harus jelas alokasinya.

“Saya akan minta alokasi anggaran terkait dana Rp100 juta dari masing-masing lurah. Jika perlu nanti semua lurah akan kita panggil ke DPRD Pekanbaru untuk menjelaskan secara detail,” tegasnya Doni.

Selain itu dirinya juga mempertanyakan belanja anggaran berupa hand sanitizer dan alat penyemprotan desinfektan di masa sekarang.

“Peruntukan bantuan sudah tidak tepat lagi di kondisi saat sekarang,” kata Doni (Rls)***





Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved